Rio Tinto Langkah Kunci Pemerintah Ambil Divestasi Freeport
Rivi Satrianegara, CNBC Indonesia
25 January 2018 17:14
Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan salah satu usaha pemerintah untuk mendapat divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia adalah dengan mengakuisisi saham partisipasi (participating interest/PI) Rio Tinto di tambang tersebut.
Dalam paparannya di Komisi VII DPR RI, Jonan mengatakan terdapat hak partisipasi Rio Tinto sebesar 40% di tambang Grassberg, Freeport, Papua. Hak partisipasi itulah nanti yang akan diambil pemerintah.
“Ada pertanyaan kenapa PI Rio Tinto yang diambil? Intinya kita mau ambil 51% saham Freeport dengan harga yang wajar, kalau mau wajar ya dengan berbagai cara,” kata Jonan, Kamis (25/1/2018).
Jonan mengatakan hak partisipasi Rio Tinto akan bisa dikonversi jadi saham seiring dengan berakhirnya kontrak Freeport pada 2021. “Jadi dari 40% itu, kalau kita punya 9,36% ditambah dan sisanya dari PT Indocopper,” jelas Jonan yang memaparkan langkah-langkah pemerintah untuk mendapat 51% divestasi.
Dia juga menganjurkan Komisi VII DPR, dalam membahas Freeport, mengundang menteri lain terkait yang saat ini memegang bola dalam perundingan divestasi yaitu Menteri Keuangan dan Menteri BUMN bersama PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum, selaku holding BUMN Pertambangan.
“Jadi intinya, secara detil untuk akuisisi ini ditangani Inalum dan Kementerian BUMN. Kami hanya persiapkan IUPK dan aturan pendukung,” ujar Jonan. Prinsip utama dalam IUPK, kata Jonan, adalah penerimaan negara secara agregat lebih besar. Atas hal itu, menurut dia Freeport sudah menerima.
(gus/gus) Next Article Jonan Sebut Indonesia tidak Bisa Semena-mena dengan Freeport
Dalam paparannya di Komisi VII DPR RI, Jonan mengatakan terdapat hak partisipasi Rio Tinto sebesar 40% di tambang Grassberg, Freeport, Papua. Hak partisipasi itulah nanti yang akan diambil pemerintah.
Jonan mengatakan hak partisipasi Rio Tinto akan bisa dikonversi jadi saham seiring dengan berakhirnya kontrak Freeport pada 2021. “Jadi dari 40% itu, kalau kita punya 9,36% ditambah dan sisanya dari PT Indocopper,” jelas Jonan yang memaparkan langkah-langkah pemerintah untuk mendapat 51% divestasi.
Dia juga menganjurkan Komisi VII DPR, dalam membahas Freeport, mengundang menteri lain terkait yang saat ini memegang bola dalam perundingan divestasi yaitu Menteri Keuangan dan Menteri BUMN bersama PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum, selaku holding BUMN Pertambangan.
“Jadi intinya, secara detil untuk akuisisi ini ditangani Inalum dan Kementerian BUMN. Kami hanya persiapkan IUPK dan aturan pendukung,” ujar Jonan. Prinsip utama dalam IUPK, kata Jonan, adalah penerimaan negara secara agregat lebih besar. Atas hal itu, menurut dia Freeport sudah menerima.
(gus/gus) Next Article Jonan Sebut Indonesia tidak Bisa Semena-mena dengan Freeport
Most Popular