Pengusaha: Lanjutkan Rencana Impor Garam 3,7 Juta Ton
Arys Aditya, CNBC Indonesia
24 January 2018 18:42
Jakarta, CNBC Indonesia – Pengusaha berpihak ke Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dengan menyetujui impor garam sebanyak 3,7 juta ton.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani meyakini data industri lebih akurat sehingga pemerintah harus tetap menjalankan keputusan jumlah impor sesuai rekomendasi Kementerian Perindustrian.
Dia menambahkan adanya perbedaan data antara Kemenperin dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan polemik yang terjadi dari tahun ke tahun. Hal ini, lanjutnya, membuat industri selalu dihantui keresahan karena kekurangan stok.
“Masalah itu selalu jadi polemik, pada saat tahun lalu industri sudah teriak ini gak cukup stoknya. KKP waktu itu bersikukuh bahwa garam cukup. Jadi di sini ada kerancuan di pemerintah, perbedaan garam konsumsi masyarakat dan garam industri,” ujarnya dalam sebuah diskusi, Rabu (24/01/2018).
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tetap bersikukuh bahwa impor yang dibutuhkan adalah sebanyak 2,13 juta ton.
Hal ini sekaligus berlawanan dengan keputusan di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian yang menyebutkan kebutuhan garam industri adalah sebanyak 3,7 juta ton atau sesuai rekomendasi Kemenperin. Namun, keputusan itu mendapat penolakan dari Komisi IV DPR, yang lalu berencana membawa masalah ini ke rapat gabungan dengan mengundang Komisi VI DPR guna meminta klarifikasi dari KKP, Kemenperin, PT Garam dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Hariyadi mengungkapkan industri memiliki kriteria garam yang berbeda dengan garam yang beredar di masyarakat. Selain itu, dia menyebutkan data dari industri pengguna garam lebih mudah dideteksi dan dilacak.
“Saya hanya bisa bilang data yang dari industri lebih bisa dipegang karena kebutuhannya jelas. Kalau di luar itu saya gak tahu. Impor itu juga buat bahan baku, artinya produksi menggeliat.”
(ray/ray) Next Article Ternyata RI Impor Garam 2,6 Juta Ton di 2019
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani meyakini data industri lebih akurat sehingga pemerintah harus tetap menjalankan keputusan jumlah impor sesuai rekomendasi Kementerian Perindustrian.
Dia menambahkan adanya perbedaan data antara Kemenperin dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan polemik yang terjadi dari tahun ke tahun. Hal ini, lanjutnya, membuat industri selalu dihantui keresahan karena kekurangan stok.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tetap bersikukuh bahwa impor yang dibutuhkan adalah sebanyak 2,13 juta ton.
Hal ini sekaligus berlawanan dengan keputusan di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian yang menyebutkan kebutuhan garam industri adalah sebanyak 3,7 juta ton atau sesuai rekomendasi Kemenperin. Namun, keputusan itu mendapat penolakan dari Komisi IV DPR, yang lalu berencana membawa masalah ini ke rapat gabungan dengan mengundang Komisi VI DPR guna meminta klarifikasi dari KKP, Kemenperin, PT Garam dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Hariyadi mengungkapkan industri memiliki kriteria garam yang berbeda dengan garam yang beredar di masyarakat. Selain itu, dia menyebutkan data dari industri pengguna garam lebih mudah dideteksi dan dilacak.
“Saya hanya bisa bilang data yang dari industri lebih bisa dipegang karena kebutuhannya jelas. Kalau di luar itu saya gak tahu. Impor itu juga buat bahan baku, artinya produksi menggeliat.”
(ray/ray) Next Article Ternyata RI Impor Garam 2,6 Juta Ton di 2019
Most Popular