Pengamat: Impor untuk Pertahankan Tingkat Kepuasan Publik
Arys Aditya, CNBC Indonesia
24 January 2018 17:18
Jakarta, CNBC Indonesia — Setelah mengimpor beras 500.000 ton, Pemerintah mengambil langkah untuk mendatangkan garam industri sebanyak 3,7 juta ton. Pengamat menilai, kebijakan impor dua komoditas pangan tersebutu dinilai wajar karena terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak 2018.
Tak pelak, dua keputusan tersebut menuai kontroversi. Lebih-lebih dalam kasus impor garam, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti secara terang-terangan menolak keputusan impor garam yang diputuskan melalui kantor Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution tersebut.
Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik, mengungkapkan opini masyarakat soal impor tidak berpengaruh besar terhadap kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah.
Dia mengatakan, masyarakat lebih peduli terhadap ketersediaan barang pangan daripada mempersoalkan dari mana asal barang tersebut. Selain ketersediaan, Burhanuddin juga menuturkan persoalan keterjangkauan harga juga menjadi perhatian masyarakat.
“Data saya clear, crystal clear. Sejak era Presiden Megawati sampai sekarang, masyarakat itu tidak terlalu peduli apakah beras, gula, garam, itu hasil impor atau tidak,” kata Burhanuddin dalam sebuah diskusi, Rabu (24-01-2018).
Burhanuddin mengemukakan hasil riset Indikator menunjukkan, dari sekian banyak indikator, parameter inflasi rendah atau tinggi sangat berkaitan erat dengan kepuasan publik.
Pada 2015, dia mencontohkan approval rating Jokowi sempat 41% pada awal 2015 ketika inflasi melesat menjadi 8,3% pada keseluruhan 2014 usai melakukan pencabutan subsidi BBM.
“Sepertinya untuk kasus impor-impor terakhir, Pemerintah sekarang ini sensitif. Jadi ada sedikit indikasi inflasi naik sedikit, Karena naik turunnya kepuasan publik itu tergantung dengan inflasi itu rendah atau tinggi. Karena lagi-lagi kan, tahun politik.”
(hps) Next Article Lagi Musim Panen RI Mau Impor Beras 1 Juta Ton, Kenapa?
Tak pelak, dua keputusan tersebut menuai kontroversi. Lebih-lebih dalam kasus impor garam, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti secara terang-terangan menolak keputusan impor garam yang diputuskan melalui kantor Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution tersebut.
Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik, mengungkapkan opini masyarakat soal impor tidak berpengaruh besar terhadap kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah.
“Data saya clear, crystal clear. Sejak era Presiden Megawati sampai sekarang, masyarakat itu tidak terlalu peduli apakah beras, gula, garam, itu hasil impor atau tidak,” kata Burhanuddin dalam sebuah diskusi, Rabu (24-01-2018).
Burhanuddin mengemukakan hasil riset Indikator menunjukkan, dari sekian banyak indikator, parameter inflasi rendah atau tinggi sangat berkaitan erat dengan kepuasan publik.
Pada 2015, dia mencontohkan approval rating Jokowi sempat 41% pada awal 2015 ketika inflasi melesat menjadi 8,3% pada keseluruhan 2014 usai melakukan pencabutan subsidi BBM.
“Sepertinya untuk kasus impor-impor terakhir, Pemerintah sekarang ini sensitif. Jadi ada sedikit indikasi inflasi naik sedikit, Karena naik turunnya kepuasan publik itu tergantung dengan inflasi itu rendah atau tinggi. Karena lagi-lagi kan, tahun politik.”
(hps) Next Article Lagi Musim Panen RI Mau Impor Beras 1 Juta Ton, Kenapa?
Most Popular