KPPU: Pemerintah Harus Bereskan Karut-marut Data Beras
Raydion Subiantoro, CNBC Indonesia
15 January 2018 08:05
- BPS dan Kementerian Pertanian perlu bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan audit data produksi beras nasional
- Harga beras yang rendah di negara tetangga dibandingkan di dalam negeri selalu membuka adanya peluang impor
Jakarta, CNBC Indonesia – Kenaikan harga beras, khususnya pada Januari, yang menurut Kementerian Perdagangan karena stok komoditas pangan tersebut tidak stabil untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Syarkawi Rauf mengatakan ketidakstabilan stok itu dipicu juga karena tidak adanya angka produksi yang pasti, dampak dari rendahnya kredibilitas data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian (Kementan).
“Rendahnya kredibilitas data produksi beras yang dipublikasikan oleh BPS dan Kementan (membuat perhitungan stok beras rentan keliru),” jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (15/01/2018).
“(Solusinya) melakukan audit data produsi beras di BPS dan Kementan bersama-sama perguruan tinggi sehingga tidak terus menerus menjadi sumber perdebatan,” ujar Syarkawi.
Di samping itu, dia juga menuturkan saat ini disparitas harga beras internasional dengan di dalam negeri cukup tinggi sehingga memberikan dorongan untuk dilakukannya impor.
Dia mencontohkan, berdasar data Food Agriculture Organization (FAO) pada 2017 harga beras di Vietnam hanya berkisar US$ 0,31 per kilogram (kg) atau setara dengan Rp 4.100 per kg, dan Thailand US$ 0,34 per kg atau Rp 4.496 pr kg.
“Sementara harga beras di dalam negeri sekitar US$ 0,79 per kg menurut menurut FAO atau sekitar Rp 10.447 per kg secara rata-rata,” paparnya.
Di samping itu, Syarkawi juga menyoroti buruknya sistem distribusi beras dan belum optimalnya operasi pasar oleh Bulog sehingga harga kini melambung tinggi.
Menurut dia, pemerintah harus mendorong adanya efisiensi kegiatan pertanian di hulu dan juga memperbaiki tata niaga beras sehingga adil bagi petani, pedagang dan konsumen, di samping melakukan penyederhanaan rantai distribusi.
“Pemerintah perlu mengadopsi sistem online dalam pemasaran beras sehingga petani bisa secara langsung menjual beras ke konsumen akhir atau retailer,” katanya.
Di sentra produksi beras, jelasnya, perlu juga dikembangkan pasar induk beras nasional sehingga dapat menjadi sumber referensi ketersediaan atau pasokan harga beras.
Adapun sentra produksi beras nasional saat ini adalah Jawa Timur, DKI Jakarta – Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara.
Menurut Data Pusat Informasi Harga Pangan Nasional, kemarin (14/01/2018) rata-rata harga beras medium I di Jakarta Rp 14.050 per kg dan medium II Rp 13.300 per kg. Harga tersebut jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) beras medium yakni Rp 9.450 per kg.
(ray/ray) Next Article Bulog Siapkan Rp 15 Triliun untuk Impor Beras Tahun Ini
Most Popular