Kemenkeu Bakal Suntik BPJS Kesehatan (Lagi)
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
30 October 2018 13:01
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan kembali menyalurkan dana talangan (bailout) sebagai salah satu upaya menutup defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan pemerintah akan kembali menyalurkan dana tersebut di akhir tahun, seiring dengan perkiraan defisit keuangan BPJS Kesehatan pada bulan November dan Desember.
"Kemarin sudah Rp 4,9 triliun dari APBN. Akhir tahun ada defisit kan? Kami akan bantu lagi," kata Mardiasmo saat ditemui di kompleks Kementerian Keuangan, Selasa (30/10/2018).
Berdasarkan prognosis BPJS Kesehatan, defisit arus kas perusahaan hingga akhir tahun ini bisa mencapai Rp 16,5 triliun, termasuk akumulasi defisit tahun lalu sebesar Rp 4,4 triliun.
Kementerian Keuangan memang sebelumnya telah mengucurkan dana talangan untuk menutup defisit BPJS Kesehatan sebesar Rp 4,9 triliun. Namun, potensi defisit masih menganga cukup lebar.
"Istilahnya bukan bailout. Kalau bailout bisa dikembali lagi. Ini bantuan program JKN [jaminan kesehatan nasional]," kata Mardiasmo.
Saat ini, sambung dia, pemerintah masih menunggu hasil review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait dengan kondisi keuangan dana jaminan sosial (DJS) kesehatan, sebelum menyalurkan bantuan.
"Jumlahnya masih menghitung dari BPKP," kata Mardiasmo.
(dru) Next Article Bailout BPJS Kesehatan Sudah Rp 10 T, Tak Bisa Begitu Terus!
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan pemerintah akan kembali menyalurkan dana tersebut di akhir tahun, seiring dengan perkiraan defisit keuangan BPJS Kesehatan pada bulan November dan Desember.
"Kemarin sudah Rp 4,9 triliun dari APBN. Akhir tahun ada defisit kan? Kami akan bantu lagi," kata Mardiasmo saat ditemui di kompleks Kementerian Keuangan, Selasa (30/10/2018).
 Foto: CNBC Indonesia/ Andrean Kristianto |
Berdasarkan prognosis BPJS Kesehatan, defisit arus kas perusahaan hingga akhir tahun ini bisa mencapai Rp 16,5 triliun, termasuk akumulasi defisit tahun lalu sebesar Rp 4,4 triliun.
"Istilahnya bukan bailout. Kalau bailout bisa dikembali lagi. Ini bantuan program JKN [jaminan kesehatan nasional]," kata Mardiasmo.
Saat ini, sambung dia, pemerintah masih menunggu hasil review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait dengan kondisi keuangan dana jaminan sosial (DJS) kesehatan, sebelum menyalurkan bantuan.
"Jumlahnya masih menghitung dari BPKP," kata Mardiasmo.
(dru) Next Article Bailout BPJS Kesehatan Sudah Rp 10 T, Tak Bisa Begitu Terus!
Most Popular