Belum Kelar Duit Gelap KSP Rp500 T, Dapen BUMN Boncos Rp9,8 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Dunia keuangan Indonesia tengah dilanda isu besar. Belum kelar soal koperasi simpan pinjam (KSP) bodong, muncul lagi kabar tak sedap dari dana pensiun (dapen) BUMN.

Saking peliknya, pemerintah pun sampai turun tangan. Untuk kasus Indosurya misalnya.

Koperasi tersebut selama operasinya kala itu berhasil menggaet 23.000 nasabah dengan himpunan dana Rp 106 triliun. Ada 6.000 nasabah yang mengalami gagal bayar dengan nilai kerugian Rp 16 triliun.

Baca: Indosurya Cuci Uang Rp240 T, Artis Hingga Jenderal Korbannya

Pencucian uang di balik kasus Indosurya dan koperasi bodong lainnya bahkan lebih mencengangkan lagi. "Perputaran aliran transaksi koperasi simpan pinjam ilegal sebesar Rp 500 triliun," Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Aliran itu berasal dari 12 koperasi simpan pinjam terhitung sejak 2020 hingga 2022.

Dari jumlah itu, hampir separuhnya merupakan perputaran transaksi Indosurya. "Total yang kita temukan dalam hasil transaksi saja hampir Rp 240 triliun. Iya terkait 1 kasus itu (Indosurya)," ungkap Ivan.

Ia menambahkan, aliran transaksi itu mengalir ke 10 negara. Kebanyakan negara ini merupakan negara suaka pajak atau tax heaven.

Menurut Ivan, alah satu aliran dana yang tercatat masuk diantaranya ke wilayah negara Bermuda yang kini dipimpin Gubernur Rena Lalgie. Selain Bermuda, Ivan enggan merincikan lebih spesifik.

"Kan banyak, ada Bermuda, ada tax heaven, banyak lah," kata Ivan.

Dapen BUMN Sakit

Kondisi kesehatan dapen BUMN tak kalah mengkhawatirkan. Bahkan, Menteri BUMN Erick Thohir pun sampai turun tangan mengurusi ini.

was-was kondisi dana pensiun (dapen) BUMN. Banyaknya dapen BUMN yang tidak sehat dikhawatirkan menjadi bom waktu gagal bayar satu atau dua tahun ke depan.
"Saya takut, satu atau dua tahun ke depan jadi bom waktu," ujar Menteri BUMN Erick Thohir.

Baca: Teten Akui Kecele Soal Penghargaan KSP Sejahtera

Bayangkan saja, hanya 35% dapen BUMN yang dikategorikan sehat. Sedang 65% sisanya sakit. "Ini sudah ada defisit yang sangat besar, Rp 9,8 triliun di 2021," imbuh Erick.

Kondisi itu, lanjut Erick, membuat dapen BUMN nantinya tak mampu memberikan manfaat untuk para pensiunan BUMN. Jika hal ini terjadi, akan menjadi kontradiktif.

"BUMN sudah kami perbaiki, tapi ke depan tidak ada jaminan pensiunan BUMN tidak mendapatkan manfaat (dana pensiun. Ini jadinya kontradiksi," terang Erick.

Oleh karena itu, Erick telah menyiapkan sejumlah langkah transformasi dapen BUMN. Salah satunya, cetak biru panduan investasi dapen.

(dhf/dhf)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Terbesar di RI, Nilai Kerugian Kasus KSP Indosurya Rp 106 T!