Sah! Mandat BI, OJK & LPS Dirombak Drastis Gara-gara UU PPSK
Foto: Konferensi Pers: Hasil Rapat Berkala III KSSK 2022
Jakarta, CNBC Indonesia - Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) resmi disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripuna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI masa persidangan 2022-2023, Kamis (15/12/2022).
Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan disaksikan oleh anggota dewan serta pemerintah yang diwakili olleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya. Pengesahan berjalan mulus dengan semua fraksi DPR mendukung UU tersebut.
"Kami meyakini bahwa ikhtiar kita akan membawa RUU P2SK mencapai tujuannya untuk mereformasi sektor keuangan Indonesia demi masa depan bangsa yang lebih sejahtera," kata Sri Mulyani membacakan pendapat akhir Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, reformasi sektor keuangan Indonesia merupakan prasyarat utama untuk membangun perekonomian Indonesia yang dinamis, kokoh, mandiri, sustainable, dan berkeadilan. Sebelumnya, ada 17 undang-undang terkait sektor keuangan yang telah cukup lama berlaku, bahkan ada yang telah melebihi 30 tahun, sehingga perlu disesuaikan dengan dinamika perubahan zaman.
Hal inilah menjadi salah satu dasar disusunya RUU P2SK. Dia menegaskan bahwa pemerintah sependapat dengan DPR terkait dengan ruang lingkup dan
pokok-pokok hasil pembahasan yang telah mengerucutkan berbagai upaya reformasi sektor keuangan Indonesia ke dalam 27 Bab dan 341 Pasal di RUU P2SK.
Dengan UU ini, Sri Mulyani mengatakan pemerintah sependapat dengan DPR-RI bahwa RUU P2SK akan menguatkan kewenangan dan tata kelola kelembagaan di sektor keuangan.
"Tujuan, tugas dan wewenang Bank Indonesia dipertegas mencakup tujuan turut memelihara stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga independensi," ujarnya.
