Meski begitu, masih banyak kabar pasar yang justru menjadi salah satu pertimbangan utama sebelum mengeksekusi rencana transaksi. Berikut kabar pasar yang perlu dicermati untuk hari ini, Kamis (29/9/2022).
Rencana pencaplokan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN Syariah) oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dinilai akan menghadapi tantangan.
Analis MNC Sekuritas Tirta Gilang Citradi mengatakan, ada tiga faktor mengapa rencana akuisisi BTN Syariah tidak mudah diwujudkan.
Faktor pertama yakni BSI masih dalam tahap konsolidasi internal pasca merger raksasa antara BSM, BNI Syariah dan BRI Syariah.
Menurut Tirta, tantangan terberat BSI paska merger adalah menyatukan tiga bank menjadi satu kekuatan, di mana culture, way of working dan mindset karyawan sudah pasti banyak perbedaan.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut, kebocoran utang di beberapa tubuh perusahaan pelat merah akan terselesaikan pada tahun ini. Misalnya saja seperti yang terjadi pada perusahaan maskapai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA).
"Tahun ini InsyaAllah di 2022 yang bahasanya ember-ember bocornya Jiwasraya, Garuda itu moga-moga sudah selesai," ujarnya dalam konferensi pers di gedung BUMN Jakarta, Rabu (28/9/2022).
Menurutnya, Garuda Indonesia telah mampu meraih laba sebesar US$ 3,81 miliar atau setara dengan Rp 57 triliun pada semester I-2022 dari yang sebelumnya rugi akibat himpitan utang. Capaian laba tersebut karena adanya pembalikan liabilitas atau kewajiban karena disetujuinya perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Erick Sebut Jangan Samakan Infrastruktur dengan Bisnis Ritel
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, pembangunan infrastruktur bukan sebuah pemborosan bagi sebuah negara. Malah, pembangunan infrastruktur dapat menjadi pemantik pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional.
Erick meminta agar masyarakat tidak menyamakan pembangunan infrastruktur dengan membangun sebuah bisnis ritel. Sebab, konteksnya sangat berbeda.
"Bangun infrastruktur beda sama bangun ritel, di mana kita buka langsung mendapatkan income, mungkin 3 tahun bisa return of investment gitu. Tapi yang namanya infrastruktur itu cashflow nya aja baru 7-8 tahun. Ini yang kadang-kadang konteksnya harus sama, jangan disangka pembangunan infrastruktur itu hanya sebuah pemborosan, tidak," ujarnya dalam konferensi pers di gedung BUMN Jakarta, Rabu (28/9/202).
Erick menyebut, banyak multiplier efek positif dari pembangunan infrastruktur. Hal itu sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi di sekitar infrastruktur tersebut mulai dari logistik hingga UMKM.
"Nah ini yang kadang-kadang lupa dicatat, dengan adanya accessibility infrastruktur biaya logistik akan turun," ucapnya.
Bos Bank Mandiri: TKI Bisa Pakai Livin' Mulai Oktober
Meski dianggap terlambat dalam melakukan digitalisasi, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) terus berinovasi dalam melayani kredit bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), termasuk menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri.
Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Mandiri mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan agar PMI yang memiliki sim card atau nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) luar negeri tetap dapat menggunakan aplikasi Livin'. Syaratnya, PMI tersebut punya nomor induk kependudukan (NIK).
"Inisiatif ini diharapkan akan diluncurkan pada Oktober mendatang. Nanti PMI ada di negara mana pun dan dia punya KTP, maka NIK-nya bisa dipakai untuk buka rekening dan dia bisa dapat layanan dari Livin'," jelas Darmawan dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (28/9/2022).
KB Bukopin Turunkan Aset Berkualitas Rendah Senilai Rp 1,3 T
PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) menggandeng PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) untuk melakukan perbaikan kualitas aset melalui pengelolaan aset berkualitas rendah senilai Rp 1,3 triliun.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama perjanjian pengelolaan aset berkualitas rendah yang dilakukan oleh Direktur Utama PPA Yadi Jaya Ruchandi, Direktur Keuangan KB Bukopin Seng Hyup Shin, dan Direktur Kredit KB Bukopin Henry Sawali di Kantor Pusat KB Bukopin, Jakarta, pada hari ini (28/9).
Direktur Keuangan KB Bukopin Seng Hyup Shin mengatakan, kerja sama antara KB Bukopin dan PPA merupakan komitmen dalam melakukan perbaikan perusahaan.
"Melalui kerja sama ini, KB Bukopin akan merampungkan penyelesaian atas aset berkualitas rendah senilai Rp 1,3 triliun dengan skema asset swap, sehingga dapat memperbaiki kinerja KB Bukopin," kata dia dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (28/9/2022).
OJK Sebut RI Bisa Dapat US$ 565,9 M dari Perdagangan Karbon
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menyiapkan penyelenggaraan bursa karbon untuk mendukung inisiatif pemerintah dalam menetapkan harga karbon dalam upaya mengatasi perubahan iklim.
"OJK bersama industri jasa keuangan siap mendukung inisiatif ini," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (28/9/2022).
Menurutnya, penetapan harga karbon yang diinisiasi oleh pemerintah dapat memberikan insentif untuk mengurangi emisi dan disinsentif bagi perusahaan yang memproduksi lebih dari batas yang ditoleransi.
OJK: Bunga Pinjol Maksimum 0,4%/Hari Buat yang Jangka Pendek
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menegaskan bunga pinjaman online (pinjol) resmi di Indonesia maksimal 0,4% per hari untuk pinjaman multiguna dan jangka pendek.
Di Instagram resminya, @ojkindonesia menegaskan jika bunga maksimum fintech lending 0,4% per hari hanya untuk pinjaman multiguna/konsumtif dalam jangka pendek, bukan untuk jangka panjang misalnya satu tahun.
Saham BBTN Menguat Tipis Jelang Minta Restu Rights Issue
Harga saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) menguat tipis 0,66% ke level Rp 1.525 per unit pada penutupan perdagangan sesi pertama, Rabu (28/9/2022).
Berdasarkan data perdagangan, saham BBTN rebound hari ini setelah berakhir di zona merah dalam tiga hari perdagangan terakhir. Selama sepekan, saham BBTN masih merosot 2,24% dan sejak awal tahun masih melemah 11,85%.
Menguatnya saham BBTN hari ini terjadi jelang perseroan meminta restu pemegang saham terkait rights issue dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang akan digelar pada 18 Oktober mendatang.
Adapun agenda RUPS LB-nya adalah Persetujuan atas Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para Pemegang Saham yang akan dilakukan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II dan oleh karenanya sekaligus mengubah Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
"Sobat OJK, tahukah Sobat jika batas maksimum tingkat bunga fintech lending selama ini ditetapkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebesar 0,4% per hari sudah termasuk biaya-biaya? Dalam praktiknya, bunga ini untuk jenis pinjaman multiguna/konsumtif dengan tenor pendek, misal kurang dari 30 hari," jelas OJK, dikutip Rabu (28/9/2022).
