Jakarta, CNBC Indonesia - Setelah dua hari bertengger di zona hijau, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) harus rela terlempar ke zona merah pada Rabu (21/9/2022). IHSG ditutup melemah 0,12% di 7.188,31.
Mayoritas saham mengalami pelemahan kemarin. Sebanyak 334 saham terkoreksi, 202 saham menguat dan 155 saham stagnan.
Lalu bagaimanakah pergerakan IHSG hari ini? Yuk simak kabar emiten sebelum memulai perdagangan Kamis (22/9/2022):
1. Adakah Asuransi Khusus Kendaraan Listrik? Ini Kata Asosiasi
Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatatkan pertumbuhan premi kendaraan bermotor sebesar 18,3% mencapai Rp 8,7 triliun pada triwulan II-2022. Sayangnya di tengah pertumbuhan kendaraan listrik, AAUI belum memiliki data dan juga asuransi khusus bagi kendaraan listrik.
Wakil Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Bidang Statistik, Riset, dan Analisa Trinita Situmeang, menjelaskan hingga saat ini kendaraan listrik masih menggunakan asuransi kendaraan konvensional.
"Namun ke depan seiring dengan berjalannya waktu dan kesiapan industri bisa menangkap profil asuransi untuk kendaraan listrik," jelas Trinita dalam Konferensi Pers AAUI Triwulan II-2022, Rabu (21/9/2022).
Namun, ke depan Trinita yakin kalau kendaraan listrik akan besar dan saat itu diharapkan sudah ada data yang lebih rinci.
2. Jreng! OJK Revisi 3 Aturan Baru Soal Pasar Modal, Apa Saja?
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan tiga peraturan untuk memperkuat industri pasar modal Indonesia. Tiga peraturan baru dimaksud ditujukan untuk mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.
Ketiga aturan tersebut, yaitu Peraturan OJK (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, POJK Nomor 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka, serta POJK Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.
POJK Nomor 14/POJK.04/2022 merupakan ketentuan penyempurnaan dari Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik yang telah disesuaikan dengan perkembangan kebijakan OJK serta memperhatikan praktik terbaik di Pasar Modal (best practices), kebutuhan pasar dan standar internasional.
"Ketentuan penyampaian Laporan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik ini penting karena berperan dalam pengambilan keputusan pemegang saham, khususnya pemegang saham publik," kata Darmansyah, Direktur Hubungan Masyarakat, melalui siaran pers yang diterima CNBC Indonesia, Rabu (21/9/2022).
Darmansyah menambahkan, tersedianya laporan keuangan yang lebih cepat kepada pemegang saham publik, diharapkan akan membantu pemegang saham publik untuk dapat mengambil keputusan investasinya dengan tepat.
POJK ini mengatur bahwa Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif wajib menyampaikan Laporan Keuangan Berkala kepada OJK dan mengumumkan Laporan Keuangan Berkala kepada masyarakat. Penyampaian Laporan Keuangan Berkala wajib dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik OJK.
POJK Nomor 15/POJK.04/2022 Ketentuan ini mengatur mekanisme pemecahan saham dan penggabungan saham oleh perusahaan terbuka. Dalam hal saham perusahaan terbuka tercatat di Bursa Efek, perusahaan terbuka wajib memperoleh persetujuan prinsip atas rencana pemecahan saham dan rencana penggabungan saham perusahaan terbuka dari Bursa Efek tempat saham perusahaan terbuka tersebut dicatatkan.
3. Lindungi Investor, Bappebti Matangkan Aturan Investasi Kripto
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) mencatat minat terhadap jual beli aset kripto mengalami pertumbuhan luar biasa dari tahun ke tahun. Plt Kepala BAPPEBTI Didid Noordiatmoko mengatakan, bahwa pada 2020, nilai transaksi aset kripto mencapai Rp 64,9 triliun dan meningkat menjadi Rp 859,4 triliun pada 2021.
Sementara itu, per Agustus 2022, nilai transaksi aset kripto mencapai Rp 249,3 triliun. Menurut dia, meski nilai transaksi aset kripto pada 2022 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, hal ini tidak menandakan surutnya minat masyarakat.
"Dan transaksi kripto ini sudah menyumbang pajak baik PPH maupun PPM. Ini adalah potensi yang luar biasa," ujar Didid dalam acara Jakarta Global Financial Summit 2022 yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia bersama Maxco Futures, Rabu (21/9/2022).
Oleh karena itu, BAPPEBTI akan membuat regulasi mengenai jual beli aset kripto. Didid mengungkapkan kebijakan tersebut mengenai kematangan dalam berinvestasi.
Hal ini diperlukan karena sebagian besar pelanggan aset kripto atau sebanyak 84% dari 16,1 juta orang merupakan masyarakat berusia 18 hingga 30 tahun. Sehingga mereka masih belum memiliki kematangan dalam hal berinvestasi.
"Kita tahu investasi itu selalu melekat dengan risiko, tidak bisa dihindari. High risk, high return. Tentu kalau kita menginginkan return tinggi, punya risk yang lumayan tinggi. Tentu ini yang akan kami buat kebijakan atau pengaturan yang lebih lanjut," kata dia.
4. Prestasi, Utang PLN Susut Jadi Tinggal Rp 407 Triliun
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut, utang PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) susut dari sebelumnya sebesar Rp 500 triliun menjadi sebesar Rp 407 triliun. Menurutnya hal itu berkat dorongan dari Kementerian dan pengawas Komisi VI DPR RI.
"Utang PLN yang tadinya Rp 500 triliun ketika sama-sama melakukan transformasi, kini turun jadi 407 triliun," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (21/9/2022).
Erick menjabarkan, penyusutan utang PT PLN (Persero) karena melakukan restrukturisasi dalam pengurangan sejumlah beban-beban perseroan sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.
"Terjadi percepatan pembayaran dan pelunasan agar PLN bertransformasi menjadi green industry dan digital. Percepatan ini menyehatkan cash flow keuangan PLN," jelasnya.
Selain itu, Erick juga menyampaikan bahwa hari ini Kementerian BUMN telah meresmikan holding dan subholding PLN sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan. "PLN mengenai progress holding dan subholding merapikan mana yang PSO dan aksi korporasi," imbuhnya.
5. BSI Beli Gedung Wisma Antara di Jakarta Pusat Rp 755 M
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI diketahui membeli aset tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan No.17, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
Bangunan yang dibeli tersebut adalah gedung perkantoran Wisma Antara, yang lokasinya juga berdekatan dengan kantor Kementerian BUMN dan Bank Indonesia.
Transaksi tersebut terjadi pada 19 September 2022, di mana BSI membelinya dari PT Anpa International selaku pihak penjual, dengan nilai transaksi sebesar Rp 755 miliar (sebelum pajak yang terkait dengan transaksi pembelian tanah dan bangunan).
"Sumber pendanaan untuk pembelian berasal dari modal (equity)," tulis Gunawan Arief Hartoyo, Senior Vice President BSI dalam keterbukaan informasi, dikutip Rabu (21/9/2022).
Dengan dilakukannya transaksi ini, Perseroan akan memiliki tanah dan bangunan di lokasi yang strategis yang akan mendukung kegiatan perseroan.
6. Blak-Blakan! Jaksa Agung Ungkap Kasus-kasus Korupsi di BUMN
Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin pada masa jabatannya selama tiga tahun ini berhasil mengungkap banyak kasus korupsi terutama yang terjadi di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Burhanuddin menjelaskan sinergi yang dilakukannya dengan Kementerian BUMN diharapkan bisa terus berjalan dan ke depan tidak ada lagi kebocoran pada perusahaan pelat merah.
"Utamanya adalah pembenahan ke depan, jangan sampai saat selesai, terjadi lagi korupsi. Saya sudah bahas dengan Menteri BUMN mari kita tutup dan tidak lagi ada kebocoran," tegas Burhanuddin dalam acara Profit di CNBC Indonesia, Rabu (21/9/2022).
Adapun menurutnya kasus terberat di perusahaan negara yang ditanganinya adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA). Bagaimana tidak, akibat korupsi, Garuda hampir gulung tikar.
"Bahkan kalau dari segi bisnis sudah bangkrut, tapi kan kita mau selamatkan Garuda," tegas Burhanuddin.
7. Tengok Perkembangan PalmCo deh... Jadi IPO Nggak Sih?
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Pahala Mansury mengungkapkan, proses penyelesaian PalmCo dan SugarCo akan segera rampung dalam waktu dekat. Keduanya merupakan sub-holding yang masing-masing bergerak di industri gula dan sawit.
PalmCo bahkan sudah ditargetkan untuk menggelar initial public offering (IPO). Namun, konsolidasi perlu dilakukan sebelum mengeksekusi rencana ini.
Proses konsolidasi PalmCo diharapkan akan rampung sebelum akhir bukan ini. Sebab, selanjutnya akan ada diskusi terkait regulasi yang dibutuhkan untuk bisa menggabungkan dan menurunkan terkait beberapa aset yang terkait dengan PalmCo.
Konsolidasi yang dilakukan berupa penggabungan lahan dan fasilitas produksi yang selama ini bergerak sendiri-sendiri. "Kami harap sebelum akhir bulan ini sudah bisa terbentuk dan kita berharap tahun ini PalmCo sudah bisa terbentuk juga," ujar Pahala, Rabu (21/9/2022).
Setelah semua proses rampung, maka pemerintah akan segera melakukan pelepasan saham PalmCo di pasar modal. Namun, hal itu juga perlu melihat situasi dan kondisi untuk pemilihan waktu yang tepat. "Kalau timingnya tepat di tahun 2023 nanti," tegasnya.
Seperti diketahui, PalmCo menargetkan mampu meraup dana segar Rp 5 triliun hingga Rp 10 triliun melalui IPO. PTPN bahkan sudah menunjuk Mandiri Sekuritas dan McKinsey sebagai penasihat aksi korporasinya tersebut.
8. Dirut Kresna Life jadi Tersangka, Kok Nasabah Teriak Protes?
Penetapan Direktur Utama (Dirut) PT Kresna Life sebagai tersangka ternyata malah menambah keresahan para nasabah. Pasalnya, ini akan dijadikan alasan lagi oleh Kresna untuk tidak membayar klaim nasabah.
Seperti diketahui, sebelumnya Bareskrim Polri telah menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT Kresna Life dengan inisial KS sebagai tersangka. KS diduga terlibat dalam tindak pidana penggelapan asuransi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"Pada awalnya Kresna sudah mencicil pembayaran sampai dengan Maret 2022. Akan tetapi karena OJK tidak kunjung mencabut PKU yang sudah lebih dari satu tahun, menurut management Kresna, menyebabkan kesulitan Kresna dalam menjalankan usahanya untuk membayar klaim nasabah-nasabah sehingga sejak Maret 2022 pembayaran terhenti kembali," tulis pernyataan nasabah, dikutip Rabu (21/9/2022).
Menanggapi tindakan Bareskrim ini, nasabah-nasabah sangat heran kenapa OJK tidak bekerja sama dengan Bareskrim sejak Kresna gagal bayar untuk segera menyelidiki aliran dana, menyita aset dan mengembalikan kepada nasabah-nasabah.
Padahal, OJK dari penyelidikan-penyelidikan yang dilakukan seharusnya sudah mengetahui ke mana aliran dana premi para nasabah dan diberi kewenangan penuh oleh negara untuk melakukan hal tersebut demi kepentingan nasabah-nasabah.
"Sekarang atas usaha-usaha dan susah payah, nasabah sendiri-sendiri melapor kepada Bareskrim sejak April 2020, baru Bareskrim mengambil tindakan menetapkan Dirut Kresna sebagai tersangka atas adanya dugaan tindak pidana penggelapan perasuransian dan TPPU," jelasnya.
9. Wismilak Keluarin Produk Rokok Baru Nih, Berapa Harganya?
PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) kembali meluncurkan produk baru di segmen Sigaret Kretek Tangan (SKT) dengan jenama, Wismilak ARJA. Pada bulan Agustus 2022, peluncuran Wismilak ARJA telah dilakukan di beberapa zona di Jawa Timur dan hingga saat ini memperoleh sambutan yang baik dari konsumen.
"Kami terus fokus pada produk-produk yang diminati konsumen. Wismilak ARJA hadir dengan cita rasa tobacco based berkualitas baik dengan harga terjangkau. Respon konsumen sangat positif," kata Surjanto Yasaputera, Sekretaris Perusahaan Wismilak dalam keterangan tertulis, Rabu (21/9/2022).
Menurutnya, Wismilak ARJA akan memperluas jangkauan secara progresif. Selain di wilayah Jawa Timur, produk tersebut juga akan segera berekspansi ke daerah lain.
Sayangnya, tidak disebutkan berapa harga rokok Wismilak ARJA yang baru diluncurkan tersebut. Di sisi lain, PT Wismilak Inti Makmur Tbk (Wismilak) telah mencatatkan kinerja yang baik, hingga 31 Agustus 2022.
Wismilak membukukan penjualan bersih konsolidasian sebesar Rp 2,32 triliun, meningkat sebesar 39,9% dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama, yaitu sebesar Rp 1,66 triliun.
Sedangkan laba bersih perusahaan mencapai Rp 138,5 miliar, mengalami kenaikan 50,1% di periode yang sama tahun 2021. Pertumbuhan produk Wismilak di segmen Sigaret Kretek Mesin (SKM) juga tercatat naik sebesar 52,7%, dibandingkan tahun sebelumnya di periode yang sama.
10. Wamen BUMN Soal IPO Inalum: Kita Lihat Timing di Pasar
Holding Industri Pertambangan atau MIND ID akan segera melakukan pemisahan operasional bisnis atau split off PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum Operating dengan holding pertambangan MIND ID.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Pahala Mansury menjabarkan, dalam aksi korporasi ini MIND ID selaku holding akan membawahi Inalum. Inalum sendiri akan melaksanakan kegiatan operasional.
"Kan, saat ini MIND ID bersama Inalum masih menjadi institusi. Yang mau kita lakukan juga seperti pembentukan holding lainnya, bahwa holding fokus pada pengelolaan keseluruhan kegiatan operasional sub-holding. Jadi, yang menjadi holding itu nanti naik ke atas, kemudian kegiatan operasionalnya ada di Inalum," jelasnya di gedung Agro Plaza Jakarta, Rabu (21/9/2022).
"Lebih mudah kalau kita memisahkan holding di atas menjadi perusahaan yang baru. Jadi, operasional tetap di perusahaan yang lama, kemudian holding yang baru nanti mau kita bangun," sambungnya.
Pahala membeberkan, tak menutup kemungkinan rencana tersebut berujung pada kegiatan pencatatan saham di pasar moda atau IPO. Tentu, dengan melihat kondisi pasar saham dan waktu yang tepat.
"Nanti kira perlu liat. IPO sudah banyak, ya. Mau, sih, tapi tergantung kesiapan pasar. Timing pasar saat ini, kan, juga masih belum terlalu kondusif. Kita siapkan masuk ke pasar melalui IPO, tapi mengenai timingnya nanti kita akan lihat," pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Utama Holding Industri Pertambangan atau MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan sudah mendapat persetujuan dari pemerintah terkait split off tersebut.
11. Pemerintah Minta PTPN Cs Lebih 'Galak' Soal Ketahanan Pangan
Kementerian BUMN berharap PTPN dan Perhutani dapat memberikan kontribusi yang lebih positif dalam inovasi produk-produknya. Sehingga, keduanya dapat meningkatkan intervensi ketahanan pangan dan energi dalam negeri.
"Karena kan solusi yang dimiliki dan produk yang dimiliki PTPN dan juga Perhutani terutama bagaimana Perhutani bisa bersinergi dengan PTPN dalam hal hasil pangan dan energi," kata Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury di gedung Agro Plaza Jakarta, Rabu (21/9/2022).
Ke depan, keduanya wajib melakukan inovasi produk dengan menghasilkan bahan baku energi seperti Ethanol, Bio Solar, Bio Masa, selain produk kelapa sawit, gula, tebu, kopi, dan kakao. "Kami berharap dapat meningkatkan produk lain yang selama ini belum diproduksi di Indonesia secara optimal," tuturnya.
Pahala melanjutkan, harapan dari inovasi tersebut juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor pangan. "Kita mengakui impor lebih dari 4 juta ton dlm bentuk gula konsumsi maupun industri. Ironis sebetulnya Indonesia memiliki kekayaan alam dan kekuatan yang bisa melavereage," imbuhnya.
12. Kontrak Baru PTPP Tembus Rp 15,78 T Hingga Agustus 2022
PT PP Tbk (PTPP) berhasil membukukan kontrak baru sebesar Rp 15,78 triliun hingga Agustus 2022. Pencapaian kontrak baru tersebut terdiri dari kontrak baru Induk perusahaan sebesar 72% dan anak perusahaan sebesar 28%.
Kontrak baru dari BUMN mendominasi perolehan kontrak baru PTPP dengan kontribusi sebesar 65%, disusul oleh Pemerintah sebesar 30% dan Swasta sebesar 5% dari total perolehan kontrak baru.
"Sementara perolehan kontrak baru berdasarkan lini bisnis, yaitu konstruksi sebesar 64% (jalan & jembatan sebesar 24%, Gedung sebesar 27%), EPC sebesar 8%, dan anak perusahaan sebesar 28%," kata Direktur Utama PTPP, Novel Arsyad dalam keterangan tertulis, Rabu (21/09/2022).
PTPP juga berhasil mencatatkan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp 112 miliar atau tumbuh 1,82% secara year on year (yoy). Perusahaan juga membukukan pendapatan usaha sebesar Rp 9,02 triliun atau tumbuh sebesar 39,74% yoy dibanding tahun 2021 sebesar Rp 6,45 triliun.
Kontribusi pertumbuhan Pendapatan Usaha PTPP tersebut berasal dari Induk Usaha sebesar 55% dan sisanya sebesar 45% berasal dari Anak Usaha (PP Presisi sebesar 17%, PP Semarang Demak sebesar 10%, PP Properti sebesar 10%, PP Urban sebesar 3%, dan Lainnya sebesar 4%).
Menurut Novel pertumbuhan pendapatan yang signifikan juga meningkatkan kualitas nilai Interest Coverage Ratio (ICR) menjadi 3,46x secara yoy dibandingkan periode yang sama sebesar 2,71x.
"Selain itu, PTPP juga mencatatkan adanya peningkatan nilai gross margin sebesar 13,61% yang capaiannya membaik dari periode yang sama di tahun 2021 sebesar 12,36%," jelasnya.
13. Erick Thohir Beri Restu Perusahaan Internet Milik PLN IPO
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merestui kemungkinan Subholding non kelistrikan yakni PLN ICON Plus untuk melantai ke bursa saham (Initial Public Offering/ IPO). Hal tersebut seiring dengan terbentuknya Holding dan Subholding PT PLN (Persero) yang baru saja diresmikan pada hari ini, Rabu (21/9/2022).
PT PLN (Persero) sendiri kini mempunyai empat Subholding yang akan membawa perusahaan dalam pengembangan unit bisnis. Keempat Subholding tersebut di antaranya adalah PLN Energi Primer Indonesia, PLN Nusantara Power (Genco 1), PLN Indonesia Power (Genco 2) serta PLN ICON Plus.
"Dimungkinkan (IPO), terutama yang Icon Plus dan beyond kWh," kata Erick di kantor pusat PLN, Rabu (21/9/2022).
Erick menjelaskan pembentukan Subholding Icon Plus ditujukan untuk mengkonsolidasikan bisnis perusahaan setrum yang di luar kelistrikan. Salah satunya dengan memaksimalkan jaringan kabel yang sudah ada untuk dijadikan fiber optic.
"Apalagi kita lihat pertumbuhan dari ekonomi digital mencapai nantinya 2030 itu Rp 4.800 triliun," kata dia.
Menurut Erick, Indonesia sendiri saat ini merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan digital ekonomi yang cukup besar di Asia Tenggara. Oleh sebab itu, ia mendorong agar PLN bisa masuk dalam ceruk pasar bisnis ini, salah satunya melalui PLN ICON Plus.
"Pastinya ketika ekonomi digital tumbuh kita bicara yang namanya infrastruktur itu ya salah satunya ya fiber optic itu atau kabel yang dipunyai PLN yang bisa mengalirkan yang namanya wi-fi dan lain-lain. Potensi itu ada," kata dia.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menilai pembentukan Subholding PLN masing-masing memiliki peran yang strategis dalam pengelolaan aset negara. Adapun dengan adanya Holding Subholding, maka aset-aset pembangkitan PLN yang tadinya tersebar di seluruh wilayah akan dikonsolidasikan.
Menurut dia konsolidasi aset pembangkitan yang membentuk 2 Subholding GenCo akan menjadi Generation Company terbesar se-Asia Tenggara. Dengan unit bisnis PLN Indonesia Power dan PLN Nusantara Power.
14. Gokil! Aset Sitaan Milik Surya Darmadi Capai Rp 20 T
Nilai aset sitaan milik tersangka dugaan korupsi Surya Darmadi terus menggelembung. Semula, nilai aset yang disita sebesar Rp 5 triliun. Seiring dengan berjalannya proses hukum, nilainya bertambah jadi Rp 20 triliun.
Aset yang disita beragam. "Barang sitaan ada Rp 20 triliun, ada cash hingga hotel, dan tanah perkebunan sawit di berbagai daerah," kata Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin dalam acara Profit di CNBC Indonesia, Rabu (21/9/2022).
Secara rinci, lahan perkebunan yang berhasil ditemukan oleh Kejagung milik Surya Darmadi di Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Terkait kesehatan Surya Darmadi yang dipertanyakan, Burhanuddin menjelaskan kalau Surya Darmadi sakit jantung, namun bukan sakit keras seperti yang diberitakan.
"Tidak terganggu karena sakit dan siap sidang," tegas Burhanuddin.
Sebelumnya diberitakan kalau uang cash yang disita oleh Kejagung mencapai Rp 5,12 triliun. Selain itu, ada uang tunai yang disita sebesar US$ 11,4 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara sekitar Rp 168,72 miliar jika menggunakan asumsi kurs Rp 14.800 per dolar AS.
Jika ditotal, nilainya mencapai Rp 5,29 triliun. Ini belum termasuk uang sitaan dalam bentuk dolar Singapura, tepatnya SGD 646,04.
"Uang sitaan ini akan dititipkan ke Bank Mandiri dan beberapa bank lain," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, Selasa (30/8/2022).
15. Erick Minta Tambahan Rp7,88 Triliun dari DPR, Demi BUMN Mana?
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memaparkan, dari rencana penyertaan modal negara (PMN) yang sebelumnya sebesar Rp 67,82 triliun, yang disetujui baru sebesar Rp 41,31 triliun. Sehingga Erick meminta tambahan PMN senilai Rp 7,88 triliun untuk 5 BUMN yang tidak disetujui pada 2023 seperti PT KAI dan IFG.
Dana PMN sebesar Rp 41,31 triliun, tersebut akan dialokasikan ke PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 28,9 triliun, PLN sebesar Rp 10 triliun, Defend ID Rp 1,75 triliun, dan Airnav Rp 0,66 triliun. Bahkan, ada 5 BUMN yang perlu dialokasikan kembali, PT KAI, DAMRI, ID FOOD, IFG, InJourney, dan ReAsuransi.
Erick menyebut, pihaknya juga memiliki cadangan investasi sebesar Rp 5,7 triliun. Sehingga Ia berharap agar DPR dapat merestui tambahan PMN yang sebesar Rp 7,88 triliun.
"Sejak awal ditekankan, modal Askrindo dan Jamkrindo yang tahun depan KUR ditingkatkan menjadi Rp 420 triliun artinya dengan peningkatan KUR perlu ada bantalan restrukturisasi asuransi sebagai bantalan fundamental modal," ujarnya dalam rapat kerja di Komisi VI DPR, Rabu (21/9/2022).
Erick menyebut, jika cadangan investasi senilai Rp 5,7 triliun digunakan untuk Jamkrindo dan Askrindo, BUMN lain tidak bisa mendapatkan jalan suntikan modal baru. Dengan tambahan Rp 7,88 triliun tersebut, secara total PMN senilai Rp 47,07 triliun.
Pihaknya juga akan membahas hal ini kepada Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk menyelaraskan penggunaan dana buat KUR yang diharapkan dapat menjadi terobosan, ketika pemulihan Covid-19 sudah rampung dan dampak gejolak geopolitik ke rantai pasok global sudah reda.
