
OJK Revisi Aturan Pasar Modal Hingga Soal Korupsi di BUMN

8. Dirut Kresna Life jadi Tersangka, Kok Nasabah Teriak Protes?
Penetapan Direktur Utama (Dirut) PT Kresna Life sebagai tersangka ternyata malah menambah keresahan para nasabah. Pasalnya, ini akan dijadikan alasan lagi oleh Kresna untuk tidak membayar klaim nasabah.
Seperti diketahui, sebelumnya Bareskrim Polri telah menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT Kresna Life dengan inisial KS sebagai tersangka. KS diduga terlibat dalam tindak pidana penggelapan asuransi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"Pada awalnya Kresna sudah mencicil pembayaran sampai dengan Maret 2022. Akan tetapi karena OJK tidak kunjung mencabut PKU yang sudah lebih dari satu tahun, menurut management Kresna, menyebabkan kesulitan Kresna dalam menjalankan usahanya untuk membayar klaim nasabah-nasabah sehingga sejak Maret 2022 pembayaran terhenti kembali," tulis pernyataan nasabah, dikutip Rabu (21/9/2022).
Menanggapi tindakan Bareskrim ini, nasabah-nasabah sangat heran kenapa OJK tidak bekerja sama dengan Bareskrim sejak Kresna gagal bayar untuk segera menyelidiki aliran dana, menyita aset dan mengembalikan kepada nasabah-nasabah.
Padahal, OJK dari penyelidikan-penyelidikan yang dilakukan seharusnya sudah mengetahui ke mana aliran dana premi para nasabah dan diberi kewenangan penuh oleh negara untuk melakukan hal tersebut demi kepentingan nasabah-nasabah.
"Sekarang atas usaha-usaha dan susah payah, nasabah sendiri-sendiri melapor kepada Bareskrim sejak April 2020, baru Bareskrim mengambil tindakan menetapkan Dirut Kresna sebagai tersangka atas adanya dugaan tindak pidana penggelapan perasuransian dan TPPU," jelasnya.
9. Wismilak Keluarin Produk Rokok Baru Nih, Berapa Harganya?
PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) kembali meluncurkan produk baru di segmen Sigaret Kretek Tangan (SKT) dengan jenama, Wismilak ARJA. Pada bulan Agustus 2022, peluncuran Wismilak ARJA telah dilakukan di beberapa zona di Jawa Timur dan hingga saat ini memperoleh sambutan yang baik dari konsumen.
"Kami terus fokus pada produk-produk yang diminati konsumen. Wismilak ARJA hadir dengan cita rasa tobacco based berkualitas baik dengan harga terjangkau. Respon konsumen sangat positif," kata Surjanto Yasaputera, Sekretaris Perusahaan Wismilak dalam keterangan tertulis, Rabu (21/9/2022).
Menurutnya, Wismilak ARJA akan memperluas jangkauan secara progresif. Selain di wilayah Jawa Timur, produk tersebut juga akan segera berekspansi ke daerah lain.
Sayangnya, tidak disebutkan berapa harga rokok Wismilak ARJA yang baru diluncurkan tersebut. Di sisi lain, PT Wismilak Inti Makmur Tbk (Wismilak) telah mencatatkan kinerja yang baik, hingga 31 Agustus 2022.
Wismilak membukukan penjualan bersih konsolidasian sebesar Rp 2,32 triliun, meningkat sebesar 39,9% dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama, yaitu sebesar Rp 1,66 triliun.
Sedangkan laba bersih perusahaan mencapai Rp 138,5 miliar, mengalami kenaikan 50,1% di periode yang sama tahun 2021. Pertumbuhan produk Wismilak di segmen Sigaret Kretek Mesin (SKM) juga tercatat naik sebesar 52,7%, dibandingkan tahun sebelumnya di periode yang sama.
10. Wamen BUMN Soal IPO Inalum: Kita Lihat Timing di Pasar
Holding Industri Pertambangan atau MIND ID akan segera melakukan pemisahan operasional bisnis atau split off PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum Operating dengan holding pertambangan MIND ID.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Pahala Mansury menjabarkan, dalam aksi korporasi ini MIND ID selaku holding akan membawahi Inalum. Inalum sendiri akan melaksanakan kegiatan operasional.
"Kan, saat ini MIND ID bersama Inalum masih menjadi institusi. Yang mau kita lakukan juga seperti pembentukan holding lainnya, bahwa holding fokus pada pengelolaan keseluruhan kegiatan operasional sub-holding. Jadi, yang menjadi holding itu nanti naik ke atas, kemudian kegiatan operasionalnya ada di Inalum," jelasnya di gedung Agro Plaza Jakarta, Rabu (21/9/2022).
"Lebih mudah kalau kita memisahkan holding di atas menjadi perusahaan yang baru. Jadi, operasional tetap di perusahaan yang lama, kemudian holding yang baru nanti mau kita bangun," sambungnya.
Pahala membeberkan, tak menutup kemungkinan rencana tersebut berujung pada kegiatan pencatatan saham di pasar moda atau IPO. Tentu, dengan melihat kondisi pasar saham dan waktu yang tepat.
"Nanti kira perlu liat. IPO sudah banyak, ya. Mau, sih, tapi tergantung kesiapan pasar. Timing pasar saat ini, kan, juga masih belum terlalu kondusif. Kita siapkan masuk ke pasar melalui IPO, tapi mengenai timingnya nanti kita akan lihat," pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Utama Holding Industri Pertambangan atau MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan sudah mendapat persetujuan dari pemerintah terkait split off tersebut.
11. Pemerintah Minta PTPN Cs Lebih 'Galak' Soal Ketahanan Pangan
Kementerian BUMN berharap PTPN dan Perhutani dapat memberikan kontribusi yang lebih positif dalam inovasi produk-produknya. Sehingga, keduanya dapat meningkatkan intervensi ketahanan pangan dan energi dalam negeri.
"Karena kan solusi yang dimiliki dan produk yang dimiliki PTPN dan juga Perhutani terutama bagaimana Perhutani bisa bersinergi dengan PTPN dalam hal hasil pangan dan energi," kata Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury di gedung Agro Plaza Jakarta, Rabu (21/9/2022).
Ke depan, keduanya wajib melakukan inovasi produk dengan menghasilkan bahan baku energi seperti Ethanol, Bio Solar, Bio Masa, selain produk kelapa sawit, gula, tebu, kopi, dan kakao. "Kami berharap dapat meningkatkan produk lain yang selama ini belum diproduksi di Indonesia secara optimal," tuturnya.
Pahala melanjutkan, harapan dari inovasi tersebut juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor pangan. "Kita mengakui impor lebih dari 4 juta ton dlm bentuk gula konsumsi maupun industri. Ironis sebetulnya Indonesia memiliki kekayaan alam dan kekuatan yang bisa melavereage," imbuhnya.
12. Kontrak Baru PTPP Tembus Rp 15,78 T Hingga Agustus 2022
PT PP Tbk (PTPP) berhasil membukukan kontrak baru sebesar Rp 15,78 triliun hingga Agustus 2022. Pencapaian kontrak baru tersebut terdiri dari kontrak baru Induk perusahaan sebesar 72% dan anak perusahaan sebesar 28%.
Kontrak baru dari BUMN mendominasi perolehan kontrak baru PTPP dengan kontribusi sebesar 65%, disusul oleh Pemerintah sebesar 30% dan Swasta sebesar 5% dari total perolehan kontrak baru.
"Sementara perolehan kontrak baru berdasarkan lini bisnis, yaitu konstruksi sebesar 64% (jalan & jembatan sebesar 24%, Gedung sebesar 27%), EPC sebesar 8%, dan anak perusahaan sebesar 28%," kata Direktur Utama PTPP, Novel Arsyad dalam keterangan tertulis, Rabu (21/09/2022).
PTPP juga berhasil mencatatkan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp 112 miliar atau tumbuh 1,82% secara year on year (yoy). Perusahaan juga membukukan pendapatan usaha sebesar Rp 9,02 triliun atau tumbuh sebesar 39,74% yoy dibanding tahun 2021 sebesar Rp 6,45 triliun.
Kontribusi pertumbuhan Pendapatan Usaha PTPP tersebut berasal dari Induk Usaha sebesar 55% dan sisanya sebesar 45% berasal dari Anak Usaha (PP Presisi sebesar 17%, PP Semarang Demak sebesar 10%, PP Properti sebesar 10%, PP Urban sebesar 3%, dan Lainnya sebesar 4%).
Menurut Novel pertumbuhan pendapatan yang signifikan juga meningkatkan kualitas nilai Interest Coverage Ratio (ICR) menjadi 3,46x secara yoy dibandingkan periode yang sama sebesar 2,71x.
"Selain itu, PTPP juga mencatatkan adanya peningkatan nilai gross margin sebesar 13,61% yang capaiannya membaik dari periode yang sama di tahun 2021 sebesar 12,36%," jelasnya.
13. Erick Thohir Beri Restu Perusahaan Internet Milik PLN IPO
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merestui kemungkinan Subholding non kelistrikan yakni PLN ICON Plus untuk melantai ke bursa saham (Initial Public Offering/ IPO). Hal tersebut seiring dengan terbentuknya Holding dan Subholding PT PLN (Persero) yang baru saja diresmikan pada hari ini, Rabu (21/9/2022).
PT PLN (Persero) sendiri kini mempunyai empat Subholding yang akan membawa perusahaan dalam pengembangan unit bisnis. Keempat Subholding tersebut di antaranya adalah PLN Energi Primer Indonesia, PLN Nusantara Power (Genco 1), PLN Indonesia Power (Genco 2) serta PLN ICON Plus.
"Dimungkinkan (IPO), terutama yang Icon Plus dan beyond kWh," kata Erick di kantor pusat PLN, Rabu (21/9/2022).
Erick menjelaskan pembentukan Subholding Icon Plus ditujukan untuk mengkonsolidasikan bisnis perusahaan setrum yang di luar kelistrikan. Salah satunya dengan memaksimalkan jaringan kabel yang sudah ada untuk dijadikan fiber optic.
"Apalagi kita lihat pertumbuhan dari ekonomi digital mencapai nantinya 2030 itu Rp 4.800 triliun," kata dia.
Menurut Erick, Indonesia sendiri saat ini merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan digital ekonomi yang cukup besar di Asia Tenggara. Oleh sebab itu, ia mendorong agar PLN bisa masuk dalam ceruk pasar bisnis ini, salah satunya melalui PLN ICON Plus.
"Pastinya ketika ekonomi digital tumbuh kita bicara yang namanya infrastruktur itu ya salah satunya ya fiber optic itu atau kabel yang dipunyai PLN yang bisa mengalirkan yang namanya wi-fi dan lain-lain. Potensi itu ada," kata dia.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menilai pembentukan Subholding PLN masing-masing memiliki peran yang strategis dalam pengelolaan aset negara. Adapun dengan adanya Holding Subholding, maka aset-aset pembangkitan PLN yang tadinya tersebar di seluruh wilayah akan dikonsolidasikan.
Menurut dia konsolidasi aset pembangkitan yang membentuk 2 Subholding GenCo akan menjadi Generation Company terbesar se-Asia Tenggara. Dengan unit bisnis PLN Indonesia Power dan PLN Nusantara Power.
14. Gokil! Aset Sitaan Milik Surya Darmadi Capai Rp 20 T
Nilai aset sitaan milik tersangka dugaan korupsi Surya Darmadi terus menggelembung. Semula, nilai aset yang disita sebesar Rp 5 triliun. Seiring dengan berjalannya proses hukum, nilainya bertambah jadi Rp 20 triliun.
Aset yang disita beragam. "Barang sitaan ada Rp 20 triliun, ada cash hingga hotel, dan tanah perkebunan sawit di berbagai daerah," kata Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin dalam acara Profit di CNBC Indonesia, Rabu (21/9/2022).
Secara rinci, lahan perkebunan yang berhasil ditemukan oleh Kejagung milik Surya Darmadi di Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Terkait kesehatan Surya Darmadi yang dipertanyakan, Burhanuddin menjelaskan kalau Surya Darmadi sakit jantung, namun bukan sakit keras seperti yang diberitakan.
"Tidak terganggu karena sakit dan siap sidang," tegas Burhanuddin.
Sebelumnya diberitakan kalau uang cash yang disita oleh Kejagung mencapai Rp 5,12 triliun. Selain itu, ada uang tunai yang disita sebesar US$ 11,4 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara sekitar Rp 168,72 miliar jika menggunakan asumsi kurs Rp 14.800 per dolar AS.
Jika ditotal, nilainya mencapai Rp 5,29 triliun. Ini belum termasuk uang sitaan dalam bentuk dolar Singapura, tepatnya SGD 646,04.
"Uang sitaan ini akan dititipkan ke Bank Mandiri dan beberapa bank lain," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, Selasa (30/8/2022).
15. Erick Minta Tambahan Rp7,88 Triliun dari DPR, Demi BUMN Mana?
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memaparkan, dari rencana penyertaan modal negara (PMN) yang sebelumnya sebesar Rp 67,82 triliun, yang disetujui baru sebesar Rp 41,31 triliun. Sehingga Erick meminta tambahan PMN senilai Rp 7,88 triliun untuk 5 BUMN yang tidak disetujui pada 2023 seperti PT KAI dan IFG.
Dana PMN sebesar Rp 41,31 triliun, tersebut akan dialokasikan ke PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 28,9 triliun, PLN sebesar Rp 10 triliun, Defend ID Rp 1,75 triliun, dan Airnav Rp 0,66 triliun. Bahkan, ada 5 BUMN yang perlu dialokasikan kembali, PT KAI, DAMRI, ID FOOD, IFG, InJourney, dan ReAsuransi.
Erick menyebut, pihaknya juga memiliki cadangan investasi sebesar Rp 5,7 triliun. Sehingga Ia berharap agar DPR dapat merestui tambahan PMN yang sebesar Rp 7,88 triliun.
"Sejak awal ditekankan, modal Askrindo dan Jamkrindo yang tahun depan KUR ditingkatkan menjadi Rp 420 triliun artinya dengan peningkatan KUR perlu ada bantalan restrukturisasi asuransi sebagai bantalan fundamental modal," ujarnya dalam rapat kerja di Komisi VI DPR, Rabu (21/9/2022).
Erick menyebut, jika cadangan investasi senilai Rp 5,7 triliun digunakan untuk Jamkrindo dan Askrindo, BUMN lain tidak bisa mendapatkan jalan suntikan modal baru. Dengan tambahan Rp 7,88 triliun tersebut, secara total PMN senilai Rp 47,07 triliun.
Pihaknya juga akan membahas hal ini kepada Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk menyelaraskan penggunaan dana buat KUR yang diharapkan dapat menjadi terobosan, ketika pemulihan Covid-19 sudah rampung dan dampak gejolak geopolitik ke rantai pasok global sudah reda.
(vap/vap)[Gambas:Video CNBC]