Inflasi Sudah Tinggi, Pemerintah Yakin Naikin BBM?

Annisa Aflaha, CNBC Indonesia

17 August 2022 12:20

Demo Buruh di DPR Tolak Undang-Undang Cipta Kerja — Foto: Sejumlah massa buruh melakukan aski di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (10/8/022). Dalam aksinya mereka mengibarkan bendera serta membentangkan atribut seperti poster dan spanduk bertulisan tuntutan pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja. (CNBC Indonesia/ Tr5i Susilo)

Secara historis, pada 2014 lalu misalnya, saat harga BBM jenis Premiun yang saat itu paling banyak dikonsumsi, dinaikkan pada bulan November sebesar 30%. Inflasi kemudian melesat inflasi sebesar 8,36% (yoy).

Hal yang sama juga terjadi setahun sebelumnya. Pemerintah menaikkan harga BBM di bulan Juni 2013 yang memicu kenaikan inflasi hingga 8,38% (yoy).

Baca:

Jika Harga BBM Naik, Sri Mulyani Siap Tambah Bansos Nih?

Dampak kenaikan BBM ternyata tidak hanya pada ekonomi, tapi juga akan berimbas pada aspek sosial masyarakat Indonesia.

BBM sangat diperlukan untuk operasional perusahaan, sehingga jika harganya kian mahal maka akan membebani biaya produksi hampir seluruh sektor dan lini bisnis.

Akibatnya, perusahaan akan meminimalisir biaya operasional, misalnya dengan menghentikan rekrutmen karyawan baru hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Tebuka (TPT) per Februari 2022 berada di 5,83% dengan rata-rata upah buruh sebesar Rp 2,89 juta per bulan.

"Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam orang penganggur. Pada Februari 2022, TPT mengalami penurunan sebesar 0,43 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021," tulis BPS dalam laporannya.

Baca:

Soal Harga Pertalite Naik, Erick Thohir: Belum Ada Penugasan!

Sumber: BPS

Kenaikan BBM berpotensi akan meningkatkan angka pengangguran yang tentunya akan menambah tingkat kemiskinan Indonesia. Padahal, per Maret 2022, BPS telah melaporkan adanya penurunan tingkat kemiskinan setelah pandemi.

Tingkat kemiskinan per Maret mencapai 9,54% atau 26,16 juta orang. Turun 0,6 poin atau 1,38 juta orang. Sementara dibandingkan September 2021 penurunan tingkat kemiskinan mencapai 0,17 poin atau 0,34 juta orang.

Namun, garis kemiskinan mengalami kenaikan 3,975 dibandingkan September 2021 menjadi Rp 505.469 pada Maret 2022.

Bukan hal yang tak mungkin, jika tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang meningkat akan menimbulkan kekacauan hingga demo.

Jika berkaca pada 2013 silam, ratusan mahasiswa dan buruh menggelar demo menolak kenaikan BBM di depan Istana Negara, Pertamina, hingga Kementerian Energi dan Daya Mineral (ESDM).

Hal tersebut seharusnya dapat menjadi pembelajaran. Sebelum pemerintah menaikkan harga BBM, sebaiknya mencermati beberapa poin seperti tingkat inflasi dan daya beli masyarakat.

Konsumsi masyarakat Indonesia berkontribusi sebanyak 50% terhadap PDB, sehingga jika inflasi meninggi tentunya akan membatasi konsumsi masyarakat dan ikut mengerek turun PDB.