Cerita Lengkap Korupsi KRAS, Hingga Fazwar Bujang Tersangka

Pada 2011-2019, KRAS melakukan pengadaan pembangunan Pabrik Blast Furnace Complex yaitu pabrik yang melakukan proses produksi besi cair (hot metal) dengan menggunakan bahan bakar batubara (kokas) dengan tujuan untuk memajukan industri baja nasional dengan biaya produksi yang lebih murah karena dengan menggunakan bahan bakar gas, maka biaya produksi lebih mahal.

"Direksi PT Krakatau Steel (Persero) tahun 2007 menyetujui pengadaan pembangunan pabrik BFC dengan bahan bakar batubara dengan kapasitas 1,2 juta ton/tahun hot metal," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana.

Menurut dia, nilai kontrak pembangunan Pabrik Blast Furnace PT KS dengan sistem turnkey (terima jadi) sesuai dengan kontrak awal Rp 4,7 triliun hingga addendum ke-4 membengkak menjadi Rp 6,9 triliun. Kontraktor pemenang dan pelaksana yaitu MCC CERI konsorsim dengan PT Krakatau Engineering.

"Bahwa dalam pelaksanaan perencanaan, tender/lelang, kontrak, dan pelaksanaan pembangunan, telah terjadi penyimpangan. Hasil pekerjaan BFC saat ini mangkrak karena tidak layak dan tidak dapat dimanfaatkan dan terdapat pekerjaan yang belum selesai dikerjakan. Akibatnya, diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar nilai kontrak Rp 6,9 triliun," kata Sumedana.

Kasus KRAS menarik perhatian Menteri BUMN Erick Thohir. Bahkan medio Oktober tahun lalu, Erick Thohir menegaskan akan menindaklanjuti adanya indikasi korupsi di PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) berkaitan dengan proses pembangunan pabrik blast furnace.

Hal ini sejalan dengan proses restrukturisasi bertahap yang saat ini sedang dijalankan perusahaan. Erick mengungkapkan jika memang korupsi ini benar terjadi, maka harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang pada saat itu terlibat.

"Kalau yang sebelum ini ada tindak pidana korupsi yang harus dipertanggungjawabkan kan. Jangan sampai direksi baru, komisaris baru terkena karena dibilang pembiaran. Sama juga di Krakatau Steel. Krakatau Steel sedang restrukturisasi sudah berjalan tahap 1, tahap 2 tapi yang masalah blast furnace harus ditindaklanjuti, kalau memang ada indikasi korupsi ya harus diselesaikan," kata Erick di Telkomsel Smart Office, Kamis (30/9/2021).

Hal ini dilakukan dengan upaya yang tepat mengingat direksi perusahaan yang baru saat ini telah mengupayakan operasional perusahaan menjadi lebih baik. Setelah bertahun-tahun mencatatkan rugi, akhirnya bisa mencatatkan keuntungan, terlebih dalam mengambil kesempatan di tengah tingginya harga baja saat ini.

Penyelesaian ini juga diharapkan dapat dilakukan agar perusahaan lancar dalam melakukan prose bisnisnya ke depan.

Terlebih saat ini perusahaan tengah berupaya untuk kembali mengoperasikan fasilitas blast furnace dengan menggandeng investor baru.

"Karena kenapa, jangan nanti baru nanti mau berpartner baru ribut ini korupsi. Akhirnya partnernya, yang tadinya sudah semangat, berhenti," imbuhnya.

Komisaris Independen PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) Roy Maningkas mengungkapkan proyek blast furnace bisa membuat perusahaan rugi hingga Rp 1,17- 1,38 triliun per tahun (US$ 85-96 juta). Pasalnya, harga pokok produksi dari blast furnace justru menjadi lebih mahal, otomatis harga produk pun akan lebih mahal di pasaran.

"Saya menghitung harga pokok produksi akan lebih mahal sekitar US$ 70-82 per ton. Kalau kapasitasnya 1,2 juta ton kan besar sekali kerugiannya," kata Roy kepada CNBC Indonesia, Rabu (24/07/2019).

Ia berkali-kali melayangkan surat pada direksi maupun Kementerian BUMN perihal proyek untuk menghasilkan hot metal ini tersebut. Pada kenyataannya proyek dijalankan terus, hingga direksi menyatakan siap beroperasi. Padahal Roy menilai proyek tersebut belum siap dijalankan.

"Kami berkali-kali kirim surat ke direksi dan Kementerian BUMN, karena ini bukan lampu kuning tapi lampu merah," tegasnya.

Untuk proyek blast furnace Krakatau Steel sudah mengeluarkan uang sekitar US$ 714 juta atau setara Rp 10 triliun. Terjadi over-run atau membengkak Rp 3 triliun, dari rencana semula Rp 7 triliun.

Proyek sempat berjalan, namun dihentikan pada bulan kedua. Roy pun merasa hal ini tidak beres, dan akan semakin memberatkan keuangan perusahaan.

Berdasarkan keterangan direksi, penghentian operasional blast furnace dilakukan untuk menghindari temuan BPK dan klaim dari kontraktor. Selain itu, jika bahan baku hanya mencukupi untuk dua bulan, menurutnya jangan terburu-buru dijalankan.

Erick menilai langkah tegas Kejaksaan Agung dalam merespons kasus korupsi Kratakatu Steel akan mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang sehat, terutama bagi investor yang ingin berinvestasi.

"Jadi tidak perlu khawatir bagi setiap yang akan menjalankan bisnisnya. Ada jaminan bahwa bisnis berlangsung secara fair dan transparan begitupun dalam kepastian hukumnya karena sudah terbukti bagaimana profesionalnya Kejaksaan Agung kita," ujar Erick, lewat siaran tertulis yang diterima CNBC Indonesia, Senin (18/7/2022).

Dia juga menilai bahwa proses hukum ini membuktikan komitmen restrukturisasi total Krakatau Steel. Erick optimistis langkah tersebut selaras dengan semakin baiknya Krakatau Steel dalam menjalankan roda organisasinya. Meski demikian, ia berharap semua proses berjalan dengan lancar dan tidak mengganggu aktivitas Krakatau Steel.

Sementara itu, Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim menyatakan menghormati proses hukum di Kejaksaan Agung tersebut. "Kami mempercayakan kasus ini tertangani dengan baik dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung," kata Silmy.

Dia juga menegaskan kegiatan usaha perusahaan tetap berlangsung lancar dan tidak terganggu dengan proses hukum ini.

Sebelumnya, Silmy juga mengatakan bahwa perusahaan sudah memiliki dua calon mitra strategis, bahkan satu calon sudah menandatangani Memorandum of Agreement (MOA) terkait dengan rencana pengoperasian kembali fasilitas produksi yang memakan biaya investasi besar tersebut.

Satu mitra lagi sudah menyampaikan surat minat untuk bekerja sama dalam hal Blast Furnace. Artinya sudah ada solusi atas proyek Blast Furnace yang ditargetkan Kuartal III-2022 akan dioperasikan.

"Pengoperasian Blast Furnace nantinya akan menggunakan teknologi yang memaksimalkan bahan baku dalam negeri yaitu pasir besi. Penggunaan pasir besi ini akan menghemat biaya produksi dan menurunkan impor bahan baku dari luar negeri yaitu iron ore," terangnya.