Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali harus berakhir di zona merah kemarin. Genap 4 hari beruntun IHSG terkoreksi.
IHSG ditutup melemah 0,44% ke 6.911,58 pada perdagangan Kamis (30/6/2022). Padahal di sesi I IHSG masih mencatatkan apresiasi 0,37%.
Namun koreksi terjadi di sesi II dan IHSG pun kembali mendekati level psikologis 6.900. Pergerakan IHSG senada dengan mayoritas indeks saham Asia.
Hanya indeks Shanghai Composite saja yang mengalami apresiasi 1,1%. Indeks Nikkei memimpin pelemahan dengan koreksi 1,54%.
Simak kabar pasar dan kabar emiten berikut sebelum memulai perdagangan Jumat (1/7/2022):
1. SMGR Minta Restu DPR Mau Caplok Semen Baturaja
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) meminta restu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VI dalam melakukan aksi korporasi. Dalam hal ini, Semen Indonesia meminta persetujuan untuk mengambil seluruh kepemilikan saham pemerintah di PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR).
Direktur Utama Semen Indonesia Dony Arsal mengatakan, Semen Indonesia akan melakukan Rights Issue dengan inbreng Semen Baturaja pada Semen Indonesia melalui skema Rights Issue.
Dony menjelaskan, latar belakang pelaksanaan rights issue tersebut dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, yaitu terjadi over suplay di industri semen dimana kapasitas atau demand tidak sebanding demam kapasitas perusahaan.
"Melalui aksi korporasi menggabungkan semen Baturaja ke Semen Indonesia merupakan langkah konsolidasi dari sisi industri semen yang dimiliki negara dari tantangan yang ada memberi peluang sinergi dalam 5 tahun Rp 1,6 triliun baik dari sisi konsolidasi, penjualan pemasaran suplay change, produksi, pengadaan lainnya dan memberikan nilai tambah Semen Indonesia dan Semen Baturaja," ujarnya di DPR RI Komisi VI, Kamis (30/6/2022).
Menurutnya, karena kedua perusahaan juga merupakan perusahaan publik, berdasarkan aturan Otorias Jasa Keuangan (OJK), para pemegang saham publik juga berkesempatan untuk berpartisipasi dalam rights isuue penyetoran secara tunai.
"Diperkirakan transaksi akan mendapat pernyataan efektif dari OJK sekitar Oktober dan penandatangan inbreng sekitar Oktober 2022," ucapnya.
Dony menambahkan, rencana penggunaan dana Rights issue tersebut untuk pengembangan inisiatif Semen Indonesia dan silkuler ekonomi karena silkuler ekonomi ini membantu penurunan emisi CO2. Kemudian, untuk penghematan biaya ada subsitusi bahan bakar dan energi baru terbarukan. Terakhir, untuk pengembangan bisnis kedepan
"Kalau sisa dipergunakan modal kerja usaha," pungkasnya.
2. BUMI Jadi Perusahaan Batu Bara Dengan ESG Terbaik
PT Bumi Resources Tbk (BUMI) meraih peringkat tertinggi sebagai perusahaan batubara yang menerapkan environmental, social, and governance (ESG) pada Juni 2022. BUMI berada di posisi tertinggi dari 56 perusahaan batubara di seluruh dunia.
Peringkat tersebut diberikan oleh penyedia layanan data keuangan global, Refinitiv. Penerapan ESG BUMI meraih skor 84 dalam skala 100.
Presiden Direktur BUMI Adika Nuraga Bakrie mengatakan Refinitiv mengkategorikan skor di atas 75 (Fourth Quartile) sebagai indikasi kinerja ESG yang relatif sangat baik dan tingkat transparansi yang tinggi dalam melaporkan data materi ESG kepada publik.
"Untuk mencapai visinya, BUMI secara terbuka berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara berkelanjutan. BUMI juga telah mengembangkan laporan keberlanjutan sejak 2016 hingga sekarang, yang mempublikasikan keberhasilan praktik ESG yang diterapkan oleh BUMI dalam berbagai aspek keberlanjutan, seperti kinerja ekonomi, praktik ketenagakerjaan, kepatuhan, lingkungan, dan kemasyarakatan, serta hak asasi manusia," kata Adika dikutip dari siaran pers, Kamis (30/6/2022).
Diketahui skor ESG dari Refinitiv dirancang untuk secara transparan dan objektif mengukur kinerja, komitmen, dan efektivitas ESG relatif perusahaan dalam 10 tema utama, yakni emisi, inovasi produk lingkungan, hak asasi manusia, pemegang saham, dan sebagainya, berdasarkan data yang dilaporkan kepada publik. Skor ESG Refinitiv mengukur kinerja ESG perusahaan berdasarkan laporan data yang dapat diverifikasi di ranah publik.
Adapun Skor ESG tersebut menghitung lebih dari 630 pengukuran ESG di tingkat perusahaan, di mana sebagian dari 186 yang sebanding dan material per industri memperkuat penilaian dan proses penilaian perusahaan secara keseluruhan. Refinitiv dikelompokkan ke dalam 10 kategori dan membentuk tiga skor pilar serta skor ESG akhir, yang mencerminkan kinerja ESG perusahaan.
Adika menambahkan pihaknya sangat bangga dengan pencapaian peringkatnya di Refinitiv untuk mengukur posisi kinerja ESG BUMI di antara perusahan sejenisnya.
3. FYI! BPJS Kesehatan Keluarkan Rp 138,8 T Buat Covid-19
BPJS Kesehatan melaporkan kontribusi dalam penanganan pasien Covid-19 dapat terlihat dari verifikasi klaim kasus Covid-19. Hingga Mei 2022, pihaknya menerima klaim kasus terverifikasi sebanyak 2,7 juta kasus dengan biaya terverifikasi sebesar Rp 138,8 triliun.
Mengutip laporan keuangan BPJS Kesehatan, pemanfaatan P-Care vaksinasi hingga Mei 2022 dari Fasilitas Kesehatan (Faskes) pengguna sebanyak 17.758 fasilitas kesehatan. Sementara jumlah vaksinasi sebanyak 410 juta suntikan vaksin.
BPJS Kesehatan mencatat, sepanjang tahun 2021, persentase peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) jika dibandingkan jumlah penduduk Indonesia sepanjang 2021 sebesar 86,07% atau sebanyak 235,719 juta jiwa. Jumlah peserta tersebut naik dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 222,461 juta jiwa. Sementara masyarakat yang belum menjadi peserta JKN sebesar 13,93%.
Mengutip laporan keuangan BPJS Kesehatan, komposisi peserta program JKN tahun 2021, peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar 42,42%, peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) sebesar 25,46%, peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah (PBPU BP Pemda) sebesar 17,15%, peserta PBPU sebesar 13,11%, dan peserta BP sebesar 1,86%.
4. Masih Mahal, TOWR Ungkap Tantangan Penggunaan EBT
Direktur PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) Indra Gunawan salah satu kendala transisi energi baru terbarukan (EBT) pada industri menara adalah nilai keekonomiannya. Apalagi industri menara memiliki kebutuhan energi yang besar, sehingga bergantung pada energi fosil.
"Dalam satu set menara, tantangannya kalau kami membutuhkan energi yang besar kapasitasnya, mau tidak mau membutuhkan energi besar. Jika ingin menggunakan solar panel dengan baterai yang besar juga yang sekarang harganya masih cukup mahal," kata Indra dalam CNBC Indonesia Green Economic Forum, Kamis (30/6/2022).
Untuk menerapkan Net Zero Emission penerapan EBT menurutnya dibutuhkan insentif sehingga banyak yang tertarik untuk menggunakan energi hijau.
"Sekarang ini kalau dibandingkan, menggunakan energi terbarukan masih mahal. Itu salah satu tantangan kita," ujarnya.
Selain itu, sebagian besar energi oleh PLN masih menggunakan bahan bakar fosil. Jika sumber energi bisa diubah menjadi EBT maka penggunaan bisa lebih masif.
"Terus di industri menara ini, digital ekonomi akan sangat membutuhkan kehadiran layanan telekomunikasi dan internet," ujarnya.
Industri menara memiliki kontribusi signifikan pada green economy. Dia mengatakan sebelumnya pembangunan menara dilakukan sendiri-sendiri dan menyumbang emisi yang besar.
Industri menara kemudian melakukan redesain dari menara-menara yang ada sehingga bisa mengurangi beban energi dan emisi.
"Hadirnya industri menara menjadi sangat efisien sehingga bisa menggunakan satu menara bersama-sama, itu salah satu kontribusi utama industri menara ini," ujar Indra.
5. SMI Kucurkan Pinjaman ke Waskita Group, Nilainya Rp 2,9 T
Dua anak usaha PT Waskita Karya tbk (WSKT) memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Keduanya adalah, Waskita Toll Road (WTR), Waskita Sriwijaya Tol (WST).
Nilai fasilitas pinjaman tersebut cukup besar. Berdasarkan keterbukaan informasi, Kamis (30/6/2022), plafonnya mencapai Rp 2,9 triliun.
Tenor fasilitas ini selama lima belas tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian fasilitas tersebut. Suku bunganya sebesar 9,25% per tahun, dengan catatan reference rate berupa Jibor rata-rata 3 bulan yang tercantum dalam website Bank indonesia (BI).
Selain itu, marjin akan ditentukan dua hari sebelum tanggal penandatanganan perjanjian fasilitas. Fasilitas ini juga memiliki grace periode terhitung 60 bulan setelah tanggal penandatanganan perjanjian fasilitas pembiayaan investasi.
WSKT akan menggunakan fasilitas itu untuk mendukung pembangunan ruas tol Kayu Agung-Palembang-Betung.
6. Soal PMN Garuda Rp7,5 T, Sri Mulyani Tunggu Erick Thohir
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan sampai saat ini pihaknya masih mempersiapkan anggaran sebesar Rp 7,5 triliun dalam rangka menyehatkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA).
Sampai saat ini, kata Sri Mulyani masih menunggu laporan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra untuk mendengarkan seperti apa proses penyehatannya.
"Sekarang dengan hasil PKPU dan kemudian bagaimana desain penyehatan Garuda. Dengan hasil itu pemerintah nanti bersedia masuk dengan PMN (Penyertaan Modal Negara). Angkanya Rp 7,5 triliun itu yang 2021, itu yang angka kita indikasikan. Tapi kan saya belum lihat skenarionya sesudah PKPU," jelas Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR, Kamis (30/6/2022).
7. Gantikan Rahmat Waluyanto, Fuad Rahmany jadi Komut KSEI
Fuad Rahmany terpilih sebagai Komisaris Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menggantikan Rahmat Waluyanto dalam jajaran Dewan Komisaris KSEI.
Hal itu terungkap dalam hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang digelar hari ini, Kamis (30/6/2022), di mana salah satu agendanya yakni pengangkatan Dewan Komisaris untuk periode 2022-2026.
Pemegang saham KSEI menyetujui secara aklamasi pengangkatan jajaran Dewan Komisaris periode 2022-2026, yaitu Fuad Rahmany sebagai Komisaris Utama serta Dian Fithri Fadila dan Indra Christanto sebagai Komisaris.
Saat ini Fuad Rahmany juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Asuransi Jasa Indonesia dan PT TBS Energi Utama Tbk, serta Komisaris di PT Tambang Damai.
Sebelumnya, Fuad Rahmany pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Departemen Keuangan (2006-2011), Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (2009-2014) dan Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan (2011-2014), Komisaris Independen di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) (2015-2020), serta Komisaris PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (2014-2015).
Dian Fithri Fadila untuk kedua kalinya terpilih dalam jajaran Dewan Komisaris KSEI setelah pada periode sebelumnya telah mengemban tugas sebagai Komisaris pada periode 2018-2022.
8. Ganti Nama Jadi Omni Inovasi Indonesia, Ini Strategi TELE
PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk (TELE) mengganti nama perusahaan menjadi PT Omni Inovasi Indonesia Tbk.
Keputusan ini sudah disetujui oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Kamis (30/6/2022).
Corporate Secretary Perseroan, Semuel Kurniawan, mengatakan dengan adanya persetujuan pemegang saham tersebut, untuk selanjutnya TELE akan fokus dalam pengembangan usaha distribusi digital bekerja sama dengan prinsipal sehingga bisnis ini akan menopang kinerja usaha secara jangka panjang.
"Selain bermitra dengan Telkomsel untuk distribusi voucher, saat ini Perseroan juga telah ditunjuk sebagai mitra PLN sebagai distributor tunggal terkait dengan kerja sama penjualan token listrik," jelas Semuel dalam keterangan tertulis, Kamis (30/6/2022).
TELE juga berencana terus menambah mitra-mitra lainnya untuk pendistribusian Token PLN tersebut melalui kerja sama yang saling menguntungkan.
Semuel menyebutkan TELE juga siap masuk bisnis switching service provider melalui sinergi dengan operator telekomunikasi.
TELE telah dinyatakan lulus secara teknis (UAT) untuk melayani mitra switching Telkomsel dan saat ini sedang dalam tahap final pembicaraan dengan mitra-mitra modern chanel agar mitra-mitra tersebut segera beralih kepada TELE.
"Sudah ada beberapa calon mitra chanel yang bersedia menjadi mitra chanel kami. Saat ini masih menunggu surat persetujuan pengalihan yang diajukan oleh mitra chanel kepada kami," kata Semuel.
9. Apa Kabar Investasi KEK Lido Milik Hary Tanoe?
Pemerintah mengumumkan nilai investasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido milik Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, baru mencapai Rp 2,07 triliun atau 7,77% dari target investasi senilai Rp 26,64 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Ketua Dewan Nasional KEK menjelaskan progres KEK Lido. Di mana penguasaan lahan sudah tercapai 80%.
"Akses jalan dan infrastruktur hampir lengkap, yang ditargetkan sebagai fasilitas dapat beroperasi pada akhir tahun nanti. Dengan demikian evaluasi ini sudah dalam tahap siap beroperasi," jelas Airlangga dalam siaran pers, Kamis (30/6/2022).
Kendati demikian, target lima tahun KEK Lido milik Hary Tanoe ini diharapkan dapat mencapai US$ 1,8 miliar atau setara Rp 26,64 triliun. Kendati demikian, pada tahun pertama, baru terealisasi Rp 2,07 triliun atau 7,77%.
"Pada tahun pertama nilai investasi pembangunan kawasan dan pelaku usaha telah terealisasi Rp2,07 triliun atau 7,77% dari total nilai investasi," jelas Airlangga.
KEK Lido diharapkan dapat memenuhi target lima tahun dengan menyerap tenaga kerja, hingga mencapai 21.154 orang, di mana saat ini sudah terserap sebanyak 1.192 tenaga kerja.
Saat ini, di areal KEK Lido juga sedang dibangun beberapa proyek besar seperti Lido Hotel and Resort Extension, golf course, golf club, movieland, theme park, music and art center, serta infrastruktur dan sarana-prasarana lainnya.
Airlangga berharap agar KEK Lido dapat melakukan percepatan pembangunan, sehingga menarik investor dan berperan pada pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui kegiatan pariwisata.
Hary Tanoesoedibjo menjelaskan, saat ini pembangunan KEK Lido diklaim sudah banyak pembangunan yang berjalan dan akan ada yang selesai pada akhir tahun ini.
"Tentunya supaya ini bisa meningkatkan pariwisata, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar agar kehidupannya jadi lebih baik," jelas Hary Tanoesoedibjo.
Seperti diketahui, KEK Lido berlokasi di Lido, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. KEK Pariwisata dengan luas area 1.040 hektare ini telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2021.
Sesuai komitmen rencana investasi yakni pada 2041 akan merealisasikan sebesar US$ 2,4 miliar atau Rp 32 triliun, dan akan menyerap 29.545 orang tenaga kerja.
10. Dapat Tambahan Modal, Ini Janji BTN Buat yang Mau Ambil KPR
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk akan segera melakukan penerbitan saham baru atau rights issue untuk mendapatkan penambahan modal. Adapun proposal yang disepakati oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 4,9 triliun.
Dalam hal ini, Kementerian BUMN sebagai pemegang saham pengendali (PSP) memiliki hak untuk memesan 60% saham baru perseroan.
Sebanyak Rp 2,98 triliun dari nilai saham baru yang hendak diterbitkan berasal dari penyertaan modal negara (PMN) dan sisanya atau Rp 1,98 triliun publik dapat berpartisipasi.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) Haru Koesmahargyo mengatakan, dampak dari penambahan modal tersebut juga akan dirasakan oleh masyarakat dalam mengambil KPR.
Masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan mendapatkan beberapa kemudahan untuk pembelian rumah.
"Dampaknya ada kemudahan masyarakat dalam mengambil KPR, khususnya MBR dan dapat subsidi," ujarnya di DPR Komisi VI, Kamis (30/6/2022).
Menurutnya, jumlah subsidi dan bantuan yang akan diterima masyarakat akan lebih banyak. Di antaranya, akan mendapatkan suku bunga tetap dalam jangka panjang. Hal itu sesuai dengan target RPJMN yang dicanangkan oleh pemerintah dengan target waktu yang ditentukan.
"Jumlah yang di-cover lebih banyak. Masyarakat yang dapat suku bunga fix rate atau bunga tetap dengan jangka panjang sampai 20 tahun," ungkapnya.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan keringanan PPN 0% dan bantuan uang muka atau Down Payment (DP). "Juga bisa ditambahkan sendiri jadi uang muka 1% minimal sesuai undang-undang dan pemerintah juga menambah subsidi uang muka Rp 4 juta per KPR," imbuhnya.
Haru menambahkan, pihaknya juga akan meningkatkan kualitas rumah dan bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk memastikan rumah yang dibantu likuiditasnya oleh perseroan benar-benar digunakan oleh masyarakat dan fasilitas yang diberikan oleh developer dapat dimanfaatkan.
11. Argon Group Rambah Bisnis Manufaktur, Produksi Alkes di RI
Argon Group akan segera merambah bisnis manufaktur alat kesehatan (alkes) di Indonesia. Hal ini dilakukan seiring kebijakan pemerintah yang mendorong Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk farmasi dan alkes.
"Soal TKDN, bagaimana menurunkan dari 90-95 persen impor menjadi hanya 50 persen impor. Kalau langsung 20 persen agak lama, tapi menurunkan ini udah lumayan gede," kata Presiden Direktur Argon Group, Krestijanto Pandji saat Media Gathering Argon Group di Jakarta, Kamis (30/6/2022).
Ia menjelaskan, menurut Peraturan Menteri Perindustrian No.16/2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN, pemerintah menetapkan pemakaian bahan baku lokal untuk produk alat kesehatan. Rata-rata TKDN ditargetkan mencapai 43 persen pada 2021 dan terus meningkat menjadi 50 persen pada 2024.
Untuk itu mereka memutuskan membangun pabrik alkes yang akan memproduksi alat-alat kesehatan sesuai kebutuhan di dalam negeri.
Perusahaan akan memproduksi produk by volume, artinya barang yang penggunaannya dari sisi volume cukup besar. Dia mengungkapkan, ada 10 produk alkes yang menjadi fokus produksi perseroan, antara lain alat suntik, infus set, sarung tangan bedah, kateter dan lainnya.
"Tapi nanti akan dipilih-pilih lagi berdasar volume dan margin. Fokusnya di sini (10 produk), tapi nanti akan dipilih-pilih lagi," tuturnya.
Saat ini, Argon Group telah membangun pabrik produk farmasi dan alkes di kawasan industri Jababeka 2, Cikarang, Jawa Barat. Saat ini pabrik tersebut sedang tahap penyelesaian, dan rencananya akan beroperasi pada Januari 2023.
Langkah tersebut diharapkan dapat menumbuhkan industri farmasi dan alat kesehatan di dalam negeri, sekaligus menurunkan impor produk farmasi dan alat kesehatan.
Argon Group sendiri merupakan salah satu distributor produk farmasi dan alkes di Indonesia. Perusahaan didukung oleh jaringan distribusi yang terdiri dari 1 National Distribution Center, 33 gudang cabang, serta 3 kantor perwakilan yang menjangkau 34 provinsi di Indonesia.
12. Utang Rp 7 T Krakatau Steel Mau Jatuh Tempo, Gimana Bayarnya?
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk memiliki utang jatuh tempo pada bulan September mendatang mencapai US$ 524 juta atau sekitar US$ 7,81 triliun (Rp 14.918/US$). Ada beberapa langkah yang akan dilakukan perusahaan untuk melunasi utang itu.
Direktur Keuangan Krakatau Steel Tardi mengatakan, utang jatuh tempo itu akan dibayarkan melalui dana perusahaan, juga aksi korporasi yang akan dilakukan.
"Untuk utang jatuh tempo US$ 524 juta ada inisiatif bekerja sama dengan mitra strategis Posco," jelasnya, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (30/6/2022). Dari kerja sama strategis tersebut, Tardi memperkirakan Krakatai Steel bisa mendapat cash return sekitar US$ 90 - 100 juta. Dana itu akan dipakai untuk mencicil utang.
Selain kerja sama, Perseroan juga akan melakukan optimalisasi aset seperti tanah yang akan ditransaksikan dengan anak usaha, misalnya dijadikan pergudangan, kawasan industri, sarana pelabuhan. Dari aksi korporasi ini, Perseroan diharapkan menghasilkan cash flow US$ 150 juta.
Aksi korporasi lainnya yaitu mendivestasi anak usaha, dari Krakatau Bandar Samudera, Krakatau Tirta Industri, Krakatau Sarana Infrastruktur, Krakatau Kawasan Industri. Anak perusahaan yang memiliki Ebitda baik ini akan didivestasi meski hanya minoritas.
"Sehingga untuk cover (utang) US$ 524 juta ada dana dari situ," katanya.
Selain itu Krakatau Steel juga berencana melakukan penerbitan saham baru atau right issue, dengan nilai yang dihimpun mencapai Rp 2,5 triliun. Namun, ini hanya dijadikan sebagai rencana cadangan atau contingency plan jika masih kurang untuk menutupi utang.
"Jumlah saham baru yang akan diterbitkan 6,4 miliar lembar, dengan harga saham Rp 360 per lembar. Tahun lalu pada saat terbaik menyentuh Rp 500 per lembar, kita harapkan memeroleh Rp 1,8 triliun - 2,5 triliun," jelasnya.
