Simak! Hasil Lengkap Pertemuan 'Pengawal' Sistem Keuangan RI

Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia

13 April 2022 13:07

Foto: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso Memberikan Keterangan Pers Mengenai Hasil Rapat Berkala KSSK II Tahun 2022. (Tangkapan Layar Youtube Kemenkeu RI)

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso meminta bank segara melakukan percepatan pembentukan cadangan. Perbaikan ekonomi pasca pandemi covid-19 sudah memperlihatkan hasil, di mana restrukturisasi kredit mulai membaik.

"Yang kami lakukan meminta kepada perbankan untuk percepatan pembentukan cadangan. Karena kami ini sebagaimana tadi disampaikan baik oleh Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani), Pak Gub (Gubernur BI Perry Warjiyo), kita tahu ke depan tantangan tak mudah adanya perang Ukraina-Rusia, normalisasi kebijakan negara maju, dan juga adanya hyper inflasi global," kata Wimboh.

Situasi tersebut, menurut Wimboh, akan berimbas ke ekonomi Indonesia. Untuk itulah, perbankan diminta untuk segera mempercepat pembentukan cadangan. Apalagi menurut Wimboh perbankan Indonesia punya bantalan yang cukup kuat untuk membuat cadangan lebih besar hingga akhir 2021.

Pada kesempatan tersebut, Wimboh menyampaikan 3 hal terkait sistem keuangan Indonesia. Pertama, restrukturisasi kredit sudah mulai membaik. Jumlah total kredit yang direstrukturisasi tinggal 22,49% turun 3,8% dibanding Desember 2021.

Kedua, memberikan insentif lebih luas kepada industri yang mendukung agenda global terkait perubahan iklim. Untuk saat ini masih sebatas pada industri mobil listrik.

"Nanti kami perluas ke hulu-hilir dan dorong UMKM lebih gencar dengan berbagai program ada BBI Gernas dan bagaimana kami mendorong program belanja produk dalam negeri dan membawa ekosistem UMKM ke digital sehingga pemasaran bisa menggunakan itu," kata Wimboh.

Hal ini, kata Wimboh, akan memberikan ruang leluasa untuk UMKM bisa bangkit lebih tinggi dan memberikan kontribusi mengurangi beban penurunan ekonomi karena berbagai kondisi global.

"Ini yang kami lakukan dan kami percepat BPR/S masuk dalam platform digital karena selama ini lembaga keuangan sudah masuk ke sana, kalau BPR/S mempunyai ketentuan yg jelas dan ini kami awasi sebagaimana perbankan dengan kadar yg tentunya lebih longgar sehingga apabila masuk akan dorong akses keuangan yang cepat murah karena bisa salurkan program PEN yang bersubsidi," tambah Wimboh.

Ketiga, lanjut Wimboh, OJK mempersiapkan ekosistem bursa karbon di Indonesia dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian terkait lainnya.