Wajib Tahu! Begini Mekanisme Ganti Rugi di Bursa Saham

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini tengah menyediakan ketentuan lengkap mengenai penerapan Pengembalian Keuntungan Tidak sah (PKTS/disgorgement). Ini merupakan mekanisme pengembalian kerugian investor jika ditemukan emiten atau perusahaan yang melakukan pelanggaran di industri pasar modal.

Anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen mengatakan untuk membetuk PKTS tersebut OJK berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara (JAM Datun).

"Ini ketentuan baru. Kami juga masih sekarang berkooridnasi dalam konteks ini dengan pihak JAM Datun karena ini termasuk restoratif justice yang ada di industri pasar modal yang kita perkenalkan karena ini akan terkait penegakan hukumnya nanti," kata Hoesen dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI, DPR RI pekan lalu.

Baca: Dikabarkan Bakal IPO, Seberapa Menarik 'Mesin' Bisnis GoTo?

Produk akhir dari PKTS ini adalah adanya dana kompensasi kerugian investor (DKKI/disgorgement fund) di pasar modal. Dana ini akan digunakan untuk mengganti kerugian investor yang disebabkan karena pelanggaran yang dilakukan.

Meski demikian, untuk mendapatkan pergantian dana investasi ini membutuhkan proses yang cukup panjang.

"Setelah dinyatakan harus dibentuk mekanisme pengembalian keuntungan tidak sah, proses penagihan dilakukan kepada pihak yang dperiksa yang dikenakan PKTS," terang Hoesen.

Baca: Hore! Aturan Ganti Rugi Investor Saham Terbit, Ini Rinciannya

"Apabila mereka tidak membayar proses ini kemudian dilimpahkan kepada penyidikan, tapi apabila membayar tapi nilai tidak besar dan tidak terkumpul dananya atau tidak memenuhi maka ini dana tidak feasible dan rekening tersebut diperuntukkan untuk pengembangan pasar. Dan ini akan ditunjuk pihak atau lembaga yang akan mengembangkan atau mengelola dana untuk pengembangan industri," lanjut dia.

Dia menambahkan, untuk ketentuan mengenai disgorgement ini sudah dibentuk aturannya dalam Peraturan OJK Nomor 65/POJK.04/2020 tentang pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor di bidang pasar modal.

Sedangkan aturan turunan untuk merealisasikan POJK tersebut saat ini masih disusun.

Pages

Next