Ngeri! Masalah Baru Usai Covid-19: Tumpukan Utang Negara

Lalu bagaimana di Indonesia, apakah utangnya masih aman?

Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah sebesar Rp 6.713,24 triliun per akhir November 2021. Jumlah ini naik dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp 6.687,82 triliun.

"Posisi utang pemerintah per akhir November 2021 berada di angka Rp 6.713,24 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 39,84%," papar dokumen APBN Kita edisi November 2021.

Padahal pada Oktober lalu, utang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menurun.

Secara nominal, persentase utang pemerintah terhadap PDB terpantau turun. Per akhir kuartal III-2021, rasio utang pemerintah terhadap PDB adalah 36,98%. Setelah mencapai puncaknya pada kuartal IV-2020, angkanya terus menurun.

Dari sisi nominal, utang pemerintah Indonesia adalah yang terbesar kedua di antara negara ASEAN-5. Namun mengingat Indonesia adalah perekonomian terbesar di Asia Tenggara, satu-satunya negara ASEAN di G20, maka rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB adalah yang terendah.

Sementara itu dari sisi surat berharga negara (SBN), pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menargetkan pada akhir tahun 2021 akan mencapai Rp 1.144,6 triliun.

"Penerbitan SBN melalui SKB III ini sesuai dengan strategi optimalisasi kebutuhan kas dan koordinasi dengan BI," jelasnya.

Realisasi penerbitan SBN ini diklaim lebih rendah dari proyeksi pemerintah sebelumnya. Pemerintah juga telah membatalkan proses lelang SBN di sisa tahun 2021, di mana lelang SBN terakhir tahun 2021 dilaksanakan pada awal November lalu, yakni lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Pembatalan pelaksanaan lelang SBN di sisa tahun 2021 tersebut turut mengurangi penambahan utang hingga lebih dari Rp 300 triliun.

Sehingga, penarikan utang melalui SBN yang awalnya ditetapkan Rp 1.207 triliun dan turun menjadi hanya Rp 878 triliun di outlook 2021. Ini tak lepas dari strategi pembiayaan yang dilakukan pemerintah termasuk kerjasama dengan BI serta mengoptimalkan dana yang ada.

"Kondisi penerbitan SBN 2021 lebih rendah dari 2020. Kalau diamati, dengan strategi pengolahan utang pemerintah terbukti efektif turunkan imbal hasil (yield). Juga didukung oleh optimalisasi Silpa, perbaikan harga komoditas, perbaikan penerimaan sehingga yield diturunkan rata-rata 6,77% turun jadi 6,09%," kata Amir.

Sementara dari utang luar negeri (ULN) swasta (termasuk BUMN) RI, pada Oktober lalu tercatat turun dibandingkan dengan September 2021. Posisi ULN swasta tercatat sebesar US$ 208,4 miliar pada Oktober 2021, menurun dari US$ 209,2 miliar pada bulan sebelumnya.

Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 1% (year-on-year/yoy) pada Oktober 2021, setelah pada periode sebelumnya tumbuh rendah sebesar 0,4% (yoy). Kontraksi ULN swasta tersebut disebabkan oleh perkembangan ULN lembaga keuangan yang terkontraksi 5,8% (yoy), lebih dalam dari kontraksi 2,7% (yoy) pada September 2021.

Selain itu, pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan melambat sebesar 0,3% (yoy) dari 1,3% (yoy) pada bulan sebelumnya.

Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor industri pengolahan, serta sektor pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 76,8% dari total ULN swasta.

ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3% terhadap total ULN swasta.

"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada bulan Oktober 2021 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 36,1%, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 37,0%," jelas laporan BI

"Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 88,3% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tambah BI.

DJPPR juga memperkirakan bahwa rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun depan masih tinggi yaitu 43,1%. Sementara tahun ini diperkirakan 41,4%.

"Proyeksi di 2022 masih di kisaran 43,1% terhadap PDB tapi tentunya kita harapkan bisa turun dibandingkan tahun 2021," Jelas Amir.

Tentunya rasio utang tersebut masih terbilang aman. Bahkan menurut Riko, sesuai perkembangan terkini ada kemungkinan rasio utang terhadap PDB 2021 lebih rendah dari perkiraan.

"Rasio utang terhadap PDB, kita harapkan untuk tahun 2021 ini kalau tertera (di APBN 2021) 41,4%, diharapkan dapat turun karena utang turun," jelasnya.

TIM RISET CNBC INDONESIA

(chd/chd)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All