Texmaco: Dekat Dengan Soeharto & Gus Dur Hingga Terlilit BLBI

Krisis keuangan yang terjadi jelang akhir abad ke-20 tersebut sebenarnya tidak eksklusif hanya di Indonesia, melainkan ikut melanda sebagian negara di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara.

Krisis yang bermula di Thailand, seiring jatuhnya nilai mata uang baht akibat beban utang luar negeri yang besar, mulai menjalar ke negara lain seperti Malaysia, Filipina, Korea Selatan dan tentu saja Indonesia.

Sementara itu, meskipun Brunei, Cina, Singapura, Taiwan, dan Vietnam tidak kentara dampaknya, namun sama-sama merasakan turunnya permintaan dan kepercayaan investor di seluruh Asia.

Namun, pemulihan pada tahun 1998-1999 berlangsung cepat dan kekhawatiran akan krisis mereda setelah pemerintah masing-masing negara dibantu juga oleh lembaga keuangan internasional turun tangan.

DI Indonesia pemerintah mendirikan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan tugas pokok untuk penyehatan perbankan, penyelesaian aset bermasalah dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan.

Di atas kerta tugas BPPN terkait pengembalian uang negara cukup sederhana, yakni menjual aset sebanyak mungkin untuk mendapatkan kembali uang yang dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan bank-banknya selama krisis keuangan Asia tahun 1997-98.

Baca: Capaian Satgas BLBI 2021: Sikat Tommy Soeharto Sampai Texmaco

Dalam prosesnya, BPPN mengambil alih portofolio besar aset yang dimiliki oleh hampir semua bank nasional dan konglomerat afiliasinya -- mulai dari perkebunan kelapa sawit dan pabrik tekstil hingga pembuat mobil dan hotel resor.

Dalam upaya menjual aset, BPPN tersedot ke dalam pusaran persaingan kepentingan politik dan ekonomi. Aset bank tersebut pernah menjadi milik para taipan Indonesia, orang-orang yang menjadi kaya karena hubungan mereka dengan Presiden Soeharto, yang meskipun telah digulingkan, para konglomerat tersebut merasa masih memiliki hak yang sama (entitlement), termasuk Texmaco.

Dilansir The New York Times, hingga April 2021 BPPN yang kala itu dipimpin mantan eksekutif Citibank Edwin Gerungan mengatakan dia hanya mencoba secepat mungkin mengembalikan uang negara demi membantu menutup defisit anggaran Indonesia, yang bisa membengkak menjadi US$ 8 miliar tahun itu. Tetapi hingga saat itu hanya mampu mengembalikan 7% dari aset dan kredit macet yang diwarisi dari bank yang diselamatkan.

Kondisi tersebut sangat buruk dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, yang juga mendirikan lembaga serupa untuk menyelamatkan atau melikuidasi bank dan perusahaan yang bangkrut dalam krisis keuangan. Kala itu, Thailand telah menjual 70% asetnya yang sarat utang, menurut Bank Dunia. Malaysia telah menurunkan 61% portofolionya, dan Korea Selatan telah menjual 48%.

Perjanjian utang Texmaco-BPPN menjadi perbincangan hangat di Indonesia, dengan para kritik menuduh bahwa hubungan dekat antara Sinivasan dan Presiden Indonesia saat itu Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membuka jalan bagi 'kesepakatan manis' yang membuat Texmaco tetap utuh dan memberinya waktu hingga 2011 untuk melunasi kewajibannya.

Kesepakatan tersebut memberikan sedikit keuntungan jangka pendek bagi Indonesia, karena Texmaco hanya diharuskan membayar kembali US$ 54,5 juta kepada BPPN selama empat tahun pertama -- jauh lebih sedikit daripada jumlah yang diperoleh perusahaan melalui penjualan saham di perusahaan tekstil Jerman Trevira senilai US$ 120 juta beberapa bulan sebelumnya.

Perjanjian dengan Texmaco tersebut diungkapkan untuk mempertahankan sekitar 250.000 pekerjaan yang bergantung pada perusahaan, baik secara langsung maupun melalui pemasok.Tetapi sebagian kritik menyebutkan bahwa kedekatan Texmaco dengan keluarga Wahid adalah alasan sebenarnya.

Gus Dur yang kala itu dikecam anggota parlemen - sebelum akhirnya dimakzulkan - menyebut Grup Texmaco sebagai "aset nasional" yang harus dilestarikan, juga menekankan bahwa pekerjaan yang diciptakan perusahaan terlalu berharga untuk dikorbankan.

Setelahnya, pada Mei 2021 Gus Dur mengatakan dia telah meminta menteri ekonomi utamanya untuk memastikan bahwa Texmaco dilindungi sehingga bisnisnya dapat dikembangkan, meskipun utangnya besar kepada pemerintah.

HALAMAN SELANJUTNYA >>> 

(fsd/fsd)

Pages

Next