Stafsus Erick Soal Dugaan Korupsi PTPN & KRAS: Kami Proses!

Market - Anisatul Umah, CNBC Indonesia
05 October 2021 20:30
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)

Jakarta, CNBC Indonesia - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga memastikan Kementerian BUMN serius menindaklanjuti dugaan korupsi di dua BUMN, yakni PT Perkebunan Nusantara (Persero) (PTPN) dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS).

"Kami cek. Kan ada deputi hukum yang kerja cepat memproses semua laporan-laporan yang ada, baik korupsi dan sebagainya, habis itu follow up serahkan ke Kejaksaan Agung atau KPK," ungkapnya dalam media briefing, Selasa (5/10/2021).

Menurut Arya, selama ini dugaan korupsi banyak berasal dari laporan Kementerian BUMN, bukan dari masyarakat dan LSM. Ia pun memastikan semua diproses.

"Semua kami proses. Follow up dari yang kami laporkan kita minta follow up, terus ke hukum. Kalau sudah jalan, serahkan ke hukum. Kalau belum kami dorong. Sudah jalan kami tunggu saja," jelasnya.



Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan beban utang menumpuk yang dicatatkan oleh PTPN merupakan bentuk korupsi yang terselubung dan sudah berlangsung sejak lama. Total utang perusahaan itu mencapai Rp 43 triliun.

Selain PTPN, Erick juga mengatakan ada indikasi korupsi terjadi dalam pembangunan pabrik blast furnace (tanur tiup) milik KRAS. Pabrik ini adalah pabrik baja tempat produksi hot metal (besi cair) melalui proses peleburan dan reduksi bijih besi sintered ore, pellet serta lump ore.

Erick menegaskan, pembangunan pabrik dengan dana jumbo mencapai US$ 850 juta atau setara Rp 12,16 triliun (kurs Rp 14.300/US$) ini tak kunjung selesai, malah sudah dinyatakan gagal pada akhir 2019 lalu.

Dia menyebutkan akibat pembangunan pabrik dengan dana besar ini, perusahaan harus menanggung beban utang yang tinggi hingga mencapai US$ 2 miliar atau mencapai Rp 31 triliun.

"Ini kan hal-hal yang tidak bagus, pasti ada indikasi korupsi," kata Erick dalam webinar virtual, Selasa (28/9/2021).

"Kita akan kejar siapapun yang merugikan. Karena ini kembali, bukannya kita ingin menyalahkan, tapi penegakan hukum kepada proses bisnis yang salah harus kita perbaiki," terangnya.



[Gambas:Video CNBC]

(miq/miq)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading