Holding BUMN Pangan Minta 'Suntikan' Rp1,2 T, Buat Apa Nih?

Jakarta, CNBC Indonesia - Holding BUMN Klaster Pangan meminta adanya Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 1,2 triliun di tahun 2022 mendatang. Hal itu digunakan untuk mendukung program kerja dalam hal ketahanan pangan.

"Dalam Nota Keuangan 16 Agustus, 5 BUMN yang sudah disetujui, kami berharap masih ada harapan untuk mendapatkan PMN dari seluruh BUMN Klaster pangan," kata Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI) Arief Prasetyo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (9/9/2021).

Dari paparannya, usulan PMN yang dibutuhkan dalam klaster pangan mencapai Rp 1,2 triliun. Perinciannya bidang pertanian mencapai Rp 874 miliar, perikanan Rp 154 miliar, perdagangan Rp 32 miliar, peternakan Rp 100 miliar, dan garam Rp 40 miliar.

Bidang usaha RNI meliputi sektor gula, perkebunan, trading, distribusi, alat kesehatan, hingga mengelola bisnis pertanian, perikanan, garam, peternakan dan logistik. Arief mengatakan manfaat PMN ini untuk penguatan industri pangan dan peningkatan inklusifitas petani, peternak, nelayan hingga UMKM.

Menurut Arif, pembentukan holding BUMN klaster pangan ini masih menunggu tanda tangan dari Presiden Jokowi dan proses merger antara beberapa BUMN. Ditargetkan proses itu selesai dalam dua bulan mendatang.

"Proses pemerseroan Perindo sudah ditandatangani Presiden, merger menunggu tanda tangan Presiden, sehingga ditargetkan dalam dua bulan ini akan terbentuk holding BUMN pangan," jelasnya.

Dari pembentukan holding BUMN pangan ini, nantinya ada delapan BUMN yang terlibat, yaitu PT Berdikari, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, Perum Perikanan Indonesia, PT Perikanan Nusantara, PT Sang Hyang Seri, PT Pertani, PT Garam, dan PT BGR Logistics.