Cek 8 Informasi Penting Ini, Bisa jadi Referensi Cari Cuan

Jakarta, CNBC Indonesia - Meski dilanda tekanan jual dari investor asing cukup massif, bursa saham domestik tetap bertahan di zona hijau hingga akhir perdagangan Selasa kemarin (26/7/2021).

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), ditutup menguat sebesar 0,08% ke level 6.106,39 poin dengan nilai transaksi Rp 11,09 triliun dan frekuensi sebanyak 1,37 juta kali. Pelaku pasar asing melakukan penjualan bersih senilai Rp 242,15 miliar.

Cermati aksi dan peristiwa emiten berikut ini yang dihimpun dalam pemberitaan CNBC Indonesia sebelum memulai transaksi pada perdagangan Rabu (27/7/2021):

1. Jadwal Lengkap Rights Issue BBRI Rp 95,92 T

Rights issue PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sudah disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 22 Juli.

Saat ini, BBRI masih menunggu pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan pada 30 Agustus 2021. Jika pernyataan efektif OJK keluar sesuai yang diperkirakan, maka jadwal perdagangan saham tanpa HMETD akan dimulai pada 8 September 2021. Demikian mengutip prospektus BBRI di Jakarta, Senin (26/7/2021).

Kemudian, pencatatan saham di BEI akan dilaksanakan pada 13 September. Selanjutnya periode perdagangan HMETD akan dilakukan pada 13-22 September 2021 dan periode penyerahan saham hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan pada 15-24 September.

Untuk tanggal terakhir pembayaran pemesanan saham tambahan pada 24 September, penjatahan pesanan saham tambahan pada 27 September. Terakhir tanggal pengembalian uang pemesanan saham tambahan pada 29 September 2021.

Baca: Gerak IHSG Diprediksi Terbatas, Cek Saham-saham Cuan Ini

2. AKRA Cetak Laba Rp 550 M di Semester I-2021, Melesat 28%

Perusahaan distribusi minyak dan bahan kimia, PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) membukukan laba bersih Rp 550 miliar pada semester I-2020. Perolehan ini tumbuh 28% secara tahunan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang senilai Rp 432 miliar.

Pendapatan perusahaan di periode tersebut tumbuh 7% menjadi Rp 10,7 triliun dibanding dengan pada akhir Juni 2020 lalu yang sebesar Rp 10,001 triliun.

Presiden Direktur AKR Corporindo Haryanto Adikoesoemo mengatakan kinerja positif perseroan didukung pertumbuhan bisnis di segmen perdagangan dan dan distribusi serta kontribusi KEK JIIPE Gresik.

3. Pengelola RS Hermina Stock Split Saham, Cek Ini Jadwalnya

Emiten penyedia layanan kesehatan yang merupakan pengelola Rumah Sakit Hermina, PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) menyampaikan rencana aksi korporasi untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham (stock split).

Rencana aksi korporasi ini sudah mendapat restu pemegang saham berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan pada 2 Juni 2021 lalu.

"Pemegang saham telah menyetujui pemecahan nilai nominal saham perseroan dengan rasio 1:5 dari nominal sebelumnya Rp 100 per saham menjadi Rp 2 per saham," tulis manajemen HEAL, dalam keterbukaan informasi, Senin (26/7/2021).

Seperti diketahui, rencana aksi korporasi ini sebelumnya pernah disampaikan manajemen HEAL pada pertengahan Mei lalu. Jenis saham yang akan dipecah adalah saham biasa (common share) yang sebelum pemecahan berjumlah 2,98 miliar saham menjadi 14,89 miliar saham. Tujuan dilaksanakannya stock split adalah untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham perseroan.

Baca: Ada Lho Saham 'Murah' tapi Bukan Murahan, Ini Kriterianya!

4. Gugatan PKPU Maybank ke PBRX Ditolak Pengadilan

Permohonan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) kepada kepada emiten tekstil, PT Pan Brothers Tbk (PBRX) ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dilaksanakan Senin (26/7/2021).

Kuasa Hukum Maybank Indonesia Budi Rahmad mengatakan penolakan atas tuntutan PKPU ini lantaran pengadilan mengakui putusan Pengadilan Tinggi Singapura atas moratorium kewajiban PBRX di negara tersebut. "Iya, ditolak," kata Budi kepada CNBC Indonesia, Senin ini (26/7).

Dia menjelaskan, pertimbangan majelis hakim terkait dengan penolakan PKPU tersebut bertentangan dengan hukum karena telah mengakui putusan moratorium Singapura.

Pages

Next