Jakarta, CNBC Indonesia - Pandemi virus corona (Coronavirus Disease-2019/Covid-19) masih mengancam keselamatan nyawa rakyat Indonesia. Namun pandemi juga membawa risiko besar bagi keuangan negara.
Kementerian Kesehatan melaporkan total pasien positif corona di Indonesia berjumlah 2.877.476 orang. Bertambah 44.721 orang dari hari sebelumnya, penambahan terendah sejak 12 Juli 2021.
Setelah menyentuh rekor dengan tambahan pasien positif 56.757 orang pada 15 Juli 2021, angkanya bergerak turun. Dari 54.000 orang, kemudian 51.952 orang, dan kemarin di 44.721 orang.
Akan tetapi, belum saatnya mengendurkan kewaspadaan. Sebab dalam 14 hari terakhir, pasien positif bertambah rata-rata 42.385 orang per hari. Melonjak dibandingkan rerata 14 hari sebelumnya yakni 21.013 orang setiap harinya.
Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021. PPKM Darurat mensyaratkan pekerja di sektor non-esensial dan non-kritikal 100% bekerja dari rumah. Kegiatan belajar-mengajar pun kembali dilakukan jarak jauh, setelah sempat dilakukan uji coba tatap muka.
Kemudian restoran dan warung makan tidak boleh melayani pengunjung yang makan-minum di tempat, hanya boleh pesan-bawa pulang (takeaway) atau pesan-antar (delivery). Pusat perbelanjaan alias mal wajib tutup sementara, tetapi toko yang menjual kebutuhan sehari-hari masih boleh buka meski kapasitas dibatasi 50% dan harus tutup pukul 20:00.
Halaman Selanjutnya --> Setoran Pajak Masih Lesu
PPKM Darurat bertujuan mulia yaitu menyelamatkan jutaan nyawa rakyat Indonesia. Namun harga yang harus dibayar sangar mahal, yaitu ekonomi bakal 'mati suri' karena aktivitas dan mobilitas warga yang dibatasi.
Lembaga pemeringkat Moody's Investor Services memperkirakan ekonomi Tanah Air pada 2021 akan tumbuh 4,5%. Dibandingkan dengan level sebelum pandemi, ekonomi Indonesia hanya membaik sedikit.
 Sumber: Moody's Investor Services |
Minimnya kegiatan ekonomi berarti setoran pajak juga bakal terganggu. Sebab, penerimaan pajak penggambarkan aktivitas ekonomi. Pajak Penghasilan (PPh), misalnya, dibayarkan ketika terjadi tambahan kekayaan baik individu maupun badan usaha. Sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan kepada hampir setiap transaksi.
Pada Januari-Mei 2021, penerimaan PPh tercatat Rp 277,56 triliun. Dibandingkan periode yang sama pada 2020, masih turun 1,51%.
Padahal di saat yang sama, pemerintah harus menambah belanja negara untuk berbagai dukungan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam menghadapi PPKM Darurat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) naik dari Rp 699,43 triliun menjadi Rp 744,75 triliun.
 Sumber: Kementerian Keuangan |
Halaman Selanjutnya --> Waspadai Risiko Utang
Akibatnya, Moody's memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 akan sebesar 5,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Lebih banyak ketimbang perkiraan pemerintah yaitu 5,7% PDB.
Penerimaan negara yang masih belum pulih disertai tambahan pembiayaan membuat kemampuan Indonesia dalam menarik utang (debt affordabilty) terancam. Ini terlihat dari rasio penerimaan negara terhadap pembayaran bunga utang.
Pada 2019, rasio tersebut adalah 14,1%. Tahun lalu dan tahun ini, jumlahnya naik menjadi di atas 20%.
 Sumber: Moody's Investor Services |
Namun Indonesia bukan satu-satunya. Ingat, pandemi virus corona adalah fenomena global, tidak ada yang imun terhadap efeknya.
Filipina juga bernasib serupa. Akhir Maret lalu, Moody's menyebut bahwa pandemi virus corona yang semakin menggila membuat perekonomian di negara itu kian sulit dipulihkan.
Untuk 2021, Moody's memperkirakan PDB Filipina tumbuh 7%. Namun ini lebih karena basis yang rendah, tahun lalu ekonomi Filipina terkontraksi (tumbuh negatif) lebih dari 9%.
Namun dengan pandemi yang belum terkendali, plus pengetatan aktivitas publik, proyeksi 7% itu menjadi penuh tanda tanya. Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah bakal menjadi masalah buat Filipina.
"Pertumbuhan ekonomi yang lebih lemah akan membuat proses konsolidasi fiskal menjadi mundur. Selain itu, keterlambatan dalam pemulihan ekonomi akan memperparah kesenjangan dan kemiskinan," sebut laporan Moody's.
TIM RISET CNBC INDONESIA
