Emiten Miras Pemprov DKI Tunda RUPS, Begini Kinerjanya di Q1

tahir saleh, CNBC Indonesia

06 July 2021 13:20

Foto: Konferensi Pers Virtual PPKM Darurat Jawa - Bali

Jakarta, CNBC Indonesia - Manajemen emiten bir Anker yang sahamnya juga dipegang Pemprov DKI Jakarta, PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) menunda pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) yang sedianya digelar pada Kamis 15 Juli menjadi Selasa 24 Agustus mendatang.

Direksi DLTA dalam suratnya kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan penundaan ini berkaitan dengan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19 yang ditetapkan pemerintah.

"Sebab itu direksi perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa perusahaan melakukan perubahan jadwal RUPST dan RUPSLB," kata manajemen, dikutip Selasa (6/7).

Baca:

Jokowi Buka Izin Investasi Miras, Saham DLTA dkk Bagaimana?

Pengumuman rapat akan dipublikasikan pada 16 Juli mendatang dan pemanggilan beserta mata acara untuk rapat akan dipublikasikan di situs BEI dan situs perusahaan pada Senin 2 Agustus mendatang.

Dari sisi kinerja, berdasarkan laporan keuangan Maret 2021, penjualan neto DLTA naik 14,45% menjadi Rp 175,19 miliar dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 153,06 miliar.

Laba bersih juga mampu naik 34% menjadi Rp 56,67 miliar dari periode yang sama tahun lalu Rp 42,43 miliar.

Baca:

Diskon PPnBM Diperpanjang, Cek Bunga-Syarat Kredit Mobil BCA

Laporan keuangan mencatat, perusahaan dan pabriknya berlokasi di Jalan Inspeksi Tarum Barat, Bekasi Timur - Jawa Barat. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan DLTA yaitu terutama untuk memproduksi dan menjual bir pilsener dan bir hitam dengan merek "Anker", "Anker Stout", "Anker Lychee", "Carlsberg", "San Miguel", "San Mig Light", "San Miguel Cerveza Negra", "Kuda Putih" dan "Batavia"

DLTA merupakan salah satu anggota dari San Miguel Corporation (SMC), Filipina. Induk utama perusahaan adalah Top Frontier Investment Holdings, Inc, berada di Filipina.

Sementara itu per Maret 2021, Pemprov DKI Jakarta masih memegang 26,25% saham atau 210.200.700 saham DLTA.

Terkait dengan pandemi, manajemen DLTA menyatakan terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi terkait luas dampak pandemi terhadap operasi dan kinerja keuangan Grup, meskipun gangguan ini diperkirakan hanya bersifat sementara.

"Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah untuk memberantas ancaman Covid-19, serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap pegawai, pelanggan dan pemasok Grup," tulis manajemen DLTA dalam laporan keuangan.

Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Grup, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya.

"Laporan keuangan konsolidasian ini tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian yang diungkapkan di atas," tulis manajemen DLTA.