Geger Limit Kartu Kredit Pertamina, Erick Thohir Buka Suara!

Market - Anisatul Umah, CNBC Indonesia
06 July 2021 09:28
Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahja Purnama, Ahok berbincang dengan Menteri BUMN Erick Thohir di acara Peresmian Implementasi Program Biodiesel 30% (B30) di SPBU MT Haryono.  (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akhirnya buka suara mengenai sorotan kepada Holding BUMN Migas PT Pertamina (Persero) setelah terkuak informasi soal limit kartu kredit jajaran komisaris dan manajemen BUMN tersebut yang nilainya 'wah'.

Nilai limit kartu kredit yang jumlahnya mencapai Rp 30 miliar itu dibuka sendiri oleh Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Tujuan Ahok membuka persoalan tersebut karena ingin fasilitas kartu kredit untuk para petinggi Pertamina dihapus sebagai kontrol dari penggunaan yang tak tepat sasaran. Bahkan dokumen kartu kredit Pertamina dengan limit korporasi mencapai Rp 420 miliar pun kemudian bocor ke publik.


Menurut Erick langkah yang dilakukan Ahok merupakan bagian dari tugas pengawasan. "Saya rasa begini, kan tugasnya seorang komisaris, mengawasi kinerja direksi, saya rasa itu hal-hal yang sah aja, dan ini bagian dari check and balance," katanya di apotek Kimia Farma Matraman, Jakarta, Senin (5/7/2021), dikutip Detiknews.

Namun Erick juga meyakini kinerja direksi dengan penugasan yang diberikan memiliki profesionalisme yang tinggi. Erick juga menegaskan bahwa kartu kredit itu bukan untuk kepentingan pribadi.

Erick melanjutkan, kadang-kadang penggunaan kartu kredit penting apalagi saat ini era non tunai.

"Kadang-kadang kita memerlukan itu apalagi eranya ini kan era cashless, sekarang kan mohon maaf, saya aja nggak bawa dompet nih, nggak bawa uang cash, era cashless. Jadi kartu-kartu itu kadang-kadang dibutuhkan untuk operasional bukan buat pribadi. Tapi, apakah komisaris harus mengecek ya itu wajar saja, nanti kan masing-masing juga dilakukan," kata pendiri Mahaka Media ini.

Erick juga menjelaskan bahwa saat ini Kementerian BUMN bersama dengan Forum Human Capital Indonesia (FHCI) menggelar pelatihan untuk para direksi dan komisaris. Pelatihan itu digelar lantaran banyak hal yang akan berubah saat pandemi ataupun pascapandemi.

Menurutnya, pelatihan tersebut akan menjadi wadah untuk direksi dan komisaris belajar terhadap segala perubahan yang terjadi.

"Jadi yang dulu tidak mengenal online sekarang ada apotek seperti ini, tapi juga harus bisa melayani online, atau misalnya di bisnis model lainnya itu terjadi perubahan, yang dulu bensin laku, sekarang listrik juga laku. Listriknya buat apa, bukan buat nerangin bolam buat nerangin rumah, dipakai mobil. Nah bayangin karena itu berubah," ungkapnya.

Jadi kita sudah membentuk forum itu untuk tadi, sama-sama saling belajar check and balance tapi yang paling penting pasca COVID ini seperti apa dunia, kita lakukan itu," lanjut Erick.

Belum lama ini publik dihebohkan dengan pernyataan Ahok yang mengungkapkan bahwa dirinya menerima fasilitas kartu kredit korporat dengan limit hingga Rp 30 miliar.

Ahok pun akhirnya membuat kebijakan penghapusan fasilitas kartu kredit korporat di Pertamina dan menurutnya penghapusan fasilitas kartu kredit korporat ini berlaku sehari setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina, tepatnya per Selasa, 15 Juni 2021.

Pengakuan Ahok tersebut juga membuat terkejut sejumlah pihak, termasuk mantan direktur utama Pertamina, mantan komisaris utama Pertamina, hingga mantan Menteri BUMN.

Mulai dari Ari Soemarno (Dirut Pertamina 2006-2009), Tanri Abeng (Komut Pertamina 2015-2019), dan Dahlan Iskan (Menteri BUMN 2011-2014) semuanya mengaku terkejut dengan nilai limit kartu kredit tersebut.

Belum lepas dari keterkejutan itu, kini CNBC Indonesia menerima informasi bahwa limit kartu kredit korporat Pertamina secara holding bahkan menembus hingga Rp 420 miliar.

Dari dokumen yang diperoleh CNBC Indonesia, terlihat memang catatan "super group credit limit". Limit yang tertulis Rp 420 miliar ini merupakan limit grup.

"Itu untuk Persero, di luar direksi dan belum termasuk dewan komisaris dan anak cucu perusahaan," ujar sumber CNBC Indonesia sambil memperlihatkan dokumennya, Senin (28/06/2021).

CNBC Indonesia telah mencoba mengonfirmasikannya kepada juru bicara Pertamina, namun belum ada respons.


[Gambas:Video CNBC]

(tas/tas)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading