Masih Butuh Utang, Pemerintah Pantau 'Hantu' Taper Tantrum!

Pemerintah akan melihat risiko ekonomi makro dan pembiayaan yang cenderung meningkat dalam rangka penerbitan utang pada April hingga Juni 2021.

Dalam laporan DJPPR, juga mulai memperhitungkan adanya dampak dari pemulihan ekonomi AS yang lebih cepat. Kenaikan inflasi dan yield surat berharga AS diperkirakan akan memberi tekanan pada sektor keuangan emerging market.

"Seperti yang terjadi di 2013, taper tantrum," jelas DJPPR dalam laporannya, dikutip Rabu (9/6/2021).

Pemerintah sudah menyiapkan mitigasi jangka pendek-menengah dan jangka panjang.

Dalam jangka pendek-menengah, akan memperkuat pendalaman pasar keuangan dalam negeri. Koordinasi intensif dengan BI untuk menjaga cadangan devisa. Selain itu juga, pembatasan impor secara selektif dan pemberian stimulus pada ekspor untuk mengurangi transaksi berjalan.

Mitigasi jangka pendek-menengah itu juga, akan mengembangkan pasar ekspor non-tradisional, serta melanjutkan program vaksinasi dengan diversifikasi produk vaksin (mengurangi ketergantungan pada satu produsen).

Dalam mitigasi jangka panjang, akan melanjutkan kebijakan pengurangan ketergantungan energi minyak bumi.

Selain itu, DJPPR juga mulai melihat adanya risiko pembiayaan utang cenderung meningkat. Hal ini akibat dari tekanan kenaikan US Treasury dan perbaikan ekonomi US yang progresif.

"Berpotensi untuk capital outflow dan kecenderungan pelemahan kurs rupiah," jelas DJPPR.

Dampaknya terhadap pembiayaan utang, yakni target penerbitan utang tahun 2021 dapat dipenuhi, namun terdapat potensi peningkatan cost of borrowing.

Dalam memitigasi hal tersebut, dijelaskan DJPPR akan melakukan liabilities management (debt switch and buyback), memaksimalkan penerbitan SBN di Kuartal III-IV. Kemudian memanfaatkan dukungan BI sebagai standby buyer untuk memperoleh pembiayaan yang efisien dan berkoordinasi dengan kreditur pinjaman.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All