Wow! SBN Pemerintahan Jokowi Paling Banyak Dipegang BI & Bank

Jakarta, CNBC Indonesia - Surat Berharga Negara atau SBN pemerintah Indonesia paling banyak dipegang oleh Bank Indonesia dan Bank BUMN. Hal ini terungkap dari data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.

Berdasarkan data total utang pemerintah terakhir per 30 April 2024 yang sebesar Rp 8.338,43 triliun, mayoritas memang berasal dari penerbitan SBN sebesar Rp 7.333,11 triliun, sisanya berasal dari pinjaman yang sebesar Rp 1.005,32 triliun.

Khusus untuk SBN, terdiri dari penerbitan berdenominasi rupiah sebesar Rp 5.899,2 triliun, dan berdenominasi valuta asing atau valas Rp 1.433,90 triliun. Adapun pinjaman mayoritas berasal dari pinjaman luar negeri Rp 969,28 triliun, dan pinjaman dalam negeri Rp 36,04 triliun.

Sementara itu, persentase posisi kepemilikan SBN rupiah yang diperdagangkan, mayoritas dipegang oleh Bank Indonesia sebesar 21,34%, lalu bank pemerintah atau bank BUMN 22,91% dan bank swasta hanya 1,62%.

Baca: Utang Jatuh Tempo Bengkak di Era Prabowo 2025-2028, Tembus Rp3.125 T

Sisanya dipegang oleh non bank, dengan porsi terbesar oleh asuransi 18,76%, non residen termasuk pemerintah dan bank sentral asing 13,77%, dan lain-lain 10,08%. Reksa dana hanya 3,11% dan dana pensiun 8,42%.

Untuk persentase kepemilikan SBN rupiah oleh Bank Indonesia atau BI itu pun tidak mengalami perubahan dari catatan bulan sebelumnya, sebab pada 28 Maret 2024 persentasenya 21,34%. Namun, dibanding 29 Februari 2024 naik karena saat itu hanya 20,75%.

Sedangkan persentase kepemilikan bank BUMN terus turun, karena pada saat periode 29 Februari 2024 mencapai 23,59%, dan pada 28 Maret 2024 menjadi sebesar 23,15%. Adapun bank swasta kepemilikannya stagnan di kisaran 1,6% pada periode itu.

Besarnya kepemilikan bank terhadap SBN ini pun sebelumnya telah mendapat perhatian khusus Presiden Joko Widodo pada akhir tahun lalu.

Baca: Menyedihkan! Asing Cuma Tertarik pada "Jualan" BI, SBN-Saham Gak Laku

Dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2023, Rabu (29/11/2023) ia mengatakan, kecenderungan bank beli SBN membuat peredaran uang di sektor riil seret membuat penyaluran kredit atau pembiayaan tersendat.

"Saya mendengar dari banyak pelaku usaha, kelihatannya peredaran uang makin kering. Jangan-jangan terlalu banyak yang dipakai untuk beli SBN (Surat Berharga Negara) atau SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia) atau SVBI (Sekuritas Valas Bank Indonesia), sehingga yang masuk ke sektor riil jadi berkurang," ujar Jokowi saat itu.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pun telah meminta bank segera mengikuti perintah Presiden Joko Widodo. Hasilnya, per April 2024 pertumbuhan kredit sebesar 13,09% secara tahunan (yoy). Angka pertumbuhan tersebut merupakan rekor tertinggi sejak Oktober 2018.

"Pesan kami para perbankan kalau ditambah likuiditas, seperti pesan Pak Presiden tolong itu disalurkan kepada kredit," kata Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI).

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bank Dunia Ungkap Ada Efek Samping SRBI Buat 'Kantong' Pemerintah