Ini Pendapat Ekonom Soal DP 0% Rumah dan Mobil, Setuju?

Lidya Julita S. & Cantika Adinda, CNBC Indonesia

19 February 2021 15:45

[THUMB] Mobil & Rumah 0% — Foto: Arie Pratama

Jakarta, CNBC Indonesia - Sepaket kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, khususnya di sektor otomotif dan perumahan. Kepala Ekonom Bank BCA David Sumual menilai kebijakan tersebut tidak terbatas hanya pada kedua sektor yang dituju namun juga sektor terkait lainnya.

"Jadi dampak multiplier-nya yang kita harapkan bisa bergulir," ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (19/2/2021).

Menurut David, pemulihan ekonomi sudah mulai terlihat, ditandai dengan peningkatan pada transaksi bisnis ritel. Artinya permintaan dari masyarakat sudah mulai ada peningkatan meskipun belum terlalu signifikan.

"Dengan kebijakan ini, artinya bisa efektif, tidak dari sisi mobilnya aja, karena melibatkan banyak sektor, dari manufaktur, dealer, juga termasuk sektor keuangan, asuransi, multifinance, dan sebagainya," jelas David.

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menganggap kebijakan tersebut hanya untuk segmen tertentu. Misalnya kebijakan DP 0% untuk KPR, harga rumah masih terlalu tinggi dan bunga perbankan yang belum turun signifikan.

Di sisi lain perbankan menjadi lebih berhati-hati menyalurkan kredit. Sehingga menghindari risiko lonjakan Non-Performing Loan (NPL).

"Bank juga tentu akan lebih selektif dalam memilah kredit karena mereka tidak mau mengambil resiko seperti misalnya menyalurkan kredit yang pada ujungnya berpotensi menjadi NPL," kata Yusuf.

Menurut Ekonom Indef Bhima Yudhistira, regulator harusnya berfokus pada meningkatkan daya beli masyarakat terlebih dahulu, bukan sebaliknya.

"Masalahnya kan ada di sisi daya beli masyarakat. Jadi dibandingkan BI berikan DP 0% sebaiknya dorong Pemerintah perbesar dulu dana perlindungan sosial dan tangani pandemi dengan baik. Baru daya beli naik, otomatis masyarakat beli kendaraan baru," kata Bhima.

Pilihan Redaksi