Perombakan Kewenangan OJK Awasi Bank Masuk Prolegnas 2021?
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah, DPR, dan DPD RI mengusulkan sebanyak 38 rancangan undang-undang (RUU) masuk di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Salah satunya terdapat RUU Bank Indonesia.
Dari dokumen daftar usulan RUU Prioritas Tahun 2021 yang diterima CNBC Indonesia, Rabu (25/11/2020), dari 38 RUU sebanyak 26 RUU merupakan usulan DPR RI, 10 RUU usulan Presiden dan 2 RUU merupakan usulan dari DPD RI.
RUU Bank Indonesia merupakan usulan yang disampaikan oleh DPR. Dalam dokumen tersebut tertulis bahwa RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia ini, naskah akademik dan RUU nya akan disiapkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Akhir Agustus lalu, Baleg DPR RI sudah mulai menyusun revisi dari UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Dalam revisi ini, salah satu yang akan dilakukan adalah memindahtangankan pengawasan perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada BI.
Tim Ahli Baleg menyebutkan, dalam pasal 34 UU 23/1999 ditetapkan bahwa pengawasan bank berada di tangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga dalam revisi ini hal tersebut akan diubah.
"Dalam pasal 34, ada pengalihan perubahan kewenangan kekuasaan. Yang sebelumnya pengawasan bank dilakukan OJK, maka sesuai rancangan UU ini dialihkan menjadi tetap kewenangan Bank Indonesia," ujar tim ahli Baleg, Senin (31/8/2020).
Tim Ahli Baleg menyebutkan, setelah diubah maka pasal 34 ini nantinya akan menjadi pasal 31 ayat 1 yang isinya mengenai pengembalian kewenangan OJK terkait bank kepada BI. Batas waktu pengembalian maksimal 3 tahun.
"Tugas mengawasi bank yang selama ini dilakukan oleh OJK dialihkan kepada Bank Indonesia. Pengalihan tugas mengawasi bank sebagaimana dimaksud pada ayat satu dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2023," kata tim ahli.
Adapun proses pengembalian kewenangan ini dilakukan secara bertahap setelah memenuhi semua persyaratan. Persyaratan yang ditetapkan mulai dari anggaran, struktur organisasi hingga berbagai peraturan pelaksana berupa perangkat hukum.
"Semua harus dilaporkan kepada DPR RI," kata tim Baleg.
NEXT>>Seruan Politisi Bubarkan OJK
