Omnibus Law UU Sektor Keuangan: BI hingga OJK Bakal Dirombak!

Market - Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
27 November 2020 09:50
Peresmian Penggunaan Barang Milik Negara Di Lot-1 SCBD Jakarta Untuk Pembangunan Gedung Kantor Pusat OJK 'Indonesia Financial Center'. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menginisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Sektor Keuangan. Beleid tersebut yakni RUU tentang Penanganan Permasalahan Perbankan, Penguat Koordinasi dan Penataan Ulang Kewenangan Kelembagaan Sektor Keuangan.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, draf RUU Omnibus Law tentang Perbankan dan Sektor Keuangan sudah diterima oleh Baleg.

Kendati demikian, kata Supratman draf RUU tersebut belum diagendakan untuk diharmonisasi. Pasalnya RUU Omnibus Law Perbankan dan Sektor Keuangan ini diusulkan juga oleh pemerintah.


"Sudah [drafnya diterima Baleg]. Tapi belum diagendakan untuk diharmonisasi [dengan usulan pemerintah]. Menunggu penetapan Prolegnas," jelas Supratman kepada CNBC Indonesia, Kamis (27/11/2020). 

CNBC Indonesia telah menerima RUU tersebut Kamis kemarin. Secara garis besar, RUU tersebut berisi tentang pengawasan perbankan secara terpadu, tindak lanjut pengawasan bank, penanganan permasalahan bank, penataan ulang kewenangan kelembagaan dan sanksi.

Melalui RUU tersebut disebutkan, pemerintah dan otoritas terkait dibuat sebuah Forum Pengawasan Perbankan Terpadu.

Forum tersebut bertujuan untuk menyelenggarakan pengawasan terpadu melalui koordinasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Ketiga otoritas tersebut, ditugaskan untuk menyepakati kondisi Bank dan merumuskan rekomendasi kebijakan penanganan permasalahan bank. Keanggotaan forum tersebut terdiri dari Dewan Komisioner OJK, Dewan Gubernur BI, Dewan Komisioner LPS, dan Sekretaris KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan).

Adapun dalam Pasal 4 RUU tersebut, Forum itu bertugas :


a.melaksanakan koordinasi dalam rangka pengawasan Bank secara terpadu;

b.merumuskan dan menetapkan indikator dan metodologi penilaian kondisi Bank dengan menggunakan data dan informasi dalam sistem data dan informasi sektor keuangan terintegrasi, termasuk dengan pendekatan proyeksi (forward looking);

c.melakukan analisis, menilai, dan menyepakati hasil penilaian kondisi Bank yang ditengarai memiliki permasalahan Bank;

d.memastikan terbangunnya sistem data dan informasi sektor keuangan terintegrasi antara OJK, Bank Indonesia, dan LPS;

e.melakukan rekonsiliasi data dan informasi sektor keuangan termasuk kondisi Bank yang ditengarai memiliki permasalahan Bank;

f.menelaah, mengevaluasi, dan melakukan sinkronisasi peraturan yang ditetapkan oleh OJK, Bank Indonesia, dan LPS yang terkait dengan penanganan permasalahan Bank; dan

g.memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisioner OJK sebagai pertimbangan untuk penetapan Bank Sistemik, setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan LPS dan penetapan status pengawasan Bank.

Dalam RUU tersebut juga dimasukkan skema pemeriksaan bersama. OJK dapat bekerjasama dengan BI dan LPS untuk melakukan pemeriksaan bersama.

Lebih jauh, terdapat juga penanganan Bank Sistemik di mana OJK menetapkan bank sistemik.

Status pengawasan bank pun berubah menjadi 3 yakni Bank Dalam Pengawasan Normal, Bank Dalam Penyehatan, dan Bank Dalam Resolusi.

NEXT>>Kewenangan LPS, OJK, dan BI Dirombak

Kewenangan OJK, BI, dan LPS Dirombak
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading