Ganti Rugi Rp16,8 T, Benny Tjokro-Heru Dituntut Seumur Hidup

Jakarta, CNBC Indonesia - Sidang kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) berlanjut dengan pembacaan tuntutan terhadap dua terdakwa yakni Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro alias Bentjok dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat.

Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis malam (15/10/2020), usai keduanya sembuh dari Covid-19, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutan.

Sebagai informasi sidang ini berlangsung hingga pukul 23.00 WIB, tadi malam.

JPU menyatakan, terdakwa Benny Tjokrosaputro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama.

Ini sesuai dalam Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Baca: 4 Terdakwa Divonis Bui Seumur Hidup, Ini Reaksi Kejagung

Menghukum terdakwa dengan pidana seumur hidup dengan perintah terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara.

Membayar denda sebesar Rp 5 miliar, subsider selama 1 tahun kurungan.

Selain itu, Bentjok juga diminta membayar uang pengganti sebesar 6 triliun 78 miliar 500 juta (Rp 6,078 triliun).

"Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 bulan sesudah putusan pengadilan hukum maka harta benda disita oleh jaksa dan rela menjadi uang pengganti tersebut," kata JPU dalam pembacaan tuntutan, Kamis malam (15/10).

"Jika terpidana dinyatakan bersalah dan dihukum selain seumur hidup atau mati, serta terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar maka akan diganti dengan kurungan penjara selama 10 tahun."

Adapun tuntutan untuk Heru Hidayat yakni, menyatakan bahwa Heru Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Hal ini sebagaimana dalam dakwaan 1 primer Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Pasal 3 UU ayat 1 huruf C UU Nomor 15 tahun 2002 tentang TPPU.

Selain itu, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heru Hidayat dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana denda sebesar Rp 5 miliar, subsider selama 1 tahun kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan.

Membayar uang pengganti sebesar 10 triliun 728 miliar 783 juta 375 ribu rupiah (Rp 10,728 triliun).

Jika terdakwa Heru Hidayat tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 bulan sesudah putusan pengadilan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dalam menutupi uang pengganti tersebut.

Bila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda pengganti maka diganti pidana selama 10 tahun.

"Hal yang memberatkan, yakni tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi, lalu kerugian negara yang sangat besar 16 triliun 877 miliar 283 juta 375 ribu rupiah, dan terdakwa tidak akui perbuatannya," kata JPU, dalam pembacaan tuntutan.

Adapun besaran ganti rugi di tuntutan akhir Heru sebesar Rp 10,728 triliun itu lebih tinggi dari tuntutan pada saat pembacaan awal oleh JPU.

Sebelumnya, dalam pembacaan tuntutan di awal, JPU meminta keduanya, Heru dan Bentjok, harus mengembalikan uang kerugian negara yang telah mencapai triliunan rupiah yakni mencapai Rp 12,157 triliun, masing-masing sebesar Rp 6,078 triliun.

"Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat telah diperkaya sebesar 12 triliun 157 miliar. Untuk itu terdakwa Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat harus mengganti kerugian negara tersebut masing-masing 6 triliun 78 miliar 500 juta," kata JPU.

Dengan perubahan angka ganti rugi Heru yang mencapai Rp 10,728 triliun, ditambah ganti rugi oleh Bentjok Rp 6,078, maka jumlah ganti rugi keduanya mencapai Rp 16,81 triliun.

Jumlah ini sama dengan total potensi kerugian negara berdasarkan hitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yakni Rp 16,81 triliun.

Sebelumnya pada 12 Oktober lalu, sudah dibacakan tuntutan kepada empat terdakwa Jiwasraya lainnya dengan pidana maksimal, yakni penjara seumur hidup.

Baca: Wamen BUMN & Bos BTN Sambangi Kejagung, Bahas Jiwasraya-BTN

Pertama, mantan Direktur Utama Jiwasraya, Hendrisman Rahim, diputus bersalah telah melakukan korupsi dengan memperkaya diri dan Benny Tjokro dkk senilai Rp 16 triliun dan dihukum seumur hidup.

Kedua, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya, Hary Prasetyo, juga divonis hukuman penjara seumur hidup.

Ketiga, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Syahmirwan, divonis penjara seumur hidup karena bersalah dalam skandal korupsi Jiwasraya.

Vonis terhadap Syahmirwan lebih berat dari tuntutan JPU sebelumnya, yakni pidana penjara selama 18 tahun dan denda senilai Rp 1 miliar.

Keempat, Joko Hartono Tirto, Direktur PT Maxima Integra, dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam dakwaan primer dan dihukum dengan pidana penjara selama seumur hidup.

Tak hanya itu, dalam kasus Jiwasraya, Kejagung juga menetapkan satu pejabat Otoritas Jasa Keuangan dan 13 perusahaan manajer investasi (MI) sebagai tersangka. Kemudian bertambah lagi satu tersangka yakni Direktur Utama PT Himalaya Energi Perkasa, Piter Rasiman.

Baca: Skandal Jiwasraya, Kejagung Cecar Ex Bos Asabri hingga Broker

(tas/tas)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article 4 Divonis Seumur Hidup, Bentjok & Heru Harus Lebih Berat?