Tiba-tiba DPR Panggil 4 Bos BUMN Farmasi, Bahas Apa nih?

Monica Wareza, CNBC Indonesia

05 October 2020 11:50

Sri Mulyani di Sidang Paripurna DPR (CNBC Indonesia/Cantika Dinda) — Sidang Paripurna DPR (CNBC Indonesia/Cantika Dinda)

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Holding BUMN Farmasi untuk membahas rencana investasi dan operasional empat perusahaan BUMN farmasi sepanjang tahun ini.

Dana investasi perusahaan di sektor ini dinilai menjadi salah satu indikator pemulihan ekonomi nasional (PEN) usai pandemi Covid-19.

Pimpinan RDP Komisi VI Mohamad Haekal mengatakan belanja modal (capital expenditure/capex) dan biaya operasional (operational expenditure/opex) BUMN diharapkan bisa mendorong kinerja perusahaan tahun ini.

"Capex salah satu indikator kinerja BUMN dan kontribusi BUMN dalam memberikan dukungan PEN. Opex menjaga kelangsungan aset dan menjamin aktivitas perusahaan," kata Haekal saat membuka RDP, Senin (5/10/2020).

Baca:

Sama-sama Jual Obat Corona, Apa Beda Punya KAEF, INAF & KLBF?

Selanjutnya, investasi perusahaan tahun ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk dividen, pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun ini.

Adapun dividen 2020 diperkirakan hanya bisa disetor setengah dari target tahun ini.

Komisi VI juga meminta perusahaan farmasi BUMN ini untuk melaporkan hal-hal apa saya yang telah dilakukan perusahaan untuk pengadaan obat-obatan dan vaksin Covid-19.

Saat ini Holding BUMN Farmasi dipimpin oleh PT Bio Farma (Persero) dengan anak usaha PT Kimia Farma Tbk (KAEF), PT Indofarma Tbk (INAF), dan anak usaha Kimia Farma yakni PT Phapros Tbk (PEHA).

Rapat ini dihadiri oleh 29 anggota parlemen Komisi VI, Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir, Direktur Utama Kimia Farma Verdi Budidarmo, Direktur Utama Indofarma Arief Pramuhanto dan Direktur Utama Phapros Hadi Kardoko.