Usai Dapat Dana Rp 5 T, Bank BTN Rilis Obligasi Rp 1,5 T

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) bakal menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 dengan nilai pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1,5 triliun. Seluruh dana hasil penerbitan surat utang ini akan digunakan perusahaan sebagai sumber pendanaan dalam penyaluran kredit.

Berdasarkan prospektus yang dirilis perusahaan, obligasi ini merupakan tahap pertama dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) IV Bank BTN tahun 2020 dengan target dana yang dihimpun senilai Rp 8 triliun.

Rencananya pada tahap pertama ini akan diterbitkan dalam tiga seri berbeda dengan panjang tenor bergaris. Selama 370 hari untuk seri A, tiga tahun untuk seri B dan lima tahun untuk seri C. Namun belum ditentukan besaran kuponnya.

"Dana yang diperoleh dari hasil emisi Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan sebagai sumber pembiayaan kredit," tulis manajemen BTN dalam prospektus tersebut.

Baca: Jatuh Tempo Senin Depan, Perumnas di Ambang Gagal Bayar Lagi!

Perusahaan akan mulai menawarkan obligasi mulai hari ini hingga 23 Juli 2020 mendatang dan ditargetkan untuk mendapatkan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 4 Agustus 2020. Masa penawaran umum akan dilaksanakan pada 6-7 Agustus 2020 dan masa penjatahan pada 10 Agustus.

Pencatatan surat utang ini di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditargetkan pada 13 Agustus 2020.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan untuk Wali Amanatnya adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR).

Ekspansi kredit

Terkait dengan alokasi penyaluran kredit dari dana yang ditempatkan pemerintah sebesar Rp 30 triliun di bank BUMN, BTN merupakan salah satu bank yang memperoleh dana simpanan dengan porsi sebesar Rp 5 triliun.

Salah satu kewajiban perusahaan dengan dana tersebut adalah untuk menggenjot penyaluran kredit hingga tiga kali lipat dari jumlah dana tersebut.

Direktur Utama BTN Pahala N. Mansury mengatakan komitmen perseroan pada tahun ini adalah kredit tumbuh positif dengan penempatan dana dari pemerintah ini.

"Sama dengan yang disampaikan, kami di BTN komitmen di 2020 kredit kami akan tumbuh positif dan dengan penempatan dana pemerintah, 3 bulan kita tumbuh 3x," katanya dalam konferensi pers di Bank Indonesia, Rabu (1/7/2020).

Manajemen BTN pun optimistis penempatan uang negara Rp 5 triliun akan membuat ekspansi kredit tembus Rp 30 triliun hingga akhir tahun ini. Namun jika hanya hingga September 2020 ekspansi kredit yang bisa disalurkan BTN mencapai Rp 15 triliun.

"Segmen bisnis yang disalurkan dari uang negara untuk KPR subsidi, KPR nonsubsidi, kredit konstruksi dan kredit ke BUMN," ujar Pahala, dalam keterangan resmi, Jumat (10/7/2020).

Pahala memaparkan, untuk bulan Juli hingga Desember 2020, sesuai rencana bisnis, dana penempatan pemerintah akan disalurkan untuk 68.500 unit atau setara dengan KPR subsidi senilai Rp 9,24 triliun, sementara untuk KPR non-subsidi akan terealisasi untuk 17.857 unit atau setara dengan Rp6,25 triliun.

Adapun kredit konstruksi rencananya akan disalurkan sebesar Rp 5,485 triliun dan kredit ke BUMN senilai Rp9,05 triliun, sehingga total penyaluran kredit bulan Juli hingga Desember 2020 mencapai 86.357 unit senilai Rp 30 triliun.

Untuk realisasi hingga 7 Juli 2020, lanjut Pahala, BTN sudah menyalurkan kredit dari hasil penempatan dana pemerintah mencapai Rp1,6 triliun.

Dari jumlah tersebut terdiri dari KPR subsidi sebesar Rp 425 miliar, KPR nonsubsidi Rp 703 miliar, kredit konstruksi dan lainnya Rp 476 miliar serta kredit ke BUMN Rp5 miliar.

Baca: Joss! Mendadak Tajir, Beli Saham BRI Syariah Cuan 55% Sepekan

"Hingga awal Juli ini KPR subsidi mencapai 3.079 unit dan KPR nonsubsidi 1.609 unit," jelas Pahala.

Lebih lanjut Pahala menuturkan, ada beberapa tantangan dan kendala dalam melakukan ekspansi kredit tahun ini. Pertama, pemberian kredit dilakukan secara selektif agar risiko kredit terkendali sehingga non performing loan (NPL) dapat diturunkan.

Kedua, PHK dan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) membuat penurunan daya beli masyarakat sehingga alokasi pendapatan diprioritaskan untuk kebutuhan pokok dibanding untuk membeli rumah.

Ketiga, keuntungan yang diperoleh developer menurun dan keempat pemasaran kredit lebih luas kepada ekosistem perumahan seperti mitra bisnis developer.

Baca: Mau Cuan Dividen Sritex Rp 20 M? Monggo Cek Jadwalnya

(tas/tas)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Dirut Baru, Saham BBTN Kok Lemes tapi Banyak Diborong Asing