Bos Taksi Express Buka-bukaan, Utang hingga Ancaman Pailit!

Monica Wareza, CNBC Indonesia

04 July 2020 14:40

Foto: Taksi Express (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten pengelola taksi Express, PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) tengah menghadapi tekanan cukup berat. Selain beban utang yang menggunung, perseroan juga terimbas cukup besar dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan sejumlah wilayah sebagai dampak pandemi Covid-19.

Secara kinerja, perusahaan Grup Rajawali Corpora milik Peter Sondakh ini sebetulnya berhasil menekan kerugian di tahun lalu seiring dengan efisiensi yang dilakukan perusahaan.

Tapi tekanan akibat penghentian operasional perusahaan membuat manajemen kian memutar otak bagaimana bertahan. Tahun lalu, rugi bersih TAXI memang berkurang 67% menjadi Rp 275,50 miliar dari periode yang sama tahun 2018 yakni rugi bersih Rp 836,37 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan, pendapatan perusahaan turun drastis 44% menjadi Rp 134,25 miliar, dari 2018 yakni Rp 241,66 miliar. Beban pokok pendapatan berkurang menjadi Rp 293,92 miliar dari sebelumnya Rp 433,24 miliar.

Kepada manajemen Bursa Efek Indonesia (BEI), Direktur Utama Taksi Express Johannes BE Triatmojo pun menjelaskan secara detail program dan strategi perusahaan untuk tetap bertahan saat ini.

Baca:

Pieter Tanuri Bakal Suntik Rp 527 M, Saham Indomobil Ambles

Dia menjelaskan jenis kegiatan yang mengalami penghentian dan pembatasan operasional perusahaan di antaranya pembatasan operasional pada taksi reguler dan taksi premium baik di Jabodetabek maupun luar kota, pembatasan operasional pada layanan penyewaan kendaraan dan layanan limusin di Jakarta dan Bali, dan penghentian operasional pada layanan penyewaan bus di Jabetabek.

"Penghentian dan atau pembatasan operasional di atas terutama disebabkan oleh adanya pemberlakuan PSBB dan penurunan permintaan atas layanan transportasi umum," katanya, dalam keterbukaan informasi, Jumat (3/7/2020).

"Hingga kini kondisi penghentian dan atau pembatasan operasional ini masih berlangsung untuk segmen-segmen usaha perusahaan dan entitas anak baik di Jabetabek maupun luar kota," jelasnya.

Selain itu, dia menjelaskan terjadi penurunan karyawan dari 471 karyawan pada Desember 2019 menjadi 390 karyawan saat ini.

Penurunan jumlah karyawan merupakan bagian dari penyelesaian atas masa kontrak karyawan yang sejalan dengan pembenahan atau restrukturisasi internal perseroan yang dilakukan melalui konsolidasi operasi baik di kantor pusat maupun pool, sehubungan dengan kondisi bisnis yang menurun sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

"Sejumlah 390 karyawan perseroan terkena dampak selain PHK yakni pemotongan gaji karyawan sebesar 40% dari total gaji per bulan yang diperkirakan akan berlangsung hingga periode yang belum dapat ditentukan saat ini," kata mantan Chief Operation Officer PT DartMedia ini.

Terkait dengan utang, utang obligasi perseroan adalah sebesar Rp 578,9 miliar, merupakan salah satu bagian dari kewajiban keuangan jangka pendek per Desember 2019.

Kewajiban jangka pendek perseroan per Maret 2020 adalah Rp 681,9 miliar, merujuk pada laporan keuangan interim perseroan yang disampaikan pada 30 Juni 2020.

Sebagian besar kewajiban TAXI per 31 Maret 2020 terdiri dari utang obligasi Rp 549,1 miliar dan utang bunga tertunggak dan denda sebesar Rp 90 miliar, merujuk pada hasil restrukturisasi obligasi, serta utang pajak sebesar Rp 5,8 miliar dan utang jangka pendek kepada pihak ketiga sebesar Rp 37 miliar.

"Kewajiban keuangan tersebut merupakan kewajiban jangka pendek perseroan pada periode 31 Maret 2020 yang pemenuhannya tetap berjalan hingga saat ini dan dilakukan berdasarkan ketentuan restrukturisasi obligasi dengan penjualan aset jaminan dan kesepakatan pemenuhan kewajiban perusahaan dengan pihak ketiga," katanya.

Ancaman Pailit

Perseroan juga telah menerima Surat Panggilan Sidang Perkara Gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada 30 Juni 2020.

Gugatan ini berkaitan dengan permohonan PKPU yang diajukan Ny. H Asma terhadap perseroan melalui surat nomor 37/PAS/10-VI/2020 tertanggal 10 Juni 2020 yang diterima oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal yang sama.

Baca:

Kookmin Incar 67% Saham Bukopin, Bosowa: Harus Izin RUPS

"Sidang Pertama Perkara Gugatan PKPU tersebut telah dilakukan pada 2 Juli 2020. Dapat kami sampaikan bahwa perseroan akan selalu menghormati dan mematuhi proses hukum yang akan dijalani," kata eks Senior Vice President Operation di PT Mobile Coin Asiadari ini.

Dia mengatakan, sebagai bagian dari usaha perseroan yang berkesinambungan untuk menghadapi dan mengelola kondisi-kondisi ekonomi dan bisnis saat ini, perseroan secara konsisten mengupayakan langkah-langkah yang telah dan akan diimplementasikan secara berkelanjutan.

Beberapa langkah di antaranya melanjutkan program pengurangan utang obligasi perseroan dengan penjualan aset non-core dan non-produktif.

"Melanjutkan program-program efisiensi biaya dan menerapkan kebijakan anggaran yang ketat baik di bagian operasi maupun kantor pusat, melalui penyesuaian jumlah karyawan dan konsolidasi operasi serta penutupan sejumlah pool yang tidak aktif," katanya.

Selain itu, perseroan akan terus fokus untuk meningkatkan kinerja melalui peningkatan produktivitas dan utilitas armada dan pengemudi.

"Perseroan akan terus melakukan program training dan coaching kepada pengemudi sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kebersihan armada."