Dinyatakan Bersalah soal Tarif, Garuda Ikut Putusan KPPU

Market - tahir saleh, CNBC Indonesia
26 June 2020 08:10
Airbus A330-900 Garuda Indonesia (Airbus)

Jakarta, CNBC Indonesia - Garuda Indonesia Group yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dan anak usahanya, PT Citilink Indonesia, dinyatakan bersalah dalam putusan Komisi Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia karena telah melanggar Pasal 5 UU Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Meski demikian, dalam putusan KPPU tertanggal 23 Juni 2020, Garuda dan Citilink Indonesia tidak terbukti bersalah telah melanggar Pasal 11 UU Nomor 5/1999, yaitu larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan kartel.

Ada tiga petitum keputusan dari KPPU dalam perkara nomor 15/KPPU-I/2019 tanggal 23 Juni 2020, yakni:


1. Menyatakan Para Terlapor (Garuda dan anak usahanya PT Citilink Indonesia) terrbukti bersalah telah melanggar Pasal 5 UU Nomor 5/1999.

2. Menyatakan Para Terlapor tidak terbukti bersalah telah melanggar Pasal 11 UU Nomor 5/1999, yaitu larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan kartel.

3. Memerintahkan kepada Para Terlapor untuk memberitahukan secara tertulis setiap kebijakan yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar konsumen dan masyarakat sebelum kebijakan tersebut diambil.

Direktur Human Capital Garuda Indonesia Aryaperwira Adileksana mengatakan berdasarkan petitum putusan yang ketiga tersebut, maka KPPU memberikan sanksi administratif kepada Garuda dan Citilink berupa kewajiban pelaporan secara tertulis terkait dengan setiap kebijakan yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar konsumen, dan masyarakat, sebelum kebijakan tersebut diambil.

"Sanksi ini tidak mempengaruhi kegiatan operasional, hukum, dan kondisi keuangan atau kelangsungan usaha perseroan dan Citilink," katanya, dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis malam (25/6/2020).

"Berdasarkan putusan tidak terdapat sanksi lainnya yang dikenakan kepada Garuda dan Citilink ,termasuk sanksi berupa denda yang harus dibayarkan oleh perseroan dan Citilink atas putusan tersebut," jelasnya lagi.

Putusan KPPU tersebut merupakan tindaklanjut dari penelitian dan pemeriksaan KPPU terhadap kebijakan penentuan harga tiket penerbangan sejumlah maskapai penerbangan nasional yang dilakukan pada pertengahan tahun 2019.

Sebelumnya, sebanyak 7 maskapai penerbangan dianggap melakukan kartel harga tiket penerbangan. Hal ini berdasarkan keputusan KPPU dalam Perkara Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999.

Pada sidang putusan, Selasa (23/6) KPPU memutuskan bahwa seluruh terlapor secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran atas Pasal 5 dalam jasa angkutan udara. Terlapor yaitu Garuda Indonesia (Terlapor I); PT Citilink Indonesia (Terlapor II); PT Sriwijaya Air (Terlapor III); PT NAM Air (Terlapor IV); PT Batik Air (Terlapor V); PT Lion Mentari (Terlapor VI); dan PT Wings Abadi (Terlapor VII).

Pasal 5 UU tersebut menyebutkan:

1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:

a.suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau

b.suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Adapun Pasar 11 menyebukan, "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat."


[Gambas:Video CNBC]

(tas/hps)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading