Internasional
Wah! HSBC & Standard Chartered Dikecam Investornya, Kok Bisa?
tahir saleh, CNBC Indonesia
11 June 2020 07:14
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemegang saham utama di dua bank global yakni HSBC dan Standard Chartered (Stanchart) mendapat kecaman dari para investornya lantaran kedua bank ini diketahui mendukung undang-undang keamanan nasional baru yang kontroversial di Hong Kong di tengah panasnya hubungan AS-China.
Dalam sebuah ultimatum yang jarang dilakukan investor, Aviva Investors, pemegang saham yang masuk 20 besar di dua bank global ini mengatakan bahwa mereka tidak nyaman dengan dukungan publik HSBC dan Stanchart terhadap UU yang diusulkan tersebut, mengingat kurangnya detail soal bagaimana jasa keuangan akan beroperasi pascapenerapan UU tersebut.
Aviva Investors setidaknya memiliki dana investasi hampir mencapai 800 juta poundsterling atau setara dengan dengan $ 1,02 miliar (Rp 14 triliun, asumsi kurs Rp 14.000/US$) dari saham mereka di dua bank tersebut. Aviva Group adalah perusahaan investasi yang didirikan tahun 1971 dan berbasis di London.
 Foto: Hong Kong Peringatan Hari Tiananmen. AP/Kin CheungHong Kong Peringatan Hari Tiananmen. AP/Kin Cheung |
Chief Investment Officer untuk saham di Aviva Investors, David Cumming, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa "jika perusahaan [baik HSBC maupun Stanchart] membuat pernyataan politik, mereka harus menerima tanggung jawab perusahaan yang mengikutinya," tegasnya dilansir, CNBC International, Kamis (11/6/2020).
"Akibatnya, kami mengharapkan kedua perusahaan untuk mengkonfirmasi bahwa mereka juga akan berbicara secara terbuka jika ada pelanggaran kebebasan demokrasi di masa depan yang terkait dengan undang-undang ini."
Baik HSBC maupun Standard Chartered menolak berkomentar ketika dihubungi CNBC pada Rabu kemarin.
Pada 28 Mei lalu, UU kontroversial ini disahkan oleh Kongres Rakyat Nasional China dan memantik kritik dari seluruh dunia. Pejabat senior AS dan pemerintah AS pun menuduh Beijing berusaha mengekang kebebasan dan otonomi Hong Kong dan rakyatnya.
Meskipun rincian implementasi secara praktis atas UU masih belum detail, pejabat China mengatakan RUU itu akan mengatur soal upaya pemisahan diri, campur tangan asing, dan tindakan terorisme. UU itu juga kian mendapat kritikan, meningkatkan kekhawatiran setelah meluasnya protes pro-demokrasi di wilayah administrasi khusus China itu selama setahun terakhir.
Baik HSBC dan Standard Chartered berkantor pusat di London tetapi menghasilkan sebagian besar keuntungan mereka di Asia.
Sementara itu, Sekretaris Negara AS Mike Pompeo mengatakan penandatanganan petisi untuk mendukung rancangan undang-undang keamanan nasional yang dilakukan oleh CEO HSBC Asia-Pasifik, Peter Wong, sebetulnya merupakan bentuk "kesetiaan" yang mendapat apresiasi dari pemerintah Beijing.
Dalam sebuah pernyataan Selasa, Pompeo pun menuduh HSBC membantu "taktik penindasan koersif" yang dilakukan China terhadap AS dan mengklaim Beijing menggunakan bisnis perbankab di China sebagai "pengaruh politik" terhadap London.
"Campur tangan CCP [Communist Party of China, Partai Komunis China] terhadap HSBC, khususnya, ini menjadi [semacam] peringatan," tambah Pompeo.
Kongres Rakyat Nasional China (NPC) sudah menyetujui proposal untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional baru untuk Hong Kong, pada Kamis (28/5/2020). Ini membuka jalan bagi legislasi itu difinalisasi dan diimplementasikan di kota.
Rincian undang-undang ini belum diketahui pasti. Namun mengutip South China Morning Post, UU ini berisi tujuh pasal yang menginginkan Hong Kong meningkatkan keamanan nasional bila diperlukan.
Undang-undang ini akan melarang semua upaya pengkhianatan, pemisahan diri, penghasutan dan subversi terhadap pemerintah pusat. Termasuk pencurian rahasia negara dan melarang organisasi atau badan politik Hong Kong menjalin hubungan dengan organisasi atau badan politik asing.
(tas/tas) Next Article Singapura Waspada Rush Money, Apa Kata Bos Stanchart?
Most Popular