Tanri Abeng Bandingkan Krisis 98 & Covid-19, Mana Terparah?

Market - Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
18 May 2020 16:58
Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng

Jakarta, CNBC Indonesia - Mantan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN, Tanri Abeng, menilai pandemi Covid-19 bisa berdampak pada krisis ekonomi. Dia lantas membandingkan situasi saat ini dengan yang terjadi ketika krisis tahun 1998 ketika dirinya menjadi Menteri BUMN pertama di Indonesia.

"Saya memandang begini, Covid-19 ini melahirkan krisis ekonomi. Jadi sebenarnya manajemennya harus berpola krisis. Krisis itu sense of urgency, makanya saya menarik kembali ke tahun 1998," kata Tanri Abeng dalam sebuah diskusi virtual bersama LP3ES, Senin (18/5/20).

Mantan Komisaris Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) ini memang menjabat Menteri BUMN era Presiden Soeharto, mulai 16 Maret 1998 - 20 Oktober 1999, saat terjadi krisis di Tanah Air.

Dia menjelaskan bahwa terbentuknya Kementerian BUMN pada 14 Maret 1998 tidak lepas dari situasi krisis saat itu. Pada mulanya tidak banyak yang menduga akan terjadi krisis di Indonesia.

Semua itu, katanya, bermula ketika terjadi depresiasi mata uang Thailand pada 1997. Pada Juli 1997, bahkan Menteri Keuangan Indonesia saat itu (Marie Muhammad, 17 Maret 1993-11 Maret 1998) masih sempat mengatakan jangan khawatir dengan krisis. Alasannya, kata Tanri Abeng, fundamental ekonomi Indonesia kuat.


"Tapi apa yang terjadi, bahwa pada Desember rupiah kita sudah terdepresiasi dari 2.400 ke 4.800 per dolar AS, bahkan separuh nilainya," kata mantan Komut PT Pertamina (Persero) ini.

Selanjutnya, pada Januari 1998, rupiah sudah terdepresiasi menjadi 10.300 per US$. Hal itu menunjukkan bahwa terkadang situasi krisis justru terjadi ketika para pemangku kepentingan tidak menyadarinya.

"Nah pada saat itulah Pak Harto sebagai Presiden bahwa ini kita sudah dalam keadaan krisis, lalu mengambil langkah langkah yang perlu untuk mengatasi krisis itu," bebernya.

Konkretnya, ia melanjutkan, pada 10 Januari 1998 itu Presiden Soeharto menandatangani kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Indonesia pada akhirnya memanfaatkan pinjaman siaga alias stanby loan senilai US$ 43 juta.

"Tapi pada hari yang sama Pak Harto juga membentuk dewan krisis yang namanya dewan pemantapan ekonomi dan keuangan. Diisi oleh lima menteri ekonomi dan ditambah penasehat Presiden," tuturnya.

Tanri Abeng bilang, tak masalah punya banyak utang karena Indonesia punya banyak perusahaan BUMN. Namun pada saat itu, perusahaan-perusahaan BUMN masih banyak tercecer di sejumlah kementerian.

"BUMN kan dikelola oleh 17 Kementerian dan dikelola secara birokrasi. Lalu saya mengatakan sebaiknya BUMN itu dikeluarkan dari 17 kementerian dan itu dibentuk holding company sehingga dia berpola korporasi tidak lagi birokrasi. Sebelum itu sebenarnya sudah ada PP nomor 12 tahun 1998 yang akan mengalihkan 159 BUMN itu ke menteri keuangan," urainya.


Langkah-langkah Soeharto itu menurutnya merupakan tindakan di masa krisis. Hal ini juga perlu dilakukan dengan mempertimbangkan situasi sekarang.

"Saya justru khawatir dampak dari Covid-19 ini kepada ekonomi. Karena kita tidak tahu persisnya, kapan Covid-19 ini akan berakhir dan kapan sektor produksi akan kembali aktif dan memberi kontribusi kepada ekonomi kita," ucapnya.


[Gambas:Video CNBC]


(tas/tas)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading