Ultimatum Jokowi: Hati-hati Longgarkan PSBB!

Market - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
13 May 2020 09:04
Presiden Joko Widodo (BPMI Setpres/Rusman)
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas dengan topik evaluasi pelaksanaan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) via konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Sampai dengan saat ini, sudah ada empat provinsi dan 72 kabupaten/kota yang melaksanakan PSBB. Di luar itu, ada juga provinsi dan kabupaten/kota yang menerapkan PSBB tapi menerapkan cari lain yang dinilai berhasil menekan penyebaran virus corona baru penyebab Covid-19.

"Yang pertama, kita ingin ada sebuah evaluasi yang detail pada provinsi, kabupaten dan kota mengenai data tren penambahan atau penurunan kasus positif baru di setiap daerah baik yang menerapkan PSBB maupun tidak," ujar Jokowi.

Menurut dia, data kasus baru sebelum dan sesudah PSBB dilaksanakan bervariasi dan berbeda di tiap-tiap daerah.


"Ada daerah yang penambahan kasus barunya mengalami penurunan secara gradual, konsisten namun tidak transisi. Tapi ada juga daerah yang penambahan kasus barunya turun tetapi juga belum konsisten dan fluktuatif. Juga ada daerah yang kasusnya tidak mengalami penambahan, seperti sebelumnya PSBB ini juga. Hal-hal seperti ini perlu digarisbawahi ada apa, kenapa," kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyinggung perihal pelonggaran PSBB. Menurut dia, pelonggaran itu akan dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Semuanya akan dilakukan berdasarkan data-data di lapangan.

"Hati-hati mengenai pelonggaran PSBB," ujar Jokowi.

Seperti diketahui, Pemerintah telah memilih PSBB sebagai langkah untuk membendung penyebaran virus corona baru penyebab Covid-19. Pilihan itu diperkuat dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.

Menko Polhukam Mahfud MD (CNBC Indonesia/Cantika Dinda)Foto: Menko Polhukam Mahfud MD (CNBC Indonesia/Cantika Dinda)
Menko Polhukam Mahfud MD (CNBC Indonesia/Cantika Dinda)

Namun, setelah dilakukan evaluasi, pemerintah bersiap melakukan modifikasi terhadap PSBB. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

"Kita tahu ada keluhan ini sulit keluar, sulit berbelanja dan sebagainya, sulit mencari nafkah dan sebagainya. Kita sudah sedang memikirkan apa yang disebut relaksasi PSBB," kata Mahfud saat siaran langsung melalui Instagram-nya @mohmahfudmd, Sabtu (2/5/2020

Selain itu, menurut Mahfud, relaksasi PSBB dipicu oleh kenyataan masyarakat yang terlalu dikekang akan stres. Stres, kata dia, akan membuat imunitas orang menurun sehingga dapat tertular virus corona baru penyebab Covid-19.


[Gambas:Video CNBC]






(tas/tas)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading