
Sederet Permintaan DPR ke BUMN Tangani Corona, Apa Saja?

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Komisi VI DPR RI pada Jumat ini melakukan rapat kerja secara virtual. Salah satu tema yang dibahas adalah dampak penyebaran virus corona (COVID-19) terhadap kinerja perusahaan BUMN dan langkah apa yang dilakukan kementerian untuk menanggulanginya.
Dalam kesimpulan rapat, Aria Bima sebagai pemimpin rapat menyampaikan beberapa poin yang menjadi permintaan dari parlemen kepada kementerian. Aria adalah Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan, dari daerah pemilihan Jawa Tengah V.
Pertama, parlemen meminta kepada Kementerian BUMN untuk menjadikan perusahaan BUMN sebagai salah satu bagian dalam menjaga perekonomian nasional.
Sebab, dalam beberapa skenario yang disampaikan perekonomian nasional dapat turun secara signifikan akibat pandemi ini.
"Kita berharap seperti data dari economic intelligence kalau sampai tidak terhindarkan terjadi outbreak ketiga harus disiapkan dan BUMN akan berdiri pada posisi depan untuk lebih memberi penguatan ekonomi nasional," kata Aria dalam rapat kerja virtual, Jumat (3/4/2020).
Selanjutnya, parlemen meminta kepada kementerian untuk memastikan ketersediaan vitamin C oleh perusahaan farmasi pelat merah, mengingat permintaan vitamin ini terbilang tinggi namun sudah sangat sulit ditemukan di pasaran dan harga tinggi.
BUMN farmasi yang menjadi arah ialah PT Bio Farma (Persero) yang memiliki anak usaha yakni PT Kimia Farma Tbk (KAEF), PT Indofarma Tbk (INAF), dan cucu usaha PT Phapros Tbk (PEHA).
Selain itu, ketersediaan masker non medis juga menjadi sorotan. DPR mengharapkan agar seluruh masyarakat Indonesia bisa menggunakan masker saat keluar dari rumah guna menghindari terjangkit virus ini.
Namun sayangnya ketersediaan masker di pasar saat ini sudah sangat langka sehingga tak semua orang bisa mendapatkannya.
"Jadi kami harap masker bisa diproduksi oleh BUMN dengan melibatkan pengusaha BKM dengan tetap menjaga kualitas dan produknya. Ini bisa jadi cara ekonomi bisa berputar," tegas Aria.
Anggota DPR lainnya yakni Muktaruddin dari Fraksi Golkar menegaskan BUMN juga harus hadir mengatasi situasi kelangkaan bahan pangan.
"Harga sembako sangat tinggi dan mulai langka oleh karena itu BUMN pangan disiapkan hadapi situasi ini, baik, buruk maupun sangat buruk, termasuk BUMN farmasi dan transportasi. Saya cek di Kimia Garma di Jakarta imbooss [obat herbal] saja sudah kosong di apotek, itu jadi perhatian biar mereka bisa pengadaan dikasih stimulus untuk kebutuhan 6 bulan ke depan," tegas anggota DPR dari dapil Kalimantan Tengah ini.
Selain itu, Amin dari Fraksi PKS menegaskan fokus DPR ialah mengenai proyek-proyek strategis pemerintah yang mesti terus dijalankan. Selain itu, anggota DPR dari dapil Jawa Timur IV itu juga menegaskan soal relaksasi yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal relaksasi restrukturisasi kredit bank dan lembaga pembiayaan (multifinance) diharapkan tidak dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu (moral hazard).
"Relaksasi dari Presiden jangan sampai dimanfaatkan pihak yang tidak berhak, perusahaan besar yang justru di masa krisis bangkit dan mengambil keuntungan. Butuh pengawalan agar kebijakan berjalan dengan semestinya. Proyek strategis tetap dijalankan, dengan karantina wilayah social distancing harus ditaatim supaya dalam pengerjaan proyek ini tidak menjadi penyebab menyebarnya virus."
Adapun Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas dari Fraksi Partai Demokrat menyoroti soal tertundanya pemberian penyertaan modal negara (PMN) kepada perusahaan BUMN.
"Saya dengar BUMN gak dikasih PMN, nanti gimana kalo mau beli surat utang. Saya ingatkan BUMN [bisa] bangkrut merugi jadi akhirnya ada keresahan pegawai BUMN dan ini mengganggu ekonomi Indoneisa. Kami sarankan utang BUMN direlaksasi dalam arti restrukturisasi, bukan hanya memberikan kemudahan [bagi BUMN] yang sudah bermasalah," tegas Ibas yang terpilih dari dapil Jawa Timur VII ini.
"Kalau bisa produksi masker dalam skala besar why not, ada 4 BUMN di kesehatan bisa dorong optimal dalam rangka persiapkan vitamin obat dan lain-lain."
"Karena di BUMN ada 35 rumah sakit, mengapa tidak jadi pilot project, banyak komplen karena [RS darurat corona] wisma atlet," kata putra kedua mantan Presiden SBY ini.
(tas/tas) Next Article Anggota DPR Sorot Saham Mitratel Hingga 'Penjualan' Kualanamu
