Anggota DPR Sorot Saham Mitratel Hingga 'Penjualan' Kualanamu

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Komisi VI DPR RI menyoroti sejumlah hal yang melibatkan BUMN beberapa waktu belakangan, mulai dari pelaksanaan aksi korporasi hingga langkah strategis BUMN yang dinilai membutuhkan pertimbangan lebih matang untuk dilakukan.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir yang disiarkan media sosial Komisi VI DPR RI, Kamis (2/12/2021).

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam dari Fraksi PDI Perjuangan menyebut pelaksanaan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) yang dilakukan oleh PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel baru-baru ini yang kurang menggembirakan.

"IPO untuk bisa mendapatkan pendanaan tanpa bunga sangat sehat untuk perbaikan BUMN yang ada. Tapi jangan sampai ada oligarki kepentingan di dalamnya, kepentingan orang hanya mencari keuntungan sesaat. Seperti kita lihat Mitratel kemarin di IPO tinggi tiba-tiba hari berikutnya turun," kata dia.

Baca: Benarkah Bandara Kualanamu Dijual ke India?

Nusron Wahid dari fraksi Golkar menyebut IPO Mitratel sebagai sebuah kegagalan dan terlalu percaya diri jika dibanding dengan pelaksanaan rights issue PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) beberapa waktu lalu.

"Ini perlu menjadi refleksi atas masa depan daripada masa depan dan rencana IPO yang lain nantinya," kata dia di kesempatan yang sama.

Nusron menyebut IPO ini bisa 'tidak berhasil' karena harga yang ditawarkan terlalu mahal jika dibandingkan dengan industri sejenis. Memang sebelumnya sempat terjadi akuisisi di perusahaan yang sama oleh asing. Namun hal ini berbeda karena akuisisi tersebut untuk menjadi pemegang saham pengendali, sedangkan MTEL hanya menawarkan 30% sahamnya saja untuk publik.

"Apakah perlu dievaluasi padahal ini salah satu IPO yang dianggap bakal blue chip. Saya ga bisa bayangkan rights issue Waskita itu kayak apa karena Waskita pasti secara buku lebih jelek daripada Mitratel," imbuhnya.

Nusron mengharapkan hal ini akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan aksi korporasi dari para BUMN lainnya seperti PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) dan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) ke depannya.

Baca: Ternyata Ini Tujuan Rights Issue Kimia Farma 2022

Hal lainnya yang juga disorot adalah pelepasan aset strategis negara, seperti halnya Bandara Internasional Kualanamu beberapa waktu lalu. Bandara yang dimiliki oleh PT Angkasa Pura 2 ini dilepas sebagian kepemilikannya atau 49% kepada GMR Airports, perusahaan milik India dengan skema joint operation untuk masa konsesi 25 tahun.

Herman Khaeron dari Fraksi Demokrat mengatakan aset dengan prospek yang baik seharusnya jangan dilepas kepada asing, melainkan harus dikelola dan dikembangkan sendiri.

"Jangan kemudian yang memiliki prospek bisa menjadi buffer airport-nya Changi dan KLIA [Kuala Lumpur International Airport] kemudian prospek pendapatan itu dikuasi oleh pihak mereka," terang dia.

Baca: Ngeri, Erick Thohir: Dana Pensiun BUMN Jadi Tempat Korupsi!

Nusron juga memberikan tanggapan untuk transaksi tersebut. Namun dia menilai perlu ditegaskan mengenai berapa target pendapatan dan jumlah penumpang dalam satu tahun yang bisa didapatkan dari kerja sama tersebut.

Kata dia, jangan sampai skema Build Operate Transfer (BOT) yang dijanjikan untuk bandara ini kembali mengulang permasalahan yang terjadi pada PT Jakarta International Container Terminal (JICT) yang merupakan milik PT Pelabuhan Indonesia dengan Hutchison Port.

Sementara itu, Andre Rosiade dari Fraksi Gerindra menyinggung mengenai kerja sama perusahaan-perusahaan over the top (OTT) dengan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dan anak usahanya. Dia menilai saat ini pelaku industri telko merasa tidak mendapatkan added value dari berinvestasi besar yang dilakukannya.

"Netflix, Facebook, Youtube, mereka bisa jualan iklan, jualan ke pelanggan. Tapi operator Telkomnya tidak mendapatkan keuntungan. Ini bukannya memberikan insentif kepada Telkom, bukan manja, tapi rasa keadilan saja orang diminta investasi triliunan per tahun tapi rasa keadilannya harus diberikan kepada operatornya," terang dia.

Menurut Andre, perlu diberikan kepastian mengenai aturan kerja sama dengan OTT ini sehingga ada kepastian keuntungan yang bisa didapatkan oleh perusahaan-perusahaan ini.

(mon/mon)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article DPR & BUMN Sepakat Bentuk Panja Penyelamatan Garuda Indonesia