Sebelum AS, Indonesia sudah bertindak terlebih dahulu. Pada 19 Maret lalu, Bank Indonesia (BI) memangkas suku acuannya.
"Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Maret 2020 memutuskan untuk menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 4,5%," kata Gubernur BI Perry Warjiyo, Kamis (19/3/2020).
Selain itu, BI kembali perkuat bauran kebijakan dan dukung mitigasi risiko Covid-19 dan dorong pertumbuhan ekonomi melalui tujuh langkah kebijakan, yakni:
Pertama, BI akan memperkuat intensitas kebijakan triple intervention untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar, baik secara spot, Domestic Non-deliverable Forward (DNDF), maupun pembelian SBN dari pasar sekunder.
Kedua, BI memperpanjang tenor Repo SBN hingga 12 bulan dan menyediakan lelang setiap hari untuk memperkuat pelonggaran likuiditas Rupiah perbankan, yang berlaku efektif sejak 20 Maret 2020.
Ketiga, BI akan menambah frekuensi lelang FX swap tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dari 3 (tiga) kali seminggu menjadi setiap hari, guna memastikan kecukupan likuiditas, yang berlaku efektif sejak 19 Maret 2020.
Keempat, BI akan memperkuat instrumen Term Deposit valuta asing guna meningkatkan pengelolaan likuiditas valuta asing di pasar domestik, serta mendorong perbankan untuk menggunakan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) valuta asing yang telah diputuskan Bank Indonesia untuk kebutuhan di dalam negeri.
Kelima, BI akan mempercepat berlakunya ketentuan penggunaan rekening Rupiah dalam negeri (Vostro) bagi investor asing sebagai underlying transaksi dalam transaksi DNDF, sehingga dapat mendorong lebih banyak lindung nilai atas kepemilikan Rupiah di Indonesia, berlaku efektif paling lambat pada 23 Maret 2020 dari semula 1 April 2020.
Keenam, BI akan memperluas kebijakan insentif pelonggaran GWM harian dalam Rupiah sebesar 50bps yang semula hanya ditujukan kepada bank-bank yang melakukan pembiayaan ekspor-impor, ditambah dengan yang melakukan pembiayaan kepada UMKM dan sektor-sektor prioritas lain, berlaku efektif sejak 1 April 2020.
Ketujuh, BI akan memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung upaya mitigasi penyebaran COVID-19 melalui tiga hal. Pertama, menjaga ketersediaan uang layak edar yang higienis, layanan kas, dan backup layanan kas alternatif, serta menghimbau masyarakat agar lebih banyak menggunakan transaksi pembayaran secara nontunai. Yag kedua menurunkan biaya SKNBI antar BI dengan bank dari Rp 600 per transaksi menjadi Rp 1 dan biaya transaksi dari bank ke nasabah dari Rp 3.500 menjadi Rp 2.900 per transaksi. Kebijakan ini berlaku mulai 1 April 2020. Yang terakhir mendukung penyaluran dana bansos melalui non tunai.
Kemudian dari sisi fiskal, Kamis (26/3/2020) lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemberian insentif perpajakan bagi pelaku usaha yang terdampak Covid-19. Aturan ini akan mulai berlaku pada 1 April 2020.
Setidaknya, ada empat insentif di bidang perpajakan yang akan di berikan Sri Mulyani sebagai langkah membantu Wajib Pajak (WP) terdampak wabah Virus Corona.
"Keempat insentif tersebut terkait dengan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)," tulis keterangan resmi Kemenkeu, Kamis (26/3/2020).
Pada kesempatan sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan nilai insentif pajak tersebut sebesar Rp 125 triliun.
"Itu Rp 125 triliun sendiri (tambahan defisit). Belanja tidak direm tapi penerimaan turun. Kita akan lihat APBN memberikan dampak suportif kepada ekonomi hampir 0,8% PDB," katanya dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/3/2020).
Sebelumnya, berbagai insentif juga sudah digelontorkan seperti subsidi avtur agar harga tiket pesawat turun, pembebasan pajak hotel dan restoran, tambahan anggaran Bantuan Sosial, serta penambahan jumlah rumah bersubsidi dan menambah anggaran subsidi uang muka.
Presiden Jokowi sudah memberikan arahan tegas untuk menangani wabah Covid-19 yang sudah merebak di tanah air. Jokowi sudah memberikan setidaknya 10 arahan makroekonomi untuk merespons kondisi genting akibat wabah ini.
Nomor | Instruksi Presiden | Anggaran (IDR Triliun) |
1 | Memangkas pengeluaran bukan prioritas pada APBN & APBD | |
2 | Realokasi anggaran kementerian, pemerintah provinsi dan daerah untuk program kesehatan | 62.3 |
3 | Memastikan ketersediaan bahan pangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah | |
4 | Memperkenalkan program insentif uang tunai | |
5 | Distribusi bantuan tambahan mencapai Rp 200.000/orang/bulan melalui Kartu Sembako dari sebelumnya hanya Rp 150.000 | 4.56 |
6 | Distribusi bantuan tunai di bawah Kartu Pra-Kerja untuk masyarakat selama 3-4 bulan ke depan | 10 |
7 | Relaksasi Pajak Penghasilan (PPh 21) untuk pekerja sektor manufaktur selama 6 bulan | 8.6 |
8 | Relaksasi pinjaman UMKM oleh OJK (di bawah Rp10milyar) dari perbankan dan lembaga non-bank dalam bentuk:
1) Pengurangan fasilitas bunga kredit bunga; dan
2) Penangguhan cicilan hingga 1 tahun | |
9 | Keringanan kredit KPR bersubsidi dalam bentuk:
1) Pembayaran selisih bunga oleh pemerintah, jika lebih dari 5%
2) Subsidi uang muka | 1.5 |
10 | Mendistribusikan alat pelindung diri (APD) 105.000 unit untuk tenaga medis:
1) DKI Jakarta 40.000 2) Jawa Barat 15.000 3) Jawa Tengah 10.000 4) Jawa Timur 10.000 5) Yogyakarta
1.000 6) Bali 4.000 dan 7) Lainnya 25.000 | |
Arahan RI-1 tersebut kemudian diterjemahkan menjadi berbagai kebijakan dan program oleh Kementerian Keuangan sebagai berikut :
Nomor | Kebijakan Fiskal Kemenkeu |
1 | Pengadaan alat pelindung diri (APD) sebanyak 105.000 unit |
2 | Mengatur pembayaran biaya kesehatan pasien COVID-19 non-asuransi dengan Departemen Kesehatan, melalui
anggaran negara dan anggaran daerah |
3 | Membagikan insentif bagi pekerja medis, dalam bentuk:
1) manfaat tambahan untuk pekerja medis yang menangani COVID-19 sebesar Rp15.000.000 / bulan untuk spesialis
dokter; IDR10.000.000 / bulan untuk dokter umum dan dokter gigi; IDR7.000.000 / bulan untuk perawat,
Rp5.000.000 untuk tenaga medis lainnya; dan
2) asuransi senilai IDR300.000.000 untuk kompensasi dalam kasus kematian bagi pekerja medis, berlaku
di daerah yang telah menyatakan keadaan darurat. |
4 | Membuat akun donasi untuk COVID-19 yang dikelola bersama oleh BNPB dan Kementerian Keuangan |
5 | Penguatan sistem jaring pengaman sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang mencakup 10 juta
keluarga dan kartu sembako yang mencakup 15 juta keluarga |
6 | Memberikan kompensasi 3 bulan (Rp1.000.000 / bulan) dan pelatihan untuk pekerja yang terkena PHK |
7 |
Memberikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk pekerja sektor informal
|
Sumber : Kementerian Keuangan, Bahana Sekuritas, CNBC Indonesia Research
Selain itu, Pemerintah berencana menerbitkan surat utang pemulihan bencana (Recovery Bond/R-Bond), yang hasil penerbitannya akan dipakai untuk membantu pelaku usaha meningkatkan likuiditas keuangannya di tengah dampak wabah covid-19.
Mengutip penjelasan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono, Recovery Bond akan berbentuk surat utang pemerintah dalam bentuk rupiah yang bisa dibeli oleh Bank Indonesia (BI) dan pihak swasta lain, seperti importir, eksportir, dan investor.
"Dana hasil penjualan surat utang ini, dipegang oleh pemerintah lalu disalurkan ke seluruh dunia usaha dalam bentuk kredit khusus, untuk bangkitkan dunia usaha," kata Susiwijono dalam konferensi pers, Kamis (26/3/2020).
[Gambas:Video CNBC]
Bank investasi ternama Morgan Stanley mencatat sejak 22 Januari, sudah ada 30 bank sentral yang menurunkan suku bunga guna melindungi perekonomian dari dampak COVID-19. Selain itu di akhir tahun kuartal II-2020, Morgan Stanley melihat akan ada 25 bank sentral lagi yang akan menurunkan suku bunga.
Berikut beberapa kebijakan moneter yang diterapkan bank sentral dunia, serta kebijakan fiskal pemerintahnya.
ChinaBank Sentral China (People’s Bank of China/PBoC)menurunkan suku bunga reverse repo tenor 7 hari i menjadi 2,4%, sementara tenor 14 hari diturunkan menjadi 2,55%.
Menurunkan suku bunga Medium-term Lending Facility (MLF) tenor setahun dari 3,25% menjadi 3,15%. Kemudian menurunkan Loan Prime Rate (LPR) tenor setahun menjadi 4,05% dari 4,15%, dan tenor lima tahun turun 4,75% menjadi 4,8%.
PBoC juga menurunkan giro wajib minimum sebesar 50-100 basis poin (bps), dan menyuntikkan likuiditas senilai 1,7 triliun yuan (US$ 242,74 miliar) melalui operasi pasar terbuka.
Sementara itu Pemerintah China belum mengungkapkan detail seberapa besar stimulus fiskal yang diberikan, tetapi berjanji melebarkan defisit anggaran guna memacu perekonomian.
JepangBank sentral Jepang (Bank of Japan/BOJ) sudah lama menerapkan suku bunga -0,1%, dan kebijakan yield curve control untuk menjaga likuditas di pasar. Gubernur BoJ, Haruhiko Kuroda menyatakan akan memperkuat kebijakanya dengan memperbesar nilai QE guna tetap menyediakan likuditas agar tidak terjadi pengetatan.
Sementara itu, Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, pada Senin (23/3/2020) lalu berjanji akan menggelontorkan stimulus fiskal senilai US$ 137 miliar. Nilai tersebut nyaris sama dengan stimulus yang dikeluarkan ketika krisis finansial global 2008.
IndiaBank sentral India (Reserve Bank of India/RBI) memangkas suku bunga repo sebesar 75 bps menjadi 4,4%, dan suku bunga reverse repo sebesar 90 bps menjadi 4%.
Sementara itu pemerintah India mengumumkan stimulus fiskal senilai US$ 22,5 milar.
Korea SelatanBank sentral Korea Selatan (Bank of Korea/BoK) memangkas suku bunganya hingga ke rekor terendah sepanjang masa 0,75%
Sementara pemerintahnya menggelontorkan stimulus senilai 11,7 triliun won.
MalaysiaBank Sentral Malaysia (Bank Negara Malaysia/BNM) menurunkan suku bunga overnight menjadi 2,5% menjadi yang terendah dalam 10 tahun terakhir. BNM juga memangkas GWM sebesar 100 bps menjadi 2%.
Sementara itu dari sisi fiskal, Pemerintah Malaysia menggelontorkan stimulus senilai US$ 83,6 miliar.
SingapuraBank Sentral Singapura (Monetary Autorithy Singapore/MAS) tidak menggunakan suku bunga sebagai alat moneternya, melainkan menetapkan kisaran dan nilai tengah dolar Singapura untuk mengatur ketat atau longgarnya likuiditas. MAS sebelumnya mengatakan akan melemahkan kisaran dolar Singapura guna menyediakan likuiditas yang dibutuhkan oleh perekonomian.
Untuk stimulus fiskal, Pemerintah Singapura mengumumkan stimulus sebesar SG$ 48 miliar.
AustraliaBank Sentral Australia (Reserve Bank of Australia/RBA) sudah memangkas suku bunga acuannya hingga ke rekor terendah sepanjang masa 0,25%. Selain itu, RBA juga menggelontorkan QE yang baru pertama kali dilakukan sepanjang sejarah.
Dari sisi fiskal, Pemerintah Australia menggelontorkan stimulus senilai AU$ 17,6 miliar.
TIM RISET CNBC INDONESIA
