Sri Mulyani Jelaskan Kabar Suntikan Modal ke Jiwasraya

Sebelumnya, dalam dokumen yang disampaikan Kementerian BUMN di depan DPR, seperti dikutip CNBC Indonesia, memang disebutkan ada tiga alternatif penyelesaian dana nasabah Asuransi Jiwasraya, salah satu opsi yakni adanya penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 15 triliun untuk membayar polis nasabah dan menyelamatkan Jiwasraya.

Berikut rincian skema penyelamatan polis dan Jiwasraya yang sudah dirancang oleh pemerintah.

1. Opsi A: Bail In, dukungan dari pemilik saham Jiwasraya. Pertimbangannya, dapat dilakukan pembayaran penuh maupun sebagian. Namun ada risiko hukum (gugatan) jika dibayar sebagian.
2. Opsi B: Bail Out, dukungan dana dari pemerintah. Pertimbangannya, opsi bail out dapat dilakukan kepada Jiwasraya karena belum ada peraturan terkait baik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun KSSK.
3. Opsi C: Likuidasi, pembubaran perusahaan. Pertimbangannya, harus dilakukan melalui OJK. Namun opsi ini memiliki dampak sosial dan politik yang signifikan

Dari tiga opsi tersebut, Kementerian BUMN lebih memilih Opsi A dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial dan politik.

Pemerintah juga merumuskan tiga alternatif pembayaran hutang klaim yang akan dimulai pada 2020. Tiga alternatif tersebut di antaranya:

Alternatif 1, perlakuan yang sama terhadap seluruh tipe produk. Pertimbangannya, aspek legal bahwa pembayaran polis tidak bisa dibedakan sehingga pembayaran dilakukan dengan cicilan yang sama.

Untuk produk tradisional, seluruh polis akan dibayarkan 5% di 2020. Sisanya, akan dicicil hingga 2024. Cara yang sama juga akan dilakukan untuk produk JS Saving Plan.

Jumlah pembayaran pada 2020, untuk produk tradisional sebesar Rp 20 miliar. Sementara Saving Plan Rp 617 miliar.

Jadi total kebutuhan dana untuk pembayaran polis pada 2020 senilai Rp 637 miliar. Sisanya Rp 15,91 triliun, akan dicicil dari 2021 hingga 2024.

Nah, Kementerian BUMN punya skenario untuk membuat perusahaan baru di bawah perusahaan holding asuransi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) yang namanya PT Nusantara Life, yang akan menjadi perusahaan yang akan menyediakan dana untuk pembayaran polis tersebut.

Untuk memenuhi equity gap di Nusantara Life, maka akan dilakukan sejumlah upaya pengalihan aset senilai Rp 12,3 triliun. Penerbitan Promisory Note oleh BPUI senilai Rp 9 triliun, total Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 15 triliun. Terdiri dari PMN Cash Rp 6 triliun-Rp 8 triliun dan PMN Non Cash Rp 7 triliun-Rp 9 triliun.

Alternatif 2, prioritas pada polis tradisional dengan mempertimbangkan aspek sosial. Pertimbangannya, berdasarkan nilai tunai sehingga pembayaran awal dilakukan senilai Rp 100 juta untuk seluruh pemegang polis dan sisanya dicicil.

Untuk produk tradisional, seluruh polis akan dibayarkan Rp 100 juta di 2020. Sisanya, akan dicicil hingga 2024. Cara yang sama juga akan dilakukan untuk produk JS Saving Plan.

Jumlah pembayaran pada 2020, untuk produk tradisional sebesar Rp 138 miliar. Sementara Saving Plan Rp 1,7 triliun.

Jadi total kebutuhan dana untuk pembayaran polis pada 2020 senilai Rp 1,85 triliun. Sisanya Rp 14,9 triliun, akan dicicil dari 2021 hingga 2024.

Untuk memenuhi equity gap di Nusantara Life, maka akan dilakukan sejumlah upaya pengalihan aset senilai Rp 12 triliun. Penerbitan Promissory Notes oleh BPUI senilai Rp 9 triliun, total Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 15 triliun, PMN Cash Rp 6 triliun-Rp 8 triliun dan PMN Non Cash Rp 7 triliun-Rp 10 triliun.

Alternatif 3, melakukan pembatasan pertanggungan nilai tunai (benchmark LPS). Pertimbangannya, berdasarkan benchmark LPS sehingga pembayaran pembayaran bisa dilaksanakan dengan adanya capping sampai Rp 2 miliar.

Untuk produk tradisional, polis kurang dari Rp 2 miliar pada 2020 dibayar 5% sisanya dicicil. Hal yang sama juga berlaku untuk produk Saving Plan.

Jumlah pembayaran pada 2020, untuk produk tradisional sebesar Rp 19 miliar. Sementara Saving Plan Rp 652 miliar.

Jadi total kebutuhan dana untuk pembayaran polis pada 2020 senilai Rp 671 miliar. Sisanya Rp 12,74 triliun, akan dicicil dari 2021 hingga 2024.

Untuk memenuhi equity gap di Nusantara Life, maka akan dilakukan sejumlah upaya pengalihan aset senilai Rp 14,8 triliun. Penerbitan Promisory Note oleh BPUI senilai Rp 9 triliun, total Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 12,7 triliun, PMN Cash Rp 5 triliun-Rp 7 triliun dan PNM Non Cash Rp 7 triliun-Rp 9 triliun.

Baca: OJK: Jiwasraya Jadi 'Virus' Tapi Kontribusinya Cuma 1%

(hps/hps)

Pages

Show All