Belanja Negara Sudah Oke, Stimulusnya Kapan Nih?
Hidayat Setiaji, CNBC Indonesia
20 February 2020 11:59
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan menjadi stimulus bagi perekonomian nasional. Sepertinya janji itu mulai ditepati.
"Saya ingin kembali lagi menyampaikan, mengingatkan kepada seluruh K/L (Kementerian/Lembaga) agar belanja di bulan-bulan awal ini dipercepat. Terutama yang berkaitan dengan anggaran-anggaran modal, belanja modal. Sekali lagi agar belanjanya dipercepat, ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi," jelas Jokowi, bulan lalu.
Baca: Perintah Jokowi: Belanja Modal Digeber dari Awal 2020
Dalam laporan APBN Kita edisi Februari 2020 yang memaparkan realisasi bulan sebelumnya, terlihat bahwa belanja negara mengalami pertumbuhan. Belanja modal, yang ditekankan oleh Jokowi, tercatat Rp 1,86 triliun. Angka ini naik 12,59% dibandingkan Januari 2019.
Tidak hanya belanja modal, belanja barang pun naik. Pada Januari 2020, realisasi belanja barang adalah Rp 3,28 triliun atau naik 13,18% secara year-on-year (YoY).
Meski secara keseluruhan belanja turun 6,17% YoY, tetapi pos yang turun adalah pembayaran utang, bantuan sosial (bansos), hibah, dan belanja lain-lain. Pembayaran bunga utang turun seiring penguatan rupiah dan imbal hasil (yield) obligasi.
Secara YoY, rupiah menguat 2,29% pada akhir Januari 2020. Sementara yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun turun 140,6 basis poin (bps).
Kemudian belanja bansos turun karena efek basis tahunan yang tinggi. Harus diakui bahwa tahun lalu belanja bansos meningkat seiring tahun politik.
Jika performa belanja negara pada Januari bisa dipertahankan, atau bahkan ditingkatkan, maka kita boleh berharap konsumsi pemerintah akan menjadi stimulus bagi perekonomian nasional. Jangan seperti 2019, di mana konsumsi pemerintah hanya tumbuh 3,25% YoY.
Selain optimalisasi belanja negara, APBN juga bisa punya peran lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi terutama konsumsi rumah tangga. Di tengah ancaman perlambatan ekonomi global karena penyebaran virus Corona, konsumsi rumah tangga menjadi kunci bagi Indonesia.
"Masalah coronavirus, spill over ke dunia akan semakin besar karena RRT (Republik Rakyat Tiongkok) berperan sebagai global value chain, perdagangan, produksi, maupun (kontribusi) turis. FDI (Foreign Direct Investment) juga akan terpengaruh. Indonesia akan terpengaruh pada share turis 13%. China menyumbang share kedua dari Malaysia. Apabila pertumbuhan ekonomi RRT melemah 1% dari baseline mereka 6%, Indonesia akan mengalami penurunan 0,3%-06%. Ini cukup besar karena baseline pertumbuhan kita 5,02% dari pertumbuhan ekonomi 2019," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Ekspor dan konsumsi yang berisiko melemah membuat APBN harus berperan lebih untuk mendorong konsumsi rumah tangga. Caranya adalah dengan pemberian insentif fiskal misalnya menaikkan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP).
PTKP adalah batasan penghasilan yang bebas dari Pajak Penghasilan (PPh). Saat ini batasannya adalah Rp 54 juta/tahun untuk lajang Atau Rp 4,5 juta/bulan.
Jadi kalau Anda bergaji maksimal Rp 4,5 juta/bulan, maka tidak perlu bayar PPh. Atau jika gaji Anda lebih dari itu, maka gaji per bulan dikurangi Rp 4,5 juta adalah penghasilan yang menjadi objek PPh. Hasil pengurangan itu dikalikan dengan tarif adalah setoran PPh yang menjadi hak negara.
Kali terakhir pemerintah menaikkan PTKP adalah pada 2016, berlaku 27 Juni. Dampaknya memang mengurangi penerimaan negara, tetapi lumayan efektif untuk mendorongkrak konsumsi rumah tangga.
"Kenaikan PTKP akan meningkatkan daya beli karena dirasakan oleh semua kelompok pembayar pajak. Akan ada potensi pengurangan penerimaan Rp 18,9 triliun, tetapi konsumsi rumah tangga bisa naik 0,3% dan PDB (Produk Domestik Bruto) 0,16%," ungkap Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Menteri Keuangan kala itu.
Belanja pemerintah sudah oke. Akan lebih oke lagi jika APBN berfungsi sebagai stimulus untuk mendorong konsumsi rumah tangga.
Bagaimana, Bu Sri Mulyani?
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji) Next Article Duh, APBN Januari 2020 Defisit Rp 36 Triliun
"Saya ingin kembali lagi menyampaikan, mengingatkan kepada seluruh K/L (Kementerian/Lembaga) agar belanja di bulan-bulan awal ini dipercepat. Terutama yang berkaitan dengan anggaran-anggaran modal, belanja modal. Sekali lagi agar belanjanya dipercepat, ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi," jelas Jokowi, bulan lalu.
Baca: Perintah Jokowi: Belanja Modal Digeber dari Awal 2020
Tidak hanya belanja modal, belanja barang pun naik. Pada Januari 2020, realisasi belanja barang adalah Rp 3,28 triliun atau naik 13,18% secara year-on-year (YoY).
 Kementerian Keuangan |
Meski secara keseluruhan belanja turun 6,17% YoY, tetapi pos yang turun adalah pembayaran utang, bantuan sosial (bansos), hibah, dan belanja lain-lain. Pembayaran bunga utang turun seiring penguatan rupiah dan imbal hasil (yield) obligasi.
Secara YoY, rupiah menguat 2,29% pada akhir Januari 2020. Sementara yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun turun 140,6 basis poin (bps).
 Refinitiv |
Kemudian belanja bansos turun karena efek basis tahunan yang tinggi. Harus diakui bahwa tahun lalu belanja bansos meningkat seiring tahun politik.
Jika performa belanja negara pada Januari bisa dipertahankan, atau bahkan ditingkatkan, maka kita boleh berharap konsumsi pemerintah akan menjadi stimulus bagi perekonomian nasional. Jangan seperti 2019, di mana konsumsi pemerintah hanya tumbuh 3,25% YoY.
Selain optimalisasi belanja negara, APBN juga bisa punya peran lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi terutama konsumsi rumah tangga. Di tengah ancaman perlambatan ekonomi global karena penyebaran virus Corona, konsumsi rumah tangga menjadi kunci bagi Indonesia.
"Masalah coronavirus, spill over ke dunia akan semakin besar karena RRT (Republik Rakyat Tiongkok) berperan sebagai global value chain, perdagangan, produksi, maupun (kontribusi) turis. FDI (Foreign Direct Investment) juga akan terpengaruh. Indonesia akan terpengaruh pada share turis 13%. China menyumbang share kedua dari Malaysia. Apabila pertumbuhan ekonomi RRT melemah 1% dari baseline mereka 6%, Indonesia akan mengalami penurunan 0,3%-06%. Ini cukup besar karena baseline pertumbuhan kita 5,02% dari pertumbuhan ekonomi 2019," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Ekspor dan konsumsi yang berisiko melemah membuat APBN harus berperan lebih untuk mendorong konsumsi rumah tangga. Caranya adalah dengan pemberian insentif fiskal misalnya menaikkan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP).
PTKP adalah batasan penghasilan yang bebas dari Pajak Penghasilan (PPh). Saat ini batasannya adalah Rp 54 juta/tahun untuk lajang Atau Rp 4,5 juta/bulan.
Jadi kalau Anda bergaji maksimal Rp 4,5 juta/bulan, maka tidak perlu bayar PPh. Atau jika gaji Anda lebih dari itu, maka gaji per bulan dikurangi Rp 4,5 juta adalah penghasilan yang menjadi objek PPh. Hasil pengurangan itu dikalikan dengan tarif adalah setoran PPh yang menjadi hak negara.
Kali terakhir pemerintah menaikkan PTKP adalah pada 2016, berlaku 27 Juni. Dampaknya memang mengurangi penerimaan negara, tetapi lumayan efektif untuk mendorongkrak konsumsi rumah tangga.
"Kenaikan PTKP akan meningkatkan daya beli karena dirasakan oleh semua kelompok pembayar pajak. Akan ada potensi pengurangan penerimaan Rp 18,9 triliun, tetapi konsumsi rumah tangga bisa naik 0,3% dan PDB (Produk Domestik Bruto) 0,16%," ungkap Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Menteri Keuangan kala itu.
Belanja pemerintah sudah oke. Akan lebih oke lagi jika APBN berfungsi sebagai stimulus untuk mendorong konsumsi rumah tangga.
Bagaimana, Bu Sri Mulyani?
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji) Next Article Duh, APBN Januari 2020 Defisit Rp 36 Triliun
Most Popular