Soal Harga Gas, PGN Mohon Ada Margin Wajar Demi Bisnisnya
Anisatul Umah, CNBC Indonesia
10 February 2020 16:17
Jakarta, CNBC Indonesia - PT PGN Tbk (PGAS) masih membahas bagaimana cara menekan harga gas industri menjadi US$ 6 per MMBTU. Sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar industri dalam negeri bisa lebih bersaing.
Direktur Utama PGN Gigih Prakoso mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016. PGN menurutnya terus berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), BPH Migas, SKK Migas, Pertamina dan Kementerian BUMN untuk menentukan skema yang akan dipilih untuk menurunka harga gas.
"Perhitungan kajian ini akan dilaporkan, nantinya pemerintah akan diputuskan pelaksanaannya," ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VII, Senin, (10/02/2020).
Gigih berharap penetapan harga gas bumi tidak mempengaruhi besaran penerimaan yang menjadi bagian kontraktor. "Dalam penetapan harga gas bumi ESDM menetapkan tarif mulai dari tarif pencairan, penyimpanan, regasifikasi, niaga, dan margin yang wajar," terangnya.
Dalam pelaksanaan Perpres 40 tahun 2016, imbuhnya, PGN akan tetap menjalankan bisnis dengan keekonomian yang baik serta berkelanjutan. "Dalam ukuran nilai rupiah dan dolar kelayakan. Dari 7 sektor industri yang ditentukan 3 sektor Baja, Petro, dan Pupuk sudah nikmati U$S 6 per MMBTU. Kami sedang membahas lebih detail dengan Kementerian ESDM," paparnya.
Sebelumnya, Plt Dirjen Migas Kementerin ESDM Ego Syahrial mengatakan upaya menurunkan harga gas tengah dilakukan, menekan harga sesuai dengan arahan presiden. "Lagi diproses mungkin dalam waktu segera pokoknya. Sesuai arahan presiden supaya bisa U$S 6 , kita lagi kerja keras lagi kita sisir semua," ungkapnya, Jumat, (7/02/2020).
Lebih lanjut dirinya menerangkan akan melakukan efisiensi di semua badan usaha yang terkait. Ego belum bisa memastikan kapan harga akan diturunkan, namun dirinya menegaskan sesegera mungkin.
"Efisiensi ini tujuannya untuk rakyat untuk perkembangan Perekonomian. Saya belum mau ngomong (turun per 1 April) kita akan bekerja secepat mungkin. Pokoknya ini pemerintah bersungguh-sungguh," imbuhnya.
(gus/gus) Next Article Polemik Harga Gas yang Bikin Harga Saham PGAS Ambles
Direktur Utama PGN Gigih Prakoso mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016. PGN menurutnya terus berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), BPH Migas, SKK Migas, Pertamina dan Kementerian BUMN untuk menentukan skema yang akan dipilih untuk menurunka harga gas.
"Perhitungan kajian ini akan dilaporkan, nantinya pemerintah akan diputuskan pelaksanaannya," ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VII, Senin, (10/02/2020).
Dalam pelaksanaan Perpres 40 tahun 2016, imbuhnya, PGN akan tetap menjalankan bisnis dengan keekonomian yang baik serta berkelanjutan. "Dalam ukuran nilai rupiah dan dolar kelayakan. Dari 7 sektor industri yang ditentukan 3 sektor Baja, Petro, dan Pupuk sudah nikmati U$S 6 per MMBTU. Kami sedang membahas lebih detail dengan Kementerian ESDM," paparnya.
Sebelumnya, Plt Dirjen Migas Kementerin ESDM Ego Syahrial mengatakan upaya menurunkan harga gas tengah dilakukan, menekan harga sesuai dengan arahan presiden. "Lagi diproses mungkin dalam waktu segera pokoknya. Sesuai arahan presiden supaya bisa U$S 6 , kita lagi kerja keras lagi kita sisir semua," ungkapnya, Jumat, (7/02/2020).
Lebih lanjut dirinya menerangkan akan melakukan efisiensi di semua badan usaha yang terkait. Ego belum bisa memastikan kapan harga akan diturunkan, namun dirinya menegaskan sesegera mungkin.
"Efisiensi ini tujuannya untuk rakyat untuk perkembangan Perekonomian. Saya belum mau ngomong (turun per 1 April) kita akan bekerja secepat mungkin. Pokoknya ini pemerintah bersungguh-sungguh," imbuhnya.
(gus/gus) Next Article Polemik Harga Gas yang Bikin Harga Saham PGAS Ambles
Most Popular