Kejagung: Joko Hartono Penggoreng Saham & Orang Heru Hidayat

Market - Ferry Sandi, CNBC Indonesia
07 February 2020 17:11
Kejagung menjelaskan peran Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Asuransi.
Jakarta, CNBC Indonesia- Kejaksan Agung (Kejagung) menjelaskan peran Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto dalam kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) Febrie Adriansyah menjelaskan pada dasarnya Joko Hartono adalah anak buah dari Heru Hidayat, Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) yang juga sudah bersatus tersangka di kasus yang sama.




"JHT (Joko Hartono) ini adalah orang HH (Heru Hidayat). Dialah orang yang melakukan pemutaran-pemutaran saham itu, goreng sampe harga tinggi kemudian dibeli AJS (Asuransi Jiwasraya)," jelas Febrie, Jumat (7/2/2020).

Lebih lanjut Febri mengatakan bahwa ada 5 saham yang digunakan dalam aksi yang merugikan saham ini. Febrie menjelaskan saham tersebut di antaranya adalah TRAM, SMRU (PT SMR Utama Tbk), IIKP (PT Inti Agri Resources Tbk), dan LCGP (PT Eureka Prima Jakarta Tbk)

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) memasuki babak baru dengan bertambahnya satu tersangka. Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya menepati janji untuk menetapkan tersangka baru yakni Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto.

Kejagung: Joko Hartono Penggoreng Saham & Orang Heru HidayatFoto: Heru Hidayat Foto: tram.co.id

Seusai diperiksa sebagai tersangka, Joko Hartono langsung ditahan oleh penyidik Kejagung, pada Kamis malam (6/2/2020).

"Hari ini [Kamis malam] ditetapkan lagi satu orang tersangka yaitu atas nama JHT [Joko Hartono Tirto]. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan akhirnya dilakukan penahanan terhadap tersangka," ujar Hari Setiyono, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung), Kamis (6/2/20202).


Hari menjelaskan Joko Hartono disangkakan melanggar Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

"Diduga ada keterkaitan secara bersama-sama dengan tersangka sebelumnya," jelas Hari.


(dob/dob)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading