Jokowi Mau Setop Ekspor Batu Bara, Nasib Ekonomi RI Gimana?
Putu Agus Pransuamitra, CNBC Indonesia
12 January 2020 13:41
Batu bara bisa diolah menjadi berbagi produk yang bisa memberikan nilai tambah, di China batu bara bahkan sudah diolah menjadi avtur. Pelarangan ekspor batu bara bisa saja memberikan keuntungan bagi RI, tentunya dengan syarat program hilirisasi sudah berjalan.
Saat ini, pemerintah tengah menjalankan proyek gasifikasi batu bara melalui PT Pertamina (Persero) dan PT Bukit Asam (PTBA).
Sasifikasi bertujuan mengkonversi batu bara kalori rendah menjadi dimethyl ether (DME). Nantinya DME tersebut akan dijadikan produk substitusi untuk liquefied petroleum gas (LPG).
Dengan gasifikasi, diharapkan impor migas mampu ditekan, sehingga mengurangi beban impor migas RI yang selama ini selalu membuat neraca dagang defisit.
Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan proyek gasifikasi ini ditargetkan akan beroperasi pada tahun 2024. "Kami berharap pabrik gasifikasi batubara ini dapat beroperasi penuh pada 2024," terangnya saat dihubungi CNBC Indonesia, Jumat, (27/12/2019).
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadi, mengatakan perusahaan-perusahaan batu bara menyambut antusiasi terhadap program hilirisasi, tetapi perlu adanya insentif dari pemerintah untuk menjadikan invetasi di gasifikasi menjadi ekonomis.
"Saya kira perusahaan-perusahaan sangat antusias untuk mengarah ke situ (hilirisasi), tetapi sebenarnya kita masih menunggu insentifnya, sampai sejauh mana insentif ini" kata Hendra kepada CNBC Indonesia Selasa (31/12/2019).
"Jika insentif tersebut bisa membuat investasi jadi ekonomis saya kira perusahaan-perusahaan akan banyak beralih, dan saya kira ke depan memang batu bara akan beralih dari sekedar menggali untuk sumber kelistrikan nanti akan diolah nilai tambahnya lagi, salah satunya dengan gasifikasi" tambahnya.
Hendra sebelumnya mengharapkan agar ada insentif dari pemerintah baik dari segi fiskal, perpajakan, kemudahan impor, hingga pengadaan lahan agar investasi di hilirisasi batu bara menjadi menarik.
Jadi, sebelum menghentikan ekspor batu bara, program hilirisasi harus mulai berjalan secara penuh, sebagai kompensasi dari hilangnya penerimaan negara dari ekspor batu bara. Insentif dari pemerintah perlu segera digelontorkan akan proyek hilirisasi bisa segera terlaksana.
TIM RISET CNBC INDONESIA (pap/pap)
Saat ini, pemerintah tengah menjalankan proyek gasifikasi batu bara melalui PT Pertamina (Persero) dan PT Bukit Asam (PTBA).
Sasifikasi bertujuan mengkonversi batu bara kalori rendah menjadi dimethyl ether (DME). Nantinya DME tersebut akan dijadikan produk substitusi untuk liquefied petroleum gas (LPG).
Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan proyek gasifikasi ini ditargetkan akan beroperasi pada tahun 2024. "Kami berharap pabrik gasifikasi batubara ini dapat beroperasi penuh pada 2024," terangnya saat dihubungi CNBC Indonesia, Jumat, (27/12/2019).
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadi, mengatakan perusahaan-perusahaan batu bara menyambut antusiasi terhadap program hilirisasi, tetapi perlu adanya insentif dari pemerintah untuk menjadikan invetasi di gasifikasi menjadi ekonomis.
"Saya kira perusahaan-perusahaan sangat antusias untuk mengarah ke situ (hilirisasi), tetapi sebenarnya kita masih menunggu insentifnya, sampai sejauh mana insentif ini" kata Hendra kepada CNBC Indonesia Selasa (31/12/2019).
"Jika insentif tersebut bisa membuat investasi jadi ekonomis saya kira perusahaan-perusahaan akan banyak beralih, dan saya kira ke depan memang batu bara akan beralih dari sekedar menggali untuk sumber kelistrikan nanti akan diolah nilai tambahnya lagi, salah satunya dengan gasifikasi" tambahnya.
Hendra sebelumnya mengharapkan agar ada insentif dari pemerintah baik dari segi fiskal, perpajakan, kemudahan impor, hingga pengadaan lahan agar investasi di hilirisasi batu bara menjadi menarik.
Jadi, sebelum menghentikan ekspor batu bara, program hilirisasi harus mulai berjalan secara penuh, sebagai kompensasi dari hilangnya penerimaan negara dari ekspor batu bara. Insentif dari pemerintah perlu segera digelontorkan akan proyek hilirisasi bisa segera terlaksana.
TIM RISET CNBC INDONESIA (pap/pap)
Pages
Most Popular