Kejagung Lanjut Periksa Jiwasraya, Rini Soemarno Dipanggil?

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan penyebab skandal gagal bayar oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Salah satu penyebabnya adalah pengelolaan investasi, dimana dana diinvestasikan pada saham-saham gorengan.

Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengatakan seharusnya persoalan Jiwasraya bisa diselesaikan terlebih dahulu dengan mengganti saham gorengan saham yang likuid atau saham milik perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

"Saya bilang, balikin saham-saham yang tidak bagus menjadi saham yang optimal atau saham BUMN. Itu ada di dalam rekomendasi temuan BPK PDTT [Pemeriksaan dengan tujuan tertentu] terhadap bisnis asuransi, investasi, pendapatan, dan biaya operasional Jiwasraya periode 2014-2015," jelas Achsanul saat ditemui di kantornya, Selasa (7/1/2020).

Dalam berkas laporan PDTT terhadap bisnis asuransi, investasi, pendapatan, dan biaya operasional Jiwasraya periode 2014-2015, memang tertulis, bahwa BPK meminta manajer investasi Jiwasraya untuk mengalihkan saham yang berkinerja kurang baik ke saham dan instrumen lainnya yang memiliki kinerja baik.

Rekomendasi BPK tersebut, kata Achsanul, sudah dijalankan tetapi masih ada yang dialihkan ke saham gorengan.

"Saya terima karena BUMD. Okelah BUMN, walaupun itu harganya gorengan semua," kata Achsanul melanjutkan.

Seharusnya, dalam persoalan saham gorengan itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pengawas investasi dan perbankan bisa memberhentikan saham-saham yang tidak jelas 'kesehatannya', atau dalam hal ini adalah saham gorengan.

"Mestinya ditindaklanjutnya itu menyetop produk [saham gorengan]. Izin dari OJK produk 2016. Tapi tidak dilakukan," ujarnya.

Saham gorengan dapat diartikan sebagai saham perusahaan yang kenaikannya di luar kebiasaan karena pergerakannya sedang direkayasa oleh pelaku pasar dengan tujuan kepentingan tertentu.

Maka dari itu, dalam dugaan kasus korupsi Jiwasraya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sudah menginstruksikan kepada BPK untuk melakukan investigasi.

"Yang namanya pemeriksaan investasi kerugian negara, harus ada permintaan [dari penegak hukum]. Kala tidak ada permintaan, kita [BPK] tidak mau investigasi," jelas Achsanul. Wacana pembentukan panitia khusus terkait kasus dugaan korupsi yang membelit PT Asuransi Jiwasraya (Persero) oleh sejumlah fraksi di DPR RI menguat. Para politisi lintas fraksi berpandangan langkah itu dibutuhkan demi menuntaskan kasus yang diduga merugikan keuangan negara triliunan rupiah itu.

Ditemui di kantornya, Selasa (7/1/2020), Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga meminta kepada DPR RI melihat keseriusan Kementerian BUMN menuntaskan permasalahan itu.

"Kalau kita sih lebih baik pantau saja apa yang kita lakukan. Bisa panggil kami rapat untuk tanyakan solusi apa untuk dibuat Kementerian BUMN. Yang penting solusi ah, jangan bawa ke politik dan lainnya. Solusi kan yang penting uang balik," ujar Arya.

"Di pansus atau panja ramai. Kita kan fokusnya untuk pengembalian bisa terganggu nanti. Cari investor apa dengan pansus/panja bisa percepat investor masuk. Kalau pihak-pihak yang usulkan bisa jamin investasi terjadi nggak apa-apa," lanjutnya.

Arya lantas mengingatkan bahwa kasus ini berbeda dengan kasus korupsi dana bailout Bank Century yang mengemuka beberapa tahun lalu.

"Yang usulkan apakah punya kepentingan kita kembalikan uang ke nasabah. Karena belum ada uang negara masuk ke Jiwasraya seperti Century," katanya.

"Kita kementerian punya niat ayo dorong agar bisa lakukan pembayaran. Jangan dibawa ke ranah politik nanti usaha kita terganggu dengan investor dan sebagainya," lanjut Arya.