Selain Sri Mulyani, Siapa Pantas Jadi Menteri Menurut Pasar?
Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia
14 October 2019 16:02
Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan pelaku pasar berharap kabinet baru pemerintahan Joko Widodo di periode kedua bisa lebih baik, terutama menjaga iklim dunia usaha yang lebih kondusif.
Bryan Tilaar, Presiden Direktur PT Martina Berto Tbk (MBTO), berharap, periode kepemimpinan Joko Widodo-Ma'ruf Amin juga kian mendukung dunia usaha, terutama bagi regulasi yang saling tumpang tindih selama ini jadi hambatan.
"Koordinasi antar satu lain, persepektif punya masing-masing itu harus ditarik benang merah supaya ada koordinasi pas. Diharapkan [periode kedua] bisnis lebih kondusif," kata Bryan Tilaar, saat ditemui di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (14/10/2019).
Kepala Riset Koneksi Kapital Alfred Nainggolan, berpendapat, para pelaku pasar menantikan tim kabinet ekonomi yang berasal dari kalangan profesional akan memiliki nilai tambah. Apalagi, pemerintah ingin memacu kinerja ekonomi dalam lima tahun mendatang.
"Periode kedua secara historis di beberapa pemerintahan selalu punya kinerja lebih cepat, profesional lebih banyak akan lebih maksimal," kata Alfred kepada CNBC Indonesia.
Menurut Alfred, Presiden Jokowi juga belum lama ini mewacanakan sejumlah nomenklatur baru seperti adanya kementerian khusus yang membidangi masalah investasi, ekonomi digital. Tak lain, tujuan akhirnya untuk mendongrak iklim investasi dan inisiasi tersebut cukup direspons positif pelaku pasar.
Sementara itu, Senior Vice President Royal Investium Sekuritas, Janson Nasrial menyebutkan, sosok Sri Mulyani sebagai penjaga keuangan negara menjadi penting untuk dipertahankan karena cukup berhasil menjaga defisit APBN di bawah 2% PDB terlepas dari munculnya sejumlah nama-nama baru seperti Erick Thohir dan Nadiem Makarim, jadi sinyalemen positif.
"Beliau dipertahankan tidak musatahil Indonesia akan meraih credit rating yang lebih tinggi," kata Janson, dalam wawancara dengan CNBC Indonesia, Senin (14/10/2019).
Selain itu, kata Janson, beberapa kementerian seperti Kementerian BUMN, Kemendag, Kemenperin, Bekraf butuh gebrakan baru.
Maklum, pada masa periode pertama pemerintahan Jokowi, sejumlah target pemerintah banyak yang belum tercapai. Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan, target pertumbuhan ekonomi yang semestinya diproyeksikan mampu tumbuh 7% hanya bertengger di kisaran 5%.
CNBC Indonesia mencatat, pada kuartal II-2019, ekonomi RI tumbuh melambat jadi 5,05% secara tahunan dibanding periode kuartal I-2019 yang tumbuh 5,07%.
Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia Octavianus Budiyanto berharap, menteri-menteri ekonomi yang akan terpilih nantinya bisa menjadi eksekutor program yang mumpuni, ia pun tak mempermasalahkan latar belakang dari kalangan partai politik maupun dari profesional.
Apalagi, tantangan perekonomian ke depan tidak akan mudah: ada bayang-bayang resesi ekonomi dunia, perlambatan ekonomi dan masih berkecamuknya perang dagang.
"Dengan tantangan global, trade war dan resesi ekonomi dunia, menteri yang diangkat harus benar-benar orang yang bisa mengeksekusi, tidak sekadar hanya sebagai simbol," ucap Oky.
(hps/hps) Next Article Live! Pelaku Pasar Bicara Soal Komposisi Kabinet Jokowi
Bryan Tilaar, Presiden Direktur PT Martina Berto Tbk (MBTO), berharap, periode kepemimpinan Joko Widodo-Ma'ruf Amin juga kian mendukung dunia usaha, terutama bagi regulasi yang saling tumpang tindih selama ini jadi hambatan.
"Koordinasi antar satu lain, persepektif punya masing-masing itu harus ditarik benang merah supaya ada koordinasi pas. Diharapkan [periode kedua] bisnis lebih kondusif," kata Bryan Tilaar, saat ditemui di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (14/10/2019).
Kepala Riset Koneksi Kapital Alfred Nainggolan, berpendapat, para pelaku pasar menantikan tim kabinet ekonomi yang berasal dari kalangan profesional akan memiliki nilai tambah. Apalagi, pemerintah ingin memacu kinerja ekonomi dalam lima tahun mendatang.
Menurut Alfred, Presiden Jokowi juga belum lama ini mewacanakan sejumlah nomenklatur baru seperti adanya kementerian khusus yang membidangi masalah investasi, ekonomi digital. Tak lain, tujuan akhirnya untuk mendongrak iklim investasi dan inisiasi tersebut cukup direspons positif pelaku pasar.
Sementara itu, Senior Vice President Royal Investium Sekuritas, Janson Nasrial menyebutkan, sosok Sri Mulyani sebagai penjaga keuangan negara menjadi penting untuk dipertahankan karena cukup berhasil menjaga defisit APBN di bawah 2% PDB terlepas dari munculnya sejumlah nama-nama baru seperti Erick Thohir dan Nadiem Makarim, jadi sinyalemen positif.
"Beliau dipertahankan tidak musatahil Indonesia akan meraih credit rating yang lebih tinggi," kata Janson, dalam wawancara dengan CNBC Indonesia, Senin (14/10/2019).
Selain itu, kata Janson, beberapa kementerian seperti Kementerian BUMN, Kemendag, Kemenperin, Bekraf butuh gebrakan baru.
Maklum, pada masa periode pertama pemerintahan Jokowi, sejumlah target pemerintah banyak yang belum tercapai. Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan, target pertumbuhan ekonomi yang semestinya diproyeksikan mampu tumbuh 7% hanya bertengger di kisaran 5%.
CNBC Indonesia mencatat, pada kuartal II-2019, ekonomi RI tumbuh melambat jadi 5,05% secara tahunan dibanding periode kuartal I-2019 yang tumbuh 5,07%.
Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia Octavianus Budiyanto berharap, menteri-menteri ekonomi yang akan terpilih nantinya bisa menjadi eksekutor program yang mumpuni, ia pun tak mempermasalahkan latar belakang dari kalangan partai politik maupun dari profesional.
Apalagi, tantangan perekonomian ke depan tidak akan mudah: ada bayang-bayang resesi ekonomi dunia, perlambatan ekonomi dan masih berkecamuknya perang dagang.
"Dengan tantangan global, trade war dan resesi ekonomi dunia, menteri yang diangkat harus benar-benar orang yang bisa mengeksekusi, tidak sekadar hanya sebagai simbol," ucap Oky.
(hps/hps) Next Article Live! Pelaku Pasar Bicara Soal Komposisi Kabinet Jokowi
Most Popular