Lautan Demo di Gedung MPR/DPR, IHSG Babak Belur!

Sentimen domestik membuat pasar saham tanah air diterpa tekanan jual pada perdagangan hari ini. Kemarin, lautan demo membara di berbagai titik di Indonesia terkait dengan beberapa isu seperti pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Walau sudah didemo habis-habisan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bergeming. Jokowi sudah memantapkan hati untuk tidak merevisi UU KPK yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada pekan lalu.

Meski ribuan mahasiswa turun ke jalan di berbagai penjuru di Indonesia dan salah satu tuntutannya adalah merevisi UU KPK, Jokowi tetap bertahan pada sikapnya.

"Enggak ada," kata Jokowi saat ditanya oleh pewarta soal rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait KPK, Senin (23/9/2019).

Selain revisi UU KPK, aksi demo juga digelar guna menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Foto: Ribuan mahasiswa mulai berdatangan untuk menggelar demo di depan gedung DPR/MPR, Senayan, Senin (23/9/2019). (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Sejauh ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih ngotot ingin mengesahkan RUU KUHP di penghujung masa jabatannya, walaupun sejatinya Jokowi telah meminta agar DPR periode ini tidak mengesahkan RUU tersebut seiring dengan banyaknya penolakan dari kalangan masyarakat.

Baca: Walau Ada Demonstrasi, Rupiah Rasanya Bisa Menguat Hari Ini

Berbicara di depan Jokowi dan sejumlah menteri Kabinet Kerja, Ketua DPR Bambang Soesatyo menjelaskan pentingnya pengesahan revisi kitab hukum tersebut. Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo bahkan mengklaim, revisi KUHP bisa menjadi jawaban keinginan Jokowi yang menginginkan peraturan perundang-undangan di Indonesia lebih simpel dan tidak rumit.

"Kami hanya ingin menjawab keinginan Pak Presiden bahwa UU seharusnya simpel. Untuk itu, KUHP ini adalah jawabannya sebagai buku induk UU Hukum Pidana," kata Bamsoet kemarin (23/9/2019).

"Kita susun ini, 7 presiden tidak selesai, 19 menteri Hukum dan HAM tidak selesai. Dan ini kita diujung apakah kita selesaikan," kata Politikus Partai Golkar itu.

Lebih lanjut, aksi demo juga terjadi di Papua dan memakan puluhan korban jiwa. 

TIM RISET CNBC INDONESIA

(ank/tas)

Pages

Show All