IMB Mau Dihapus, Karena Jokowi Marah Terlalu Banyak Izin

Selain itu, pada kesempatan yang sama Sofyan juga menyampaikan pemerintah menghapus ketentuan pajak progresif bagi pemilik lahan yang lebih dari satu bidang, dalam RUU Pertanahan. Poin tentang pajak progresif ini sempat menuai protes dari dunia usaha, karena merugikan.

"Tadi ada kekhawatiran tentang pajak progresif, itu dihilangkan istilahnya menakutkan orang," kata Menteri ATR Sofyan Djalil pada Rakornas Kadin Bidang Properti 2019, Rabu (18/09/2019).

Pilihan Redaksi Kabar Gembira! Rencana Pajak Progresif Pertanahan Dibatalkan Bukan di Jawa, Pemerintah Bangun 10 Kota Metropolitan Baru Genjot Investasi, Kadin Minta Landbank KEK Jangan Dibatasi

Sebelumnya, penerapan pajak progresif ini merupakan bagian dari upaya mengendalikan lahan yang bertujuan agar penggunaan lahan dapat lebih maksimal. Kalau aturan ini diterapkan bagi pengembang, akan memberatkan karena tanah yang sudah dibayarkan pajaknya belum tentu laku dijual.

Namun menurut Sofyan nantinya Undang-undang pertanahan tidak bisa mengatur tentang perpajakan, termasuk pajak progresif.

Sofyan mengatakan meski tidak ada pajak progresif namun UU pertanahan seharusnya bisa menekan spekulasi tanah. Apalagi saat ini pemerintah tengah mendafatarkan seluruh tanah yang ada di Indonesia.

"Spekulan dilarang sekarang apalagi kalau spekulasi bisa dipidana. dan transaksinyabatal dengan hukum. Masalahnya UU pertanahan tidak bisa mengatur pajak," katanya. (hps/hps)

Pages

Show All