Ancaman Perang Teluk Sampai Gaduh KPK, Rupiah Terlemah Asia

Ketiga, ada kemungkinan investor cemas dengan kegaduhan politik dalam negeri terkait dinamika di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akhir pekan lalu, para pimpinan KPK resmi menyerahkan mandat pemberantasan korupsi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Artinya, KPK tidak punya pimpinan sebelum masa bakti Firli Bahuri dan kolega dimulai.

Selain terpilihnya sosok Firli yang kontroversial, KPK juga dihantam isu pelemahan dengan rencana revisi UU KPK. Presiden Jokowi sudah menyerahkan Surat Presiden (Surpres) yang menugaskan para pembantunya di kabinet untuk melakukan pembahasan bersama DPR.

Baca: KPK Shutdown! Akankah Asing Kabur Lagi dari RI?

Revisi itu disebut berisiko 'membonsai' wewenang KPK. Ada sejumlah hal yang mendukung pendapat tersebut yaitu:

• Penyadapan dipersulit dan dibatasi.
• Pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR.
• Sumber penyelidik dan penyidik dibatasi.
• Penuntutan perkara korupsi harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung.
• Perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria.
• Kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkas.
• Kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan.
• Kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dipangkas.

Kisruh yang sebenarnya tidak perlu ini bisa mempengaruhi persepsi investor. Ada kekhawatiran upaya pemberantasan korupsi di Indonesia semakin sulit karena penuh dengan kegaduhan.

Padahal pemberantasan korupsi dan kepastian hukum adalah faktor utama bagi investor untuk menanamkan modal. Jika Indonesia tidak bisa menjamin hal itu, maka investor akan sulit dirangkul. 

Bank Dunia

Baca: Pak Jokowi, Jika KPK Hebat Maka Ekonomi Kuat Lho...

Sudah di luar negeri ada ancaman Perang Teluk Jilid III, dari dalam negeri situasinya juga kurang kondusif. Hasilnya bisa ditebak, rupiah melemah dan bahkan menjadi yang terlemah di Asia.

TIM RISET CNBC INDONESIA



(aji/aji)

Pages

Show All