Kasus Suprajarto, Talent Pool Kementerian BUMN Dipertanyakan!
tahir saleh, CNBC Indonesia
30 August 2019 09:25
Lebih lanjut Achmad menegaskan penunjukkan direksi/komisaris, lebih cenderung menyesuaikan "selera" kelompok yang tengah berkuasa, dan ada politisasi BUMN melalui penunjukan direksi/komisaris BUMN yang berafiliasi dengan partai politik.
Terakhir, lanjutnya, penunjukan Soekarwo, Ketua DPW Partai Demokrat Jatim sebagai Komisaris Utama PT Semen Indonesia, kemudian berubah-ubahnya desain tata kelola BUMN dari rezim ke rezim.
Oleh sebab itu sinergi BUMN Institute menyarankan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar dalam kabinet yang akan datang Kementerian BUMN dihapuskan karena terjadi pergeseran nilai dalam pengelolaan perusahaan pelat merah saat ini.
Adapun BUMN yang melakukan fungsi pelayanan publik nantinya dikembalikan pembinaanya kepada kementerian teknis agar terjadi integrasi antara program pemerintah melalui APBN dengan BUMN.
Selain itu, penunjukan direksi BUMN pun nantinya diwenangkan kepada menteri teknis yang lebih paham kompetensi dan culture yang dibutuhkan sehingga bisa saling mendukung dan mengurangi porsi APBN dalam pembiayaan layanan publik.
Khusus untuk BUMN non layanan publik ditunjuk satu BUMN sebagai super holding yang membawahi dengan pengelolaan perusahaan melalui pendekatan pure korporasi, tidak terbirokratisasi seperti saat ini yang melalui Kementerian BUMN.
"Selanjutnya menyarankan kepada Presiden Jokowi agar dalam kabinet yang akan datang Kementerian BUMN dihapuskan," tegas Achmad.
Terkait dengan penolakan Suprajarto, Achmad mengatakan penolakan Suprajarto yang ditunjuk sebagai Dirut BTN oleh Menteri BUMN, di mana sebelumnya merupakan Dirut BRI adalah tindakan profesional yang perlu diapresiasi.
Selama ini, katanya, perpindahan direksi satu BUMN ke BUMN yang lain dilakukan dengan tidak memperhatikan aspek-aspek profesionalisme personal direksi, menghilangkan persyaratan hard dan soft kompetensi, mengabaikan corporate culture dan semua dilakukan oleh Menteri BUMN atas nama pemegang saham.
(tas/hps)
Terakhir, lanjutnya, penunjukan Soekarwo, Ketua DPW Partai Demokrat Jatim sebagai Komisaris Utama PT Semen Indonesia, kemudian berubah-ubahnya desain tata kelola BUMN dari rezim ke rezim.
Oleh sebab itu sinergi BUMN Institute menyarankan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar dalam kabinet yang akan datang Kementerian BUMN dihapuskan karena terjadi pergeseran nilai dalam pengelolaan perusahaan pelat merah saat ini.
Selain itu, penunjukan direksi BUMN pun nantinya diwenangkan kepada menteri teknis yang lebih paham kompetensi dan culture yang dibutuhkan sehingga bisa saling mendukung dan mengurangi porsi APBN dalam pembiayaan layanan publik.
Khusus untuk BUMN non layanan publik ditunjuk satu BUMN sebagai super holding yang membawahi dengan pengelolaan perusahaan melalui pendekatan pure korporasi, tidak terbirokratisasi seperti saat ini yang melalui Kementerian BUMN.
"Selanjutnya menyarankan kepada Presiden Jokowi agar dalam kabinet yang akan datang Kementerian BUMN dihapuskan," tegas Achmad.
Terkait dengan penolakan Suprajarto, Achmad mengatakan penolakan Suprajarto yang ditunjuk sebagai Dirut BTN oleh Menteri BUMN, di mana sebelumnya merupakan Dirut BRI adalah tindakan profesional yang perlu diapresiasi.
Selama ini, katanya, perpindahan direksi satu BUMN ke BUMN yang lain dilakukan dengan tidak memperhatikan aspek-aspek profesionalisme personal direksi, menghilangkan persyaratan hard dan soft kompetensi, mengabaikan corporate culture dan semua dilakukan oleh Menteri BUMN atas nama pemegang saham.
(tas/hps)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular